Kompas.com - 23/06/2017, 15:44 WIB
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro menilai, hak angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dijalankan DPR sulit dihentikan.

Sebab, kata Perempuan yang akrab disapa mbak Wiwi itu, sebagian besar politisi di gedung parlemen itu satu suara.

"Tampaknya hak angket susah di-cancel. Suara kali ini terlihat solid, ada perasaan kolektif yang sama yang ditunjukkan DPR dalam merespons tindakan-tindakan KPK selama ini dan juga dalam menggunakan hak inisiatifnya (hak angket)," ujar Wiwi saat dihubungi, Jumat (23/6/2017).

(baca: 132 Pakar Hukum Tata Negara Nilai Cacat Pembentukan Pansus Angket KPK)

Terlebih, lanjut dia, penggunaan hak angket merupakan hak inisiatif yang dapat melekat dan dapat digunakan DPR.

"Hak inisiatif tersebut sah dan tak melanggar undang-undang dan peraturan menyebabkan DPR keukeuh dengan hak angketnya tersebut," kata Wiwi.

Menurut Wiwi, yang perlu menjadi perhatian saat ini adalah agenda yang dibuat Panitia Khusus (Pansus) hak angket KPK.

"Jadi sebenarnya yang perlu diantisipasi adalah dampak-dampak negatif dan menjauhkan proses hak angket dari makna hakikinya," kata Wiwi.

"Dengan fungsi dan tanggung jawab yang melekat pada DPR, diharapkan hak angket bisa mencerahkan dan mengedukasi serta bisa memberikan kejelasan. Bukan sebaliknya, malah mengaburkan proses pemberantasan korupsi," tambah dia.

(baca: Pansus Angket Makin Garang, DPR Harus Siap Kehilangan Kepercayaan Publik)

Anggota Pansus hak angket KPK Arsul Sani sebelumnya mengatakan, ada empat agenda utama Pansus, yakni terkait kelembagaan KPK, pengelolaan sumber daya manusia, pengelolaan anggaran, dan terkait pelaksanaan kewenangan penegakan hukum.

Usai Lebaran, Pansus menjadwalkan memulai pendalaman dari sisi pengelolaan anggaran.

Salah satu yang didalami adalah soal hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berdasarkan laporan hasil pemeriksaan 2015 lalu.

Sementara itu, di sisi lain, Pansus hak angket KPK juga meminta mantan anggota DPR Miryam S Haryani hadir di DPR untuk memberikan keterangan atas pernyataan bahwa dirinya mengaku ditekan oleh lima anggota Komisi III DPR saat diperiksa KPK terkait kasus e-KTP.

Padahal, saat ini Miryam tengah menjalani proses hukum.

Kompas TV DPR Ancam "Sandera" Anggaran Polri dan KPK
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polri Amankan 22 Orang Diduga Korban TPPO dari Vila Dago Pamulang

Polri Amankan 22 Orang Diduga Korban TPPO dari Vila Dago Pamulang

Nasional
Ibu Brigadir J Tak Tutup Pintu Maaf buat Ferdy Sambo dan Putri Candrawathi, asal...

Ibu Brigadir J Tak Tutup Pintu Maaf buat Ferdy Sambo dan Putri Candrawathi, asal...

Nasional
Kuasa Hukum Bripka Ricky Harap Kejaksaan Berikan BAP Sebelum Sidang Digelar

Kuasa Hukum Bripka Ricky Harap Kejaksaan Berikan BAP Sebelum Sidang Digelar

Nasional
Ibu Brigadir J: Pulihkan Nama Anak Saya, Jangan Kami Selalu Difitnah...

Ibu Brigadir J: Pulihkan Nama Anak Saya, Jangan Kami Selalu Difitnah...

Nasional
PTUN Tolak Gugatan Eks Pegawai, KPK Tegaskan Alih Status ke ASN Sesuai Prosedur

PTUN Tolak Gugatan Eks Pegawai, KPK Tegaskan Alih Status ke ASN Sesuai Prosedur

Nasional
Siapkan Stok Vaksin Meningitis, Wapres: Jangan Sampai Orang Mau Umrah Terkendala

Siapkan Stok Vaksin Meningitis, Wapres: Jangan Sampai Orang Mau Umrah Terkendala

Nasional
Jokowi Teken Berkas Pemecatan Ferdy Sambo, Sudah Dikirim ke Polri

Jokowi Teken Berkas Pemecatan Ferdy Sambo, Sudah Dikirim ke Polri

Nasional
Putri Candrawathi Jalani Pemeriksaan Kesehatan di Bareskrim Polri

Putri Candrawathi Jalani Pemeriksaan Kesehatan di Bareskrim Polri

Nasional
DPR Usul Politisi Boleh Jadi Dewan Gubernur BI, Wapres: Jangan Kurangi Kepercayaan Masyarakat

DPR Usul Politisi Boleh Jadi Dewan Gubernur BI, Wapres: Jangan Kurangi Kepercayaan Masyarakat

Nasional
Ibu Brigadir J: Kami Mohon Pak Presiden, Bantu agar Kasus Ini Terungkap Seadil-adilnya...

Ibu Brigadir J: Kami Mohon Pak Presiden, Bantu agar Kasus Ini Terungkap Seadil-adilnya...

Nasional
Wapres Berharap Kasus Ferdy Sambo Segera Disidangkan: Masyarakat Menunggu

Wapres Berharap Kasus Ferdy Sambo Segera Disidangkan: Masyarakat Menunggu

Nasional
Komnas HAM Bantah ke Papua Diongkosi Lukas Enembe

Komnas HAM Bantah ke Papua Diongkosi Lukas Enembe

Nasional
Jelang Pelimpahan Tahap II, Bripka RR Disebut Sedang Siapkan Mental untuk Persidangan

Jelang Pelimpahan Tahap II, Bripka RR Disebut Sedang Siapkan Mental untuk Persidangan

Nasional
Besok, Jokowi Akan Pimpin Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Lubang Buaya

Besok, Jokowi Akan Pimpin Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Lubang Buaya

Nasional
Peringatan HUT Ke-77 TNI Akan Digelar di Istana Merdeka

Peringatan HUT Ke-77 TNI Akan Digelar di Istana Merdeka

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.