Polri: Hary Tanoe Sudah Tersangka

Kompas.com - 23/06/2017, 13:47 WIB
CEO MNC Group, Hary Tanoesoedibjo memenuhi panggilan penyidik untuk diperiksa sebagai tersangka di kantor Bareskrim Polri, Jakarta, Jumat (7/7/2017). Hary Tanoesoedibjo dijerat dalam kasus dugaan ancaman melalui pesan singkat kepada Kepala Subdirektorat Penyidik Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Yulianto.KOMPAS.com/GARRY ANDREW LOTULUNG CEO MNC Group, Hary Tanoesoedibjo memenuhi panggilan penyidik untuk diperiksa sebagai tersangka di kantor Bareskrim Polri, Jakarta, Jumat (7/7/2017). Hary Tanoesoedibjo dijerat dalam kasus dugaan ancaman melalui pesan singkat kepada Kepala Subdirektorat Penyidik Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Yulianto.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol Rikwanto memastikan bahwa CEO MNC Group Hary Tanoesoedibjo telah ditetapkan sebagai tersangka.

Ia diduga melakukan ancaman melalui media elektronik kepada Kepala Subdirektorat Penyidik Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Yulianto.

"SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) diterbitkan (dengan Hary Tanoe) sebagai tersangka," ujar Rikwanto di kompleks Mabes Polri, Jakarta, Jumat (23/6/2017).

(baca: Pengacara Belum Dapat Salinan SPDP yang Nyatakan Hary Tanoe Tersangka)

Rikwanto menganggap penyidik sudah menemukan bukti permulaan yang cukup untuk menentukan Hary sebagai tersangka. SPDP baru dikeluarkan dalam pekan ini.

"Kalau tidak salah dua hari lalu," kata Rikwanto.

Sebelumnya, Jaksa Agung Muda Pidana Umum Kejaksaan Agung Noor Rachmat mengaku telah menerima SPDP dari Bareskrim Polri pada 15 Juni 2017.

(baca: Kata Hary Tanoe, Ironis Dirinya Berjuang di Politik tapi Diseret Kasus Mobile 8)

Di sana, tertera nama Hary sebagai tersangka. Nomor SPDP yang diterima Kejaksaan, yaitu B.30/VI/2017/Ditipidsiber.

Jampidum sebelumnya juga menerima SPDP umum pada 15 Februari 2016. Namun, belum dicantumkan nama tersangka. Hary Tanoe masih disebut sebagai terlapor.

Dengan demikian, penjelasan Noor soal SPDP itu mendukung pernyataan Jaksa Agung Muhammad Prasetyo yang sebelumnya menyatakan bahwa Hary sudah jadi tersangka.

"Jelas bahwa sejak 15 Juni ada SPDP atas nama HT. Jadi ini udah clear," kata Noor.

(baca: Hary Tanoe: Saya Hanya Katakan, Suatu Saat Saya Akan Pimpin Negeri Ini)

Sebelumnya, Yulianto tiga kali menerima pesan singkat dari Hary Tanoe pada 5, 7, dan 9 Januari 2016.

Isinya yaitu, "Mas Yulianto, kita buktikan siapa yang salah dan siapa yang benar. Siapa yang profesional dan siapa yang preman. Anda harus ingat kekuasaan itu tidak akan langgeng. Saya masuk ke politik antara lain salah satu penyebabnya mau memberantas oknum-oknum penegak hukum yang semena-mena, yang transaksional yang suka abuse of power. Catat kata-kata saya di sini, saya pasti jadi pimpinan negeri ini. Di situlah saatnya Indonesia dibersihkan."

Namun, Hary membantah mengancam Yulianto.

"SMS ini saya buat sedemikian rupa untuk menegaskan saya ke politik untuk membuat Indonesia lebih baik, tidak ada maksud mengancam," ujar Hary Tanoe.

Haru Tanoe diduga melanggar Pasal 29 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik (ITE) mengenai ancaman melalui media elektronik.



Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
EditorSandro Gatra
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Terkini Lainnya

Amnesty Internasional Indonesia Temukan 4 Korban Diduga Dianiaya Aparat saat Kerusuhan 21-22 Mei

Amnesty Internasional Indonesia Temukan 4 Korban Diduga Dianiaya Aparat saat Kerusuhan 21-22 Mei

Nasional
Polisi Berhak Bubarkan Aksi Tak Berizin dan Tak Taati Aturan

Polisi Berhak Bubarkan Aksi Tak Berizin dan Tak Taati Aturan

Nasional
Di Konferensi Pasukan Perdamaian Dunia, Wapres Tekankan Pentingnya Diplomasi

Di Konferensi Pasukan Perdamaian Dunia, Wapres Tekankan Pentingnya Diplomasi

Nasional
Kembali Jerat Mantan Bupati Bogor, KPK Ingatkan Efek Domino Korupsi di Daerah

Kembali Jerat Mantan Bupati Bogor, KPK Ingatkan Efek Domino Korupsi di Daerah

Nasional
KPU Disarankan Libatkan Mahasiswa Sebagai Petugas KPPS

KPU Disarankan Libatkan Mahasiswa Sebagai Petugas KPPS

Nasional
Sempat Tak Hadir, Menag dan Khofifah Dipanggil Lagi Jadi Saksi di Pengadilan Tipikor

Sempat Tak Hadir, Menag dan Khofifah Dipanggil Lagi Jadi Saksi di Pengadilan Tipikor

Nasional
UGM: Petugas KPPS Meninggal Tak Hanya karena Lelah, tapi juga Faktor Psikologis

UGM: Petugas KPPS Meninggal Tak Hanya karena Lelah, tapi juga Faktor Psikologis

Nasional
Harry Tanoe: Semakin Banyak yang Merapat ke Koalisi, Semakin Bagus...

Harry Tanoe: Semakin Banyak yang Merapat ke Koalisi, Semakin Bagus...

Nasional
Dari Kalteng, 2 Teroris dan 32 Anggota Keluarganya Jalani Program Deradikalisasi di Jakarta

Dari Kalteng, 2 Teroris dan 32 Anggota Keluarganya Jalani Program Deradikalisasi di Jakarta

Nasional
KPK Harap Kemenkumham Bersikap Terbuka soal Pemindahan Koruptor e Nusakambangan

KPK Harap Kemenkumham Bersikap Terbuka soal Pemindahan Koruptor e Nusakambangan

Nasional
Jusuf Kalla Tak Masalah Parpol Pengusung Prabowo Berkoalisi dengan Jokowi

Jusuf Kalla Tak Masalah Parpol Pengusung Prabowo Berkoalisi dengan Jokowi

Nasional
Jokowi Minta Konglomerat Indonesia Bangun Hotel di 10 Destinasi Wisata Baru, Khususnya Mandalika

Jokowi Minta Konglomerat Indonesia Bangun Hotel di 10 Destinasi Wisata Baru, Khususnya Mandalika

Nasional
Prabowo Bahas Masa Depan Koalisi Pasca Putusan MK

Prabowo Bahas Masa Depan Koalisi Pasca Putusan MK

Nasional
Diumumkan Lebih Cepat, MK Diprediksi Sudah Kantongi Putusan Sengketa Hasil Pilpres

Diumumkan Lebih Cepat, MK Diprediksi Sudah Kantongi Putusan Sengketa Hasil Pilpres

Nasional
5 Saran World Bank untuk Pemerintah, Mulai dari Pendidikan hingga Investasi

5 Saran World Bank untuk Pemerintah, Mulai dari Pendidikan hingga Investasi

Nasional

Close Ads X