MK Terima Sebagian Permohonan Uji Materi "Teman Ahok" dkk

Sebab, sejak awal proses pendukungan calon perseorangan dilakukan secara terbuka baik oleh calon, tim sukses, atau pun pendukungnya.

Oleh karena itu, menjadi aneh jika pada tahap akhir proses ini dilakukan secara tertutup.

Menanggapi itu, MK mempertimbangkan alasan DPR selaku pembuat UU memasukan ketentuan tersebut.

DPR tidak setuju jika hasil verifikasi dibuka ke publik dengan alasan berpotensi menimbulkan kekisruhan.

Selain itu, prinsip kerahasiaan juga perlu dijunjung.

Mahkamah berpendapat, hasil verifikasi faktual pendukung tetap harus diumumkan kepada publik, namun terbatas pada jumlah dukungan yang memenuhi persyaratan calon perseorangan, bukan mengumumkan nama-nama pendukungnya.

Dengan demikian, hak atas informasi publik terpenuhi dan pada saat yang sama kerahasiaan pilihan atau dukungan politik seseorang juga terjamin.

Mengenai kekhawatiran adanya kecurangan atau manipulasi data pendukung, maka calon kepala daerah bisa meminta klarifikasi KPU dan Bawaslu.

"Menyatakan kata 'tidak' dalam pasal 48 ayat 9 UU 10/2016...tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang kata 'tidak' dalam pasal dimaksud dimaknai 'nama-nama pendukung calon perseorangan'," kata Arief.

Untuk pasal 48 Ayat 2 dan 7 UU 10/2016, MK menolak permohonan pemohon. Pasal 48 ayat 2 menyinggung soal data yang dipakai untuk memberikan dukungan kepada calon perseorangan itu berdasarkan DPT pemilu terakhir dan Daftar Potensial Pemilih Pemilihan dari Kementerian Dalam Negeri.

Menurut Mahkamah, persoalan ini sudah terkait dengan pertimbangan Mahkamah pada pasal Pasal 41 Ayat 1, 2, 3 UU 10/2016.

Sementara terkait pasal 48 Ayat 7 UU 10/2016, pemohon mempersoalkan batasan waktu verifikasi faktual oleh penyelenggara pemilu hanya tiga hari.

Dalam pasal disebutkan bahwa "verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada Ayat 4 dan Ayat 5 terhadap pendukung calon yang tidak dapat ditemui pada saat verifikasi faktual, pasangan calon diberikan kesempatan untuk menghadirkan pendukung calon yang dimkasud di kantor PPS paling lambat 3 hari terhitung sejak PPS tidak dapat menemui pendukung tersebut".

Menurut pemohon, hal ini merugikan haknya. Sebab, pemohon atau warga tidak mengetahui jadual kunjungan PPS untuk melakukan verifikasi faktual.

Menurut MK, hal itu bukan konstitusionalitas norma, melainkan persoalan implementasi atas norma undang-undang.

Sehingga alasan pemohon meminta aturan tersebut dibatalkan tidak beralasan menurut hukum.