Usul Pembekuan Anggaran Polri-KPK Belum Dibahas Pansus Angket DPR

Kompas.com - 21/06/2017, 11:31 WIB
Rapat pansus hak angket KPK di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (19/6/2017). KOMPAS.com/Nabilla TashandraRapat pansus hak angket KPK di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (19/6/2017).
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Risa Mariska, menyebutkan belum ada pembahasan di internal Pansus soal usulan pembekuan anggaran Kepolisian dan KPK tahun 2018.

Usul tersebut sebelumnya dilontarkan anggota Pansus dari Fraksi Golkar, Mukhamad Misbakhun.

"Belum ada pembahasan di internal Pansus," kata Risa melalui pesan singkat, Selasa (21/6/2017).

(baca: Misbakhun Minta Anggaran Polri dan KPK Ditahan)

Karena Kepolisian dan KPK merupakan mitra kerja Komisi III, maka usulan tersebut harus dirapatkan dulu di Komisi III dan kepada masing-masing fraksi.

Politisi PDI Perjuangan itu enggan berandai-andai apakah usulan Misbakhun tersebut memungkinkan untuk direalisasikan.

"Tergantung rapat internal di Komisi III karena masih harus dirapatkan lebih dulu dan masing-masing fraksi pasti punya pandangan yang harus disampaikan di Komisi III," kata dia.

(baca: Usul Boikot Anggaran KPK-Polri, Misbakhun Dinilai Kekanak-kanakan)

Misbakhun sebelumnya menilai KPK dan Polri tidak menghormati DPR terkait menghadirkan anggota DPR, Miryam S Haryani, ke Pansus Angket KPK.

Menurut Misbakhun, pembekuan anggaran Polri dan KPK telah dibicarakan di panitia angket dan mayoritas anggota panitia yang terdiri atas 23 orang menyetujuinya.

Halaman:
Baca tentang


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Uji Klinis Anti Covid-19 Libatkan 600 Perwira Siswa Secapa AD

Uji Klinis Anti Covid-19 Libatkan 600 Perwira Siswa Secapa AD

Nasional
Covid-19 Menular Lewat Udara, Menko PMK Minta Shalat Jumat Dipersingkat

Covid-19 Menular Lewat Udara, Menko PMK Minta Shalat Jumat Dipersingkat

Nasional
76.981 Kasus Covid-19 di Indonesia: Sembuh 36.689, Meninggal 3.656

76.981 Kasus Covid-19 di Indonesia: Sembuh 36.689, Meninggal 3.656

Nasional
Terapkan WFH, LAN Pastikan Layanan Tetap Berjalan Normal

Terapkan WFH, LAN Pastikan Layanan Tetap Berjalan Normal

Nasional
Ini Alasan Jokowi Tunjuk Prabowo Pimpin Proyek Lumbung Pangan

Ini Alasan Jokowi Tunjuk Prabowo Pimpin Proyek Lumbung Pangan

Nasional
LAN Gelar Rapid Test dan Contact Tracing Setelah Seorang Pegawainya Meninggal Akibat Covid-19

LAN Gelar Rapid Test dan Contact Tracing Setelah Seorang Pegawainya Meninggal Akibat Covid-19

Nasional
Seorang Pegawainya Meninggal Akibat Covid-19, LAN Tutup Kantor dan Berlakukan WFH

Seorang Pegawainya Meninggal Akibat Covid-19, LAN Tutup Kantor dan Berlakukan WFH

Nasional
Airlangga Minta GP Anshor Kampanyekan Bahaya Covid-19 Melalui Kearifan Lokal

Airlangga Minta GP Anshor Kampanyekan Bahaya Covid-19 Melalui Kearifan Lokal

Nasional
Mendagri: Kalau Ada Kekerasan di IPDN, Pelakunya akan Dipidana Tanpa Ampun

Mendagri: Kalau Ada Kekerasan di IPDN, Pelakunya akan Dipidana Tanpa Ampun

Nasional
Polri Catat Kenaikan Angka Kriminalitas Sebesar 10,37 Persen dalam Sepekan

Polri Catat Kenaikan Angka Kriminalitas Sebesar 10,37 Persen dalam Sepekan

Nasional
Sanksi Pelanggaran Protokol Kesehatan Disiapkan, Jokowi: Berupa Denda atau Kerja Sosial

Sanksi Pelanggaran Protokol Kesehatan Disiapkan, Jokowi: Berupa Denda atau Kerja Sosial

Nasional
Teka-teki Penerbitan Paspor untuk Djoko Tjandra

Teka-teki Penerbitan Paspor untuk Djoko Tjandra

Nasional
[POPULER NASIONAL] Anggota DPR dari Gerindra Disebut Teken Surat Pemecatan | 18 Lembaga Akan Dibubarkan Presiden

[POPULER NASIONAL] Anggota DPR dari Gerindra Disebut Teken Surat Pemecatan | 18 Lembaga Akan Dibubarkan Presiden

Nasional
Seorang Pegawai LAN Meninggal Akibat Covid-19

Seorang Pegawai LAN Meninggal Akibat Covid-19

Nasional
Kemenkes: Batasan Biaya Tertinggi Rapid Test Rp 150.000 Berlaku untuk Pasien Mandiri

Kemenkes: Batasan Biaya Tertinggi Rapid Test Rp 150.000 Berlaku untuk Pasien Mandiri

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X