Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kapolri Minta Novel Sebut Nama Jenderal yang Diduga Terlibat Penyiraman Air Keras

Kompas.com - 16/06/2017, 14:16 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian mengatakan, pihaknya akan mendalami pernyataan penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan.

Novel menyebut ada perwira tinggi Polri yang terlibat dalam penyiraman air keras ke wajahnya.

Nanun, Tito meminta Novel untuk lugas menyebut siapa oknum yang dimaksud disertai bukti yang kuat.

"Itu yang penting. Sebut namanya siapa, buktinya apa?" ujar Tito di kompleks Mabes Polri, Jakarta, Jumat (16/6/2017).

 

(baca: Ucapan Novel soal Keterlibatan Jenderal Polisi Harus Jadi Perhatian Jokowi)

Jika Novel bisa melampirkan bukti yang mendukung pernyataannya, Tito menjamin akan memproses oknum tersebut.

Ia juga akan terbuka mengusut dugaan pelanggaran pati Polri yang dimaksud.

"Tapi kalau seandainya tidak ada buktinya, tentu saya menyayangkan karena intitusi Kepolisian jadi negatif pandangannya," kata Tito.

(baca: Ketua Komisi III: Pernyataan Novel soal Keterlibatan Jenderal Polisi Bikin Gaduh)

Pernyataan Novel itu akan jadi informasi sumir sehingga menimbulkan berbagai spekulasi. Tak hanya itu, di internal kepolisian nantinya bisa muncul rasa saling curiga.

Oleh karena itu, Kapolri berencana menemui pimpinan KPK pada Senin (19/6/2017), untuk membahas dua hal. Salah satunya soal pernyataan Novel kepada media "Time" itu.

"Kemudian koordinasi perkembangan penanganan penyidikan kasus penganiayaan Novel," kata Tito.

(baca: Polri Ingatkan Novel Ada Implikasi Hukum jika Pernyataannya Tak Benar)

Penyidik Polda Metro Jaya nantinya akan kembali memeriksa Novel di Singapura untuk mengkonfirmasi apa yang dia sampaikan ke media.

Sekaligus memperjelas siapa oknum jenderal Polri yang dia maksud.

Halaman:


Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com