Pemuda Muhammadiyah Lihat Banyak Kejanggalan dalam Kasus Novel

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak melihat ada sejumlah kejanggalan dalam kasus penyiraman air keras terhadap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan.

Hal itu dia sampaikan berdasarkan hasil investigasi secara independen yang dilakukan oleh Pemuda Muhammadiyah.

Hasil temuan tersebut, kata Dahnil, akan diserahkan kepada Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) kasus Novel yang dibentuk Komnas HAM agar memiliki kekuatan hukum.

"Kami temukan keganjilan, bisa diungkap secara formal menjadi delik hukum, sehingga kami berkirim surat ke Komnas HAM untuk mendorong pembentukan TGPF," ujar Dahnil saat memberikan keterangan pers di Ruang Pengaduan Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (20/6/2017).

"Kami sudah mengumpulkan hasil temuan investigasi dan supaya bisa dilanjutkan secara formal maka data itu akan kami serahkan ke TGPF," tambahnya.

(baca: Kapolri: Bagi Kami, Kasus Novel Jadi Utang Kepolisian)

KOMPAS.com/ MOH NADLIR Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah, Dahnil Anzar Simanjuntak Ketika Ditemui Dalam Kegiatan Peringatan Hari Tanpa Tembaka se-Dunia (HTTS) 2017, di gedung PP Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (30/5/2017).

Beberapa kejanggalan yang ditemukan bahkan pernah disebut Novel dalam sebuah wawancara dengan Time beberapa waktu lalu.

"Ada banyak keganjilan, indikasi petinggi Polri yang terlibat, pernyataan Novel tentang banyaknya saksi yang melihat kejadian penyiraman dan terlalu mudahnya penyelidik membebaskan begitu saja orang yang dicurigai sebagai pelaku," tutur Dahnil.

(baca: Kapolri Sebut Ada Saksi yang Lihat Langsung Penyiraman Novel Baswedan)

Dahnil berharap pembentukan TGPF diikuti ketegasan sikap Presiden Joko Widodo dalam mendorong pengungkapan kasus Novel secara tuntas.

Menurut dia, peristiwa penyiraman air keras terhadap Novel merupakan teror terhadap upaya pemberantasan korupsi.

Oleh sebab itu, Presiden Jokowi harus bisa menunjukkan keberpihakannya dengan mengutus perwakilan dari unsur pemerintah ke dalam TGPF.

"Mudah-mudahan pembentukan TGPF ini diikuti oleh sikap Presiden. Ada baiknya presiden mengirim perwakilan dari unsur pemerintah. Sudah 70 hari sejak kasus tersebut terjadi, tapi pelakunya belum bisa diungkap," tuturnya.

Sebelumnya, Komisioner Komnas HAM Maneger Nasution mengatakan, TGPF dibentuk bersama sejumlah perwakilan organisasi masyarakat sipil antikorupsi.

Menurut Maneger, tindak kekerasan yang dialami Novel bukan merupakan kasus kriminal biasa.

Oleh karena itu, dibutuhkan upaya penanganan dan pengungkapan yang tidak konvensional, dengan melibatkan unsur masyarkat sipil.

(baca: Polri Ingatkan Novel Ada Implikasi Hukum jika Pernyataannya Tak Benar)

TGPF kasus Novel, kata Maneger, beranggotakan pengamat kepolisian Bambang Widodo Umar, mantan komisioner KPK Bambang Widjojanto dan Busro Muqoddas.

Selain itu, terdapat juga perwakilan dari organisasi masyarakat sipil, antara lain Pemuda Muhammadiyah, Madrasah Anti Korupsi Muhammadiyah, ICW, Kontras, YLBHI dan LBH Jakarta.

Maneger menjelaskan, TGPF akan bekerja selama tiga bulan untuk mengumpulkan fakta dan temuan lain dari hasil-hasil investigasi yang dilakukan oleh organisasi masyarakat sipil.

Setelah itu, TGPF akan mengeluarkan hasil penyelidikan berupa rekomendasi kemudiam diserahkan kepada Presiden Joko Widodo.