Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPK Nilai Aparat Pengawas Daerah Tidak Berdaya

Kompas.com - 21/06/2017, 18:03 WIB
Robertus Belarminus

Penulis

Sebab, pertemuan langsung berpotensi memunculkan korupsi.

"Kita melihat itu sering menjadi ajang proses negosiasi," ujar Alex.

Mendagri protes

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo sebelumnya memprotes KPK yang terlalu sibuk mengurusi kasus-kasus korupsi kecil di daerah.

(baca: Mendagri: Saya Protes KPK, Kenapa Urusan Rp 5-10 Juta Turun Tangan?)

Menurut Tjahjo, seharusnya KPK lebih fokus pada korupsi-korupsi berskala besar.

"Saya protes ke KPK, kenapa urusan Rp 5 juta-10 juta di kabupaten, KPK turun tangan?" kata Tjahjo, saat berpidato dalam acara pemberian penghargaan ke 21 Kepala Daerah berprestasi, di Jakarta, Kamis (15/7/2017).

Tjahjo mengatakan, dengan gerak KPK yang masuk ke kasus-kasus kecil di daerah, maka peran inspektorat daerah dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah menjadi tidak optimal.

"Padahal, yang kami sedang garap peran inspektorat daerah dan APIP," keluh politisi PDI-P ini.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com