Pilkada Serentak Semakin Dekat, Ini Pesan Ketua KPU kepada KPU Daerah

Kompas.com - 14/06/2017, 16:55 WIB
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman di Gedung KPU Pusat, Jakarta, Rabu (13/6/2017). KOMPAS.com/ESTU SURYOWATIKetua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman di Gedung KPU Pusat, Jakarta, Rabu (13/6/2017).
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Pemilihan Umum ( KPU) Arief Budiman mengatakan, waktu KPU dan KPU daerah untuk mempersiapkan penyelenggaraan Pemilihan Kepala dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2018 semakin sempit.

Meski waktu yang dimiliki semakin terbatas, Arief mengingatkan jajaran penyelenggara pemilihan di daerah untuk memegang prinsip kerja KPU, yaitu transoaran dan berintegritas.

"Saya sampaikan ke KPU Daerah, ingat prinsip kerja KPU, transparan dan penuh integritas. Karena untuk menghasilkan pemilu yang baik, harus dimulai dengan penyelenggara pemilu yang bekerja dengan baik," kata Arief, seusai merilis tahapan Pilkada Serentak 2018, di Jakarta, Rabu (14/6/2017).

Prinsip transparansi dalam penyelenggaraan pemilu dibangun KPU, salah satunya melalui sistem informasi yang bisa diakses publik.

Dengan adanya sistem ini, masyarakat akan mengenal siapa calon yang bertarung dalam Pilkada Serentak 2018.

"Publik sekarang tidak kena adagium 'Milih Kucing dalam Karung' lagi. Itu sudah tidak berlaku," kata Arief.

Ia juga mengingatkan KPU Daerah untuk menjaga integritas. Dia berharap, dalam berperilaku dan bertindak, KPU daerah bisa memperlakukan pemilih dan peserta pemilu dengan adil.

Arief juga mengingatkan kepada partai politik untuk tidak mengundang KPU dalam acara yang tidak ada hubungannya dengan teknis penyelenggaraan pemilu.

KPU Melayani

Bersamaan dengan peluncuran tahapan Pilkada Serentak 2018, KPU juga memperkenalkan slogan (tagline) baru, yaitu 'KPU Melayani'.

Halaman Selanjutnya
Halaman:
Baca tentang


Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pesan Menag Usai Dinyatakan Positif Covid-19: Patuhi Protokol Kesehatan

Pesan Menag Usai Dinyatakan Positif Covid-19: Patuhi Protokol Kesehatan

Nasional
Kebakaran di Kemensos Disebut akibat Korsleting

Kebakaran di Kemensos Disebut akibat Korsleting

Nasional
Positif Covid-19, Menag Minta Program dan Layanan Keagamaan Tetap Berjalan

Positif Covid-19, Menag Minta Program dan Layanan Keagamaan Tetap Berjalan

Nasional
Menag Positif Covid-19, Istana: Sudah 2 Bulan Tidak Ketemu Presiden Jokowi

Menag Positif Covid-19, Istana: Sudah 2 Bulan Tidak Ketemu Presiden Jokowi

Nasional
Peserta Pilkada 2020 Akan Diminta Tanda Tangani Pakta Integritas Protokol Kesehatan

Peserta Pilkada 2020 Akan Diminta Tanda Tangani Pakta Integritas Protokol Kesehatan

Nasional
Ada Dugaan Pidana dalam Kebakaran Kejaksaan Agung, Polisi Kirim SPDP

Ada Dugaan Pidana dalam Kebakaran Kejaksaan Agung, Polisi Kirim SPDP

Nasional
Epidemiolog Ingatkan Potensi Penularan Covid-19 Lebih Masif Saat Kampanye Pilkada

Epidemiolog Ingatkan Potensi Penularan Covid-19 Lebih Masif Saat Kampanye Pilkada

Nasional
Hasil Tes Swab Ketua Dewan Pengawas KPK Tumpak Panggabean Negatif Covid-19

Hasil Tes Swab Ketua Dewan Pengawas KPK Tumpak Panggabean Negatif Covid-19

Nasional
Menteri Agama Fachrul Razi Positif Covid-19

Menteri Agama Fachrul Razi Positif Covid-19

Nasional
Gedung Kemensos Kebakaran pada Senin Dini Hari

Gedung Kemensos Kebakaran pada Senin Dini Hari

Nasional
KPU Yakini Penetapan Paslon Peserta Pilkada Tak Picu Kerumunan Massa

KPU Yakini Penetapan Paslon Peserta Pilkada Tak Picu Kerumunan Massa

Nasional
Pilkada, Ancaman Klaster Covid-19, dan Desakan untuk Menunda

Pilkada, Ancaman Klaster Covid-19, dan Desakan untuk Menunda

Nasional
Pemerintah Kaji Dua Opsi untuk Perppu Pilkada 2020

Pemerintah Kaji Dua Opsi untuk Perppu Pilkada 2020

Nasional
Mendikbud: Tidak Ada Penghapusan Pelajaran Sejarah dari Kurikulum Nasional

Mendikbud: Tidak Ada Penghapusan Pelajaran Sejarah dari Kurikulum Nasional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Ahok Diminta Benahi Internal Pertamina | Penambahan Kasus Harian Covid-19 Nyaris Tembus 4.000 Orang

[POPULER NASIONAL] Ahok Diminta Benahi Internal Pertamina | Penambahan Kasus Harian Covid-19 Nyaris Tembus 4.000 Orang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X