Akui Kirim SMS ke Jaksa, Hary Tanoe Bantah Ingin Mengancam

Kompas.com - 12/06/2017, 17:57 WIB
Pendiri MNC Group Hary Tanoesoedibjo (HT) memenuhi panggilan Direktorat Tindak Pidana Siber (Tipidsiber) Bareskrim Polri, Senin (12/6/2017). Ia akan diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan pesan singkat bernada ancaman kepada Kepala Subdirektorat Penyidik Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Yulianto. Fachri FachrudinPendiri MNC Group Hary Tanoesoedibjo (HT) memenuhi panggilan Direktorat Tindak Pidana Siber (Tipidsiber) Bareskrim Polri, Senin (12/6/2017). Ia akan diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan pesan singkat bernada ancaman kepada Kepala Subdirektorat Penyidik Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Yulianto.
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemilik MNC Grup, Hary Tanoesoedibjo mengakui dirinya mengirim pesan singkat kepada Kepala Subdirektorat Penyidik Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Yulianto. Namun, dia membantah jika pesan singkat itu ditujukan untuk mengancam Yulianto.

"SMS ini saya buat sedemikian rupa untuk menegaskan saya ke politik untuk membuat Indonesia lebih baik, tidak ada maksud mengancam," ujar Hary Tanoe usai diperiksa Badan Reserse Kriminal Polri, Senin (12/6/2017).

Hary mengakui pengiriman pesan singkat itu berawal dari kasus korupsi restitusi pajak di PT Mobile 8. Kasus ini menyeret namanya.

Menurut dia, ada yang janggal dari sikap Kejaksaan Agung mengusut kasus itu. Pasalnya, sebut Hary Tanoe, pengadilan sudah memerintahkan Kejaksaan Agung untuk menghentikan kasus itu.

(Baca: Corsec MNC Pertanyakan Logika Antasari soal Keterlibatan Hary Tanoe)

"Jelas itu sudah diputuskan pengadilan. Jadi jelas bahwa apa yang saya duga, meskipun saya tidak ada kaitannya," kata Ketua Umum Perindo itu.

Kasus ini bermula ketika Yulianto mendapatkan pesan singkat dari orang tak dikenal pada 5 Januari 2016 sekitar pukul 16.30 WIB.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Isinya yaitu, "Mas Yulianto, kita buktikan siapa yang salah dan siapa yang benar. Siapa yang profesional dan siapa yang preman. Anda harus ingat kekuasaan itu tidak akan langgeng. Saya masuk ke politik antara lain salah satu penyebabnya mau memberantas oknum-oknum penegak hukum yang semena-mena, yang transaksional yang suka abuse of power.Catat kata-kata saya di sini, saya pasti jadi pimpinan negeri ini. Di situlah saatnya Indonesia dibersihkan."

Yulianto mulanya mengabaikan pesan tersebut. Namun, pada 7 Januari dan 9 Januari 2016, dia kembali mendapat pesan, kali ini lewat aplikasi chat WhatsApp, dari nomor yang sama.

Isi pesannya sama, hanya ditambahkan, "Kasihan rakyat yang miskin makin banyak, sementara negara lain berkembang dan semakin maju."

Setelah mengecek, Yulianto yakin bahwa pesan singkat itu dikirim oleh Hary Tanoesoedibjo.



Sumber Kompas TV
Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ganjar Sempat Panik Ketika Kudus Alami Lonjakan Kasus Covid-19

Ganjar Sempat Panik Ketika Kudus Alami Lonjakan Kasus Covid-19

Nasional
BPK Sebut Pembayaran Insentif Nakes hingga Rasionalisasi Anggaran Masih Jadi Masalah di Pemerintah Daerah

BPK Sebut Pembayaran Insentif Nakes hingga Rasionalisasi Anggaran Masih Jadi Masalah di Pemerintah Daerah

Nasional
Komisi I dan VIII DPR Tiadakan Rapat Setelah Anggota Terpapar Covid-19

Komisi I dan VIII DPR Tiadakan Rapat Setelah Anggota Terpapar Covid-19

Nasional
Hukuman Pinangki Dipangkas 6 Tahun, Jaksa Dinilai Mesti Ajukan Kasasi

Hukuman Pinangki Dipangkas 6 Tahun, Jaksa Dinilai Mesti Ajukan Kasasi

Nasional
KPK Dalami Dugaan Nurdin Abdullah Beli Tanah dari Uang Suap

KPK Dalami Dugaan Nurdin Abdullah Beli Tanah dari Uang Suap

Nasional
Pegawai Tak Lolos TWK Desak KPK Terbuka soal Hasil TWK, Minta Umumkan 8 Poin Ini

Pegawai Tak Lolos TWK Desak KPK Terbuka soal Hasil TWK, Minta Umumkan 8 Poin Ini

Nasional
Dukung Pembentukan Holding BUMN Ultra Mikro, Wakil Ketua Komisi VI DPR Harapkan UMKM “Naik Kelas”

Dukung Pembentukan Holding BUMN Ultra Mikro, Wakil Ketua Komisi VI DPR Harapkan UMKM “Naik Kelas”

Nasional
Kasus Covid-19 Meningkat, Satgas: PTM Terbatas di Wilayah Zona Merah Mungkin Ditunda

Kasus Covid-19 Meningkat, Satgas: PTM Terbatas di Wilayah Zona Merah Mungkin Ditunda

Nasional
Sidang Pembacaan Duplik Kasus Tes Swab RS Ummi, Rizieq Berharap Bebas Murni

Sidang Pembacaan Duplik Kasus Tes Swab RS Ummi, Rizieq Berharap Bebas Murni

Nasional
Jaksa Didesak Ajukan Kasasi atas Pemotongan Hukuman Pinangki

Jaksa Didesak Ajukan Kasasi atas Pemotongan Hukuman Pinangki

Nasional
Di Sidang MK, Airlangga Klaim UU Cipta Kerja Lalui Tahapan Sesuai Perundang-undangan

Di Sidang MK, Airlangga Klaim UU Cipta Kerja Lalui Tahapan Sesuai Perundang-undangan

Nasional
Satgas Covid-19: Jangan Ambil Risiko, Tak Boleh Lalai Terapkan Protokol Kesehatan

Satgas Covid-19: Jangan Ambil Risiko, Tak Boleh Lalai Terapkan Protokol Kesehatan

Nasional
Kemlu Singapura Tak Beri Izin Penjemputan Langsung Adelin Lis

Kemlu Singapura Tak Beri Izin Penjemputan Langsung Adelin Lis

Nasional
Muhadjir Sebut Hampir 60 Persen Ibu Hamil di RSKIA Bandung Idap Covid-19

Muhadjir Sebut Hampir 60 Persen Ibu Hamil di RSKIA Bandung Idap Covid-19

Nasional
Ngotot Kembangkan Vaksin Nusantara, Terawan: Saya Tak Butuh Anggaran Negara

Ngotot Kembangkan Vaksin Nusantara, Terawan: Saya Tak Butuh Anggaran Negara

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X