Seberapa Penting Miryam bagi KPK dan Pansus Hak Angket?

Sejumlah aktivis antikorupsi dan akademisi menilai apa yang dilakukan DPR melalui hak angket dan pembentukan pansus ada kaitannya dengan kasus e-KTP yang sedang ditangani KPK.

Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif mengatakan, tindakan memanggil tersangka/tahanan yang sedang diperiksa di KPK dapat diartikan sebagai obstruction of justice (upaya menghalangi proses hukum).

KPK khawatir permintaan DPR tersebut malah menyulitkan KPK dalam melakukan penyidikan dan penuntutan kasus korupsi e-KTP.

(Baca: Lewat Surat, KPK Beri Alasan Tolak Hadirkan Miryam di Pansus Angket)

Sementara, pengajar hukum pidana dari Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar, menilai permintaan Pansus Hak Angket KPK untuk menghadirkan Miryam adalah upaya DPR untuk menyerang balik KPK.

"Apa yang dilakukan DPR jelas merupakan feedback dari kasus e-KTP. Sesuatu yang secara logis dan yuridis tidak bisa dan tidak mungkin dipaksakan," kata Fickar kepada Kompas.com, Selasa (20/6/2017).

Adanya motif yang diduga untuk menghalangi penyidikan KPK terlihat sejak awal. Mekanisme pembentukan pansus dinilai cacat hukum oleh 132 guru besar hukum tata negara dan hukum administrasi negara.

(Baca: 132 Pakar Hukum Tata Negara Nilai Cacat Pembentukan Pansus Angket KPK)

Fickar menambahkan, KPK bukanlah subjek angket DPR, karena KPK adalah lembaga penegak hukum.

KPK bisa dikontrol aktivitasnya melalui mekanisme hukum seperti praperadilan, menggugat oknum yang dianggap melanggar hukum, atau digugat secara perdata.