Komisioner Ombudsman Minta MA Transparan soal Rekrutmen Hakim

JAKARTA, KOMPAS.com - Ombudsman RI menyoroti perihal transparansi dalam proses rekrutmen hakim yang rencananya akan diselenggarakan pada pertengahan Juli 2017.

Sebab, meskipun telah terbit Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 2 Tahun 2017 mengenai pelaksanaan pengadaan hakim secara Internal dan permintaan penambahan hakim telah disetujui oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, namun MA belum menyiarkan kabar tentang waktu dan mekanisme agar proses rekrutmen tetap transparan.

"Sampai saat ini MA belum pernah mempublikasikan tata cara, standar dan kualifikasi proses dan hasil rekruitmen hakim yang diharapkan," kata Komisioner Ombudsman RI, Ninik Rahayu saat dihubungi, Rabu (5/7/2017).

"MA juga belum menawarkan solusi ke publik model rekrutmen yang transparan dan akuntabel guna merespons berbagai kritik yang ditujukan ke MA tentang independensi proses, dan menghasilkan para calon hakim profesional," ujar dia.

Agar proses rekrutmen transaparan, Menurut Ninik, MA perlu melibatkan institusi lain yang terkait.

Ninik menambahkan, rekrutmen hakim jangan menunggu disahkannya RUU Jabatan Hakim yang saat ini masih di proses di DPR.

"Sebab sampai saat ini posisinya (RUU JH) masih dalam pembahasan, dan belum tahu kapan disahkan," kata Ninik.

(Baca juga: MA Disarankan Libatkan Publik dalam Rekrutmen Hakim)

Oleh karena itu, lanjut Ninik, pihaknya meminta MA dan pemerintah serius mempersiapkan proses seleksi ini. Selain itu, MA juga harus segera mempublikasikan rancangan proses seleksi tersebut.

"Tidak ada pilihan, MA harus memulai dengan mempublikasikan tata cara dan kualifikasi serta menggandeng institusi lain," ucap Ninik.

Sementara peneliti Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan, Liza Farihah, berpendapat pelibatan publik diperlukan dalam proses seleksi.

Melalui cara ini akan ada kontrol yang lebih baik. Harapannya, peserta yang lolos seleksi merupakan hakim yang beritegritas dan berkualitas.

"Jangan sampai transparansi dan keterbukaan yang dimaksud cuma sebatas mengumumkan semua tahapan seleksi," kata Liza saat dihubungi, Rabu (28/6/2017).