KPU Minta Tambahan Anggaran Pagu Indikatif Rp 944 Miliar

Kompas.com - 12/06/2017, 15:14 WIB
Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR-RI dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Jakarta, Senin (12/6/2017). KOMPAS.com/ESTU SURYOWATIRapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR-RI dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Jakarta, Senin (12/6/2017).
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi II DPR RI menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi Pemilihan Umum ( KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), di Gedung DPR Senayan, Jakarta, Senin (12/6/2017).

Dalam RDP tersebut Ketua KPU Arief Budiman mengatakan, pihaknya mengusulkan tambahan anggaran pagu indikatif 2018 sebesar Rp 944 miliar. Pagu indikatif tersebut sudah mencakup biaya operasional untuk 34 KPU daerah.

Arief mengatakan, usulan penambahan anggaran ini dikarenakan pagu indikatif yang dipatok pemerintah untuk 2018 lebih rendah Rp 213 miliar dibandingkan pagu indikatif 2017.

"Pagu indikatif 2017 sebesar Rp 1,85 triliun. Sedangkan pagu indikatif KPU untuk tahun 2018 sebesar Rp 1,63 triliun," kata Arief, Senin.

Di sisi lain, dia menyebut beban pekerjaan KPU di tahun depan akan bertambah banyak. Arief mengatakan, penguatan lembaga demokrasi seperti KPU menjadi program prioritas nasional pada 2018.

Oleh karena itu, KPU harus didukung oleh anggaran yang tersedia cukup dan waktu yang tepat.

KPU sendiri memiliki beberapa proyek prioritas pada 2018. Prioritas itu di antaranya pemutakhiran data dan pendidikan pemilih.

Namun, Arief tidak merinci berapa kebutuhan anggaran untuk masing-masing prioritas.

Dalam kesempatan itu, Ketua KPU juga menyampaikan usulan anggaran untuk tahapan Pemilu 2019 sebesar Rp 15,2 triliun.

"Usulan ini masih lebih rendah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Kalau tidak salah ingat, yang kami usulkan di 2014 lalu sebesar Rp 24 triliun, disetujui Rp 21 triliun, yang terpakai Rp 16 triliun. Tetapi itu anggarannya tahun jamak, tiga tahun," kata Arief.

(Baca juga: DPR dan Pemerintah Sepakati Penambahan Komisioner KPU-Bawaslu)

Kompas TV Pemerintah Tak Khawatir Penambahan Bebani Anggaran

 



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Profil Moeldoko: Dulu Panglima TNI Pilihan SBY, Kini Pimpin Demokrat Kubu Kontra AHY

Profil Moeldoko: Dulu Panglima TNI Pilihan SBY, Kini Pimpin Demokrat Kubu Kontra AHY

Nasional
Sambutan Moeldoko Setelah Ditetapkan sebagai Ketum Partai Demokrat Versi KLB Kontra-AHY

Sambutan Moeldoko Setelah Ditetapkan sebagai Ketum Partai Demokrat Versi KLB Kontra-AHY

Nasional
Marzuki Alie Jadi Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Versi KLB Kontra AHY

Marzuki Alie Jadi Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Versi KLB Kontra AHY

Nasional
Masuknya Virus Corona B.1.1.7: Tanggapan Jokowi, Satgas Covid-19, hingga Kemenkes

Masuknya Virus Corona B.1.1.7: Tanggapan Jokowi, Satgas Covid-19, hingga Kemenkes

Nasional
Mendesak Kontekstualisasi Pancasila

Mendesak Kontekstualisasi Pancasila

Nasional
Diklaim Tekan Kasus Harian Covid-19 hingga 50 Persen, Jadi Alasan Pemerintah Perpanjang PPKM Mikro

Diklaim Tekan Kasus Harian Covid-19 hingga 50 Persen, Jadi Alasan Pemerintah Perpanjang PPKM Mikro

Nasional
Moeldoko Terima Jadi Ketum Demokrat Setelah Tanya Apa KLB Sesuai AD/ART

Moeldoko Terima Jadi Ketum Demokrat Setelah Tanya Apa KLB Sesuai AD/ART

Nasional
Terpilih Jadi Ketum Demokrat Versi KLB, Moeldoko: Saya Berterima Kasih

Terpilih Jadi Ketum Demokrat Versi KLB, Moeldoko: Saya Berterima Kasih

Nasional
Jadi Ketua Dewan Pembina, Marzuki Alie: Saya dan Pak Moeldoko Akan Bergandengan Tangan

Jadi Ketua Dewan Pembina, Marzuki Alie: Saya dan Pak Moeldoko Akan Bergandengan Tangan

Nasional
Ditetapkan Jadi Ketum Demokrat Versi KLB, Moeldoko: Oke, Kita Terima

Ditetapkan Jadi Ketum Demokrat Versi KLB, Moeldoko: Oke, Kita Terima

Nasional
Panglima TNI Lepas 199 Prajurit MTF TNI Kontingen Garuda ke Lebanon

Panglima TNI Lepas 199 Prajurit MTF TNI Kontingen Garuda ke Lebanon

Nasional
Alasan Pemerintah Tambah 3 Provinsi dalam Pelaksanaan PPKM Skala Mikro

Alasan Pemerintah Tambah 3 Provinsi dalam Pelaksanaan PPKM Skala Mikro

Nasional
Kalahkan Marzuki Alie, Moeldoko Ditetapkan KLB Kubu Kontra AHY Jadi Ketum Demokrat

Kalahkan Marzuki Alie, Moeldoko Ditetapkan KLB Kubu Kontra AHY Jadi Ketum Demokrat

Nasional
Hasil KLB Kubu Kontra AHY, Moeldoko Jadi Ketua Umum Partai Demokrat

Hasil KLB Kubu Kontra AHY, Moeldoko Jadi Ketua Umum Partai Demokrat

Nasional
Kejagung Ajukan Pemblokiran Aset Tanah Benny Tjokro di 3 Kabupaten

Kejagung Ajukan Pemblokiran Aset Tanah Benny Tjokro di 3 Kabupaten

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X