Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dua Terduga Teroris Diduga Sudah Intai Kondisi Polda Sumut

Kompas.com - 26/06/2017, 05:56 WIB
Robertus Belarminus

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - AR (30) dan SP (47) melompat pagar Markas Polda Sumatera Utara kemudian mendatangi salah satu pos jaga kantor polisi tersebut.

Dua terduga teroris itu kemudian menyerang petugas yang berjaga di salah satu dari tiga pos yang ada di Mapolda Sumut.

Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Setyo Wasisto mengatakan, kedua pelaku diduga sudah mempelajari kondisi kantor Polda sebelum melakukan penyerangan.

"Pasti, kalau mereka bergerak pasti menyelidiki dulu," kata Setyo di Mabes Polri, Jakarta, Minggu (25/6/2017).

(baca: Kapolri: Penyerang Polda Sumut Sel Kelompok JAD)

Letak pos jaga tak jauh dari jalan raya.

AR yang merupakan warga Jalan Sisingamangaraja, Simpang Limun, Medan, Sumatera Utara, berprofesi sebagai penjual jus.

Sedangkan SP merupakan warga Jalan Pelajar Ujung, Gang Kecil, Medan, berprofesi sebagai penjual rokok.

Setyo mengatakan, polisi akan mendalami apakah para pelaku pernah menjadikan pekerjaan mereka untuk mengamati kantor polda.

Setelah kasus penyerangan itu, polisi menyita bendera kelompok Negara Islam di Irak dan Suriah (ISIS) dalam penggeledahan yang dilakukan di rumah SP.

Selain bendera ISIS, polisi menyita foto pimpinan ISIS Abu Bakar Al-Baghdadi.

Selain itu, masih dari rumah SP, polisi menyita buku tulis tentang ISIS, VCD bertuliskan "Rasullullah Bersabda", laptop, komputer, dan parang.

SP sekarang dalam kondisi kritis setelah ditembak polisi.

(baca: Diduga, Pelaku Penyerang Markas Polda Sumut Terkait Bahrun Naim)

Sementara itu, di rumah AR, terduga teroris yang tewas ditembak, Setyo mengaku belum mendapat laporan hasil penggeledahan.

Halaman Berikutnya
Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Nasional
Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Nasional
Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Nasional
Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com