Cerita Yudi Latif soal Jokowi Tunda Peresmian UKP Pancasila

Kompas.com - 05/07/2017, 13:55 WIB
Fabian Januarius Kuwado Eksekutif Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila Yudi Latif.

JAKARTA, KOMPAS.com - Unit Kerja Presiden Pemantapan Ideologi Pancasila (UKP-PIP) harusnya sudah bisa diresmikan pada akhir tahun 2016 lalu.

Namun, peresmian unit ini ditunda agar tidak bersamaan dengan kontestasi kampanye pilkada DKI Jakarta yang tengah berjalan.

"Karena kalau diluncurkan unit ini di masa kampanye politik Jakarta, jelas sekali persepsi publik akan mengatakan ini alat politik," kata Kepala UKP-PIP, Yudi Latif di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (5/7/2017).

Yudi mengatakan, Presiden Joko Widodo pun bersedia untuk menunda peluncuran UKP-PIP ini. Akhirnya, pelantikan Kepala dan Dewan Pengarah UKP-PIP baru dilakukan pada bulan Juni lalu.

"Jadi menundanya sampai 6 bulan karena ternyata kampanye politik kelamaan. Sejak awal kita apresiasi presiden yang bersedia menunda," kata Yudi.

Yudi menilai, sikap Jokowi tersebut menandakan bahwa UKP-PIP tidak akan dimanfaatkan sebagai alat politik oleh presiden atau pemerintahan.

Berbeda dengan era orde baru, UKP-PIP ini murni hanya akan menanamkan nilai-nilai Pancasila di masyarakat dan tak akan dicampuradukkan dengan politik.

"Sejak awal kita perlu kesadaran betul bahwa risikonya besar sekali kalau Pancasila jadi alat politik. Dan saya punya semacam apresiasi, presiden kita punya kesepahaman soal itu," ucap Yudi.



PenulisIhsanuddin
EditorSandro Gatra

Terkini Lainnya

Pansel: Polisi yang Daftar Capim KPK Harus Ikut Tahapan untuk Hindari Konflik Kepentingan

Pansel: Polisi yang Daftar Capim KPK Harus Ikut Tahapan untuk Hindari Konflik Kepentingan

Nasional
Muhaimin Sarankan Koalisi Jokowi-Ma'ruf Tak Tambah Partai

Muhaimin Sarankan Koalisi Jokowi-Ma'ruf Tak Tambah Partai

Nasional
Ingin Pertahankan Hasil Pilpres, Kelompok Advokat Daftar Jadi Pihak Terkait Tak Langsung

Ingin Pertahankan Hasil Pilpres, Kelompok Advokat Daftar Jadi Pihak Terkait Tak Langsung

Nasional
Novanto Pelesiran Lagi, Wiranto Sebut Perlu Lapas Khusus di Pulau Terpencil

Novanto Pelesiran Lagi, Wiranto Sebut Perlu Lapas Khusus di Pulau Terpencil

Nasional
Pemerintah Kebut Infrastuktur di Enam Provinsi

Pemerintah Kebut Infrastuktur di Enam Provinsi

Nasional
Polri: 4 dari 9 Korban Kerusuhan 21-22 Mei 2019 Dipastikan Tewas karena Peluru Tajam

Polri: 4 dari 9 Korban Kerusuhan 21-22 Mei 2019 Dipastikan Tewas karena Peluru Tajam

Nasional
Jika Terpilih Masuk Pemerintahan, Kader PKB Bakal Prioritaskan 3 Agenda Ini

Jika Terpilih Masuk Pemerintahan, Kader PKB Bakal Prioritaskan 3 Agenda Ini

Nasional
Wadah Pegawai KPK Ingatkan Pansel Utamakan Rekam Jejak Calon Pimpinan

Wadah Pegawai KPK Ingatkan Pansel Utamakan Rekam Jejak Calon Pimpinan

Nasional
Tolak Permohonan Kivlan Zen, Wiranto Tegaskan Hukum Tak Bisa Diintervensi

Tolak Permohonan Kivlan Zen, Wiranto Tegaskan Hukum Tak Bisa Diintervensi

Nasional
TKN Jokowi-Ma'ruf Sebut 30 Saksi dari Tim Hukum 02 Tabrak Ketentuan Beracara di MK

TKN Jokowi-Ma'ruf Sebut 30 Saksi dari Tim Hukum 02 Tabrak Ketentuan Beracara di MK

Nasional
'Hanya Cicak di Gedung Dewan Ini yang Tak Terima Uang...'

"Hanya Cicak di Gedung Dewan Ini yang Tak Terima Uang..."

Nasional
KPU Finalisasi Draf Jawaban Baru untuk Hadapi Gugatan Prabowo

KPU Finalisasi Draf Jawaban Baru untuk Hadapi Gugatan Prabowo

Nasional
BPK Usulkan Kemhan Buat Program Wajib Militer

BPK Usulkan Kemhan Buat Program Wajib Militer

Nasional
Tim Hukum Prabowo-Sandiaga Akan Kirim 4 Truk Berisi Tambahan Alat Bukti

Tim Hukum Prabowo-Sandiaga Akan Kirim 4 Truk Berisi Tambahan Alat Bukti

Nasional
Fadli Zon: Kami Mau Cari Kebenaran, Bukan Sekadar Persolan Administratif

Fadli Zon: Kami Mau Cari Kebenaran, Bukan Sekadar Persolan Administratif

Nasional

Close Ads X