Kompas.com - 12/06/2017, 21:00 WIB
Hary Tanoesoedibjo KOMPAS IMAGES/RODERICK ADRIAN MOZESHary Tanoesoedibjo
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemilik MNC Grup, Hary Tanoesoedibjo merasa tidak mengancam Kepala Subdirektorat Penyidik Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Yulianto. Menurut Hary, yang dilakukan dirinya itu hanya menyampaikan pandangan atau pendapat kepada Yulianto.

"Kalau dikatakan saya intervensi, tidak betul juga, saya tidak punya kapasitas intervensi. Kalau saya pejabat, saya punya abuse of power ya itu bisa dikatakan intervensi. Saya siapa? Saya masyarakat biasa, begitu kita mempunyai pandangan tertentu ya saya sampaikan," kata Hary usai diperiksa di Badan Reserse Kriminal Polri, Senin (12/6/2017). 

Ucapan yang disampaikan itu, kata Hary, sebagai ketegasan sikap lantaran dirinya keberatan jika Kejaksaan terus mengaitkan dirinya dengan kasus korupsi restitusi pajak Mobile 8. Padahal, dia merasa tak terkait dengan kasus tersebut.

"Kejaksaan juga pernah membuat press conference mengaitkan dengan saya. Ya saya harus bereaksi, nama saya rusak kalau tidak," kata Hary.

Hary menyayangkan pemanggilan Bareskrim terhadap dirinya. Sebab, kasus ini akan berdampak pada citra dirinya.

(Baca: Hary Tanoe: Saya Hanya Katakan Suatu Saat, Saya Akan Pimpin Negeri Ini)

Padahal, di sisi lain, dirinya tengah meniti karir politik. Adapun alasan dirinya masuk ke dunia politik antara lain ingin memberantas oknum-oknum penegak hukum yang semena-mena, yang transaksional yang suka abuse of power.

Hal itu pula yang disebut Hary disampaikannya kepada Yulianto melalui pesan singkat.

Oleh karena itu, menurut Hary, merupakan hal yang ironis jika dirinya terus dikaitkan dengan kasus yang bergulir.

"Coba dilihat dengan baik kasus tersebut. Karena kasus tersebut bukan kasus. Saya menyampaikan kalau di pemberitaan dikaitkan dengan saya, itu ironis. Saya masuk ke politik saya berkorban," kata Ketua Umum Perindo itu.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Saksi Ungkap Lakukan Demo Tolak Omnibus Law Bukan karena Tweet Jumhur Hidayat

Saksi Ungkap Lakukan Demo Tolak Omnibus Law Bukan karena Tweet Jumhur Hidayat

Nasional
ICW Sebut Ada Upaya Peretasan dalam Konferensi Pers soal Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK

ICW Sebut Ada Upaya Peretasan dalam Konferensi Pers soal Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK

Nasional
Eks Ketum FPI dan Panitia Maulid Dituntut 1,5 Tahun Penjara di Kasus Kerumunan Rizieq Shihab

Eks Ketum FPI dan Panitia Maulid Dituntut 1,5 Tahun Penjara di Kasus Kerumunan Rizieq Shihab

Nasional
Komisioner KPK Berharap Bisa Segera Fokus pada Kerja Pemberantasan Korupsi Setelah Ada Pernyataan Presiden Soal TWK

Komisioner KPK Berharap Bisa Segera Fokus pada Kerja Pemberantasan Korupsi Setelah Ada Pernyataan Presiden Soal TWK

Nasional
Kasus Kerumunan Petamburan, Rizieq Dituntut 2 Tahun Penjara

Kasus Kerumunan Petamburan, Rizieq Dituntut 2 Tahun Penjara

Nasional
Jokowi Minta TWK Tak Jadi Dasar Berhentikan Pegawai KPK, WP: Alhamdulilah, Terima Kasih Pak Presiden

Jokowi Minta TWK Tak Jadi Dasar Berhentikan Pegawai KPK, WP: Alhamdulilah, Terima Kasih Pak Presiden

Nasional
Jokowi Arahkan Tindaklanjuti 75 Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK, Ini kata BKN

Jokowi Arahkan Tindaklanjuti 75 Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK, Ini kata BKN

Nasional
Pelaksanaan Vaksinasi Gotong Royong Dimulai Selasa, Salah Satunya di Kawasan Industri Jababeka

Pelaksanaan Vaksinasi Gotong Royong Dimulai Selasa, Salah Satunya di Kawasan Industri Jababeka

Nasional
Nilai Distribusi Vaksin di Dunia Tak Merata, Ketua DPR: Perlu Solidaritas Global

Nilai Distribusi Vaksin di Dunia Tak Merata, Ketua DPR: Perlu Solidaritas Global

Nasional
Anggota Dewas KPK Setuju Pernyataan Presiden Jokowi Terkait TWK Pegawai KPK

Anggota Dewas KPK Setuju Pernyataan Presiden Jokowi Terkait TWK Pegawai KPK

Nasional
7 Pegawai KPK Tak Lolos TWK Kirim Surat Keberatan ke Firli Cs

7 Pegawai KPK Tak Lolos TWK Kirim Surat Keberatan ke Firli Cs

Nasional
Alasan Jaksa Tuntut Rizieq 10 Bulan Penjara di Kasus Kerumunan Megamendung

Alasan Jaksa Tuntut Rizieq 10 Bulan Penjara di Kasus Kerumunan Megamendung

Nasional
Polri: Munarman Ditahan Sejak 7 Mei 2021 dan Boleh Dikunjungi

Polri: Munarman Ditahan Sejak 7 Mei 2021 dan Boleh Dikunjungi

Nasional
Pernyataan Jokowi Dinilai Kuatkan Dugaan TWK Hanya Digunakan Untuk Singkirkan Punggawa KPK

Pernyataan Jokowi Dinilai Kuatkan Dugaan TWK Hanya Digunakan Untuk Singkirkan Punggawa KPK

Nasional
Antisipasi Lonjakan Covid-19, RSD Wisma Atlet Siapkan hingga 10.000 Tempat Tidur

Antisipasi Lonjakan Covid-19, RSD Wisma Atlet Siapkan hingga 10.000 Tempat Tidur

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X