KPU Minta Tambahan Anggaran Pagu Indikatif Rp 944 Miliar

Kompas.com - 12/06/2017, 15:14 WIB
Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR-RI dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Jakarta, Senin (12/6/2017). KOMPAS.com/ESTU SURYOWATIRapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR-RI dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Jakarta, Senin (12/6/2017).
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi II DPR RI menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi Pemilihan Umum ( KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), di Gedung DPR Senayan, Jakarta, Senin (12/6/2017).

Dalam RDP tersebut Ketua KPU Arief Budiman mengatakan, pihaknya mengusulkan tambahan anggaran pagu indikatif 2018 sebesar Rp 944 miliar. Pagu indikatif tersebut sudah mencakup biaya operasional untuk 34 KPU daerah.

Arief mengatakan, usulan penambahan anggaran ini dikarenakan pagu indikatif yang dipatok pemerintah untuk 2018 lebih rendah Rp 213 miliar dibandingkan pagu indikatif 2017.

"Pagu indikatif 2017 sebesar Rp 1,85 triliun. Sedangkan pagu indikatif KPU untuk tahun 2018 sebesar Rp 1,63 triliun," kata Arief, Senin.

Di sisi lain, dia menyebut beban pekerjaan KPU di tahun depan akan bertambah banyak. Arief mengatakan, penguatan lembaga demokrasi seperti KPU menjadi program prioritas nasional pada 2018.

Oleh karena itu, KPU harus didukung oleh anggaran yang tersedia cukup dan waktu yang tepat.

KPU sendiri memiliki beberapa proyek prioritas pada 2018. Prioritas itu di antaranya pemutakhiran data dan pendidikan pemilih.

Namun, Arief tidak merinci berapa kebutuhan anggaran untuk masing-masing prioritas.

Dalam kesempatan itu, Ketua KPU juga menyampaikan usulan anggaran untuk tahapan Pemilu 2019 sebesar Rp 15,2 triliun.

"Usulan ini masih lebih rendah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Kalau tidak salah ingat, yang kami usulkan di 2014 lalu sebesar Rp 24 triliun, disetujui Rp 21 triliun, yang terpakai Rp 16 triliun. Tetapi itu anggarannya tahun jamak, tiga tahun," kata Arief.

(Baca juga: DPR dan Pemerintah Sepakati Penambahan Komisioner KPU-Bawaslu)

Kompas TV Pemerintah Tak Khawatir Penambahan Bebani Anggaran

 



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Cegah Intoleransi, Mendikbud Akan Keluarkan SE dan Buka 'Hotline' Pengaduan

Cegah Intoleransi, Mendikbud Akan Keluarkan SE dan Buka "Hotline" Pengaduan

Nasional
Kemenhan Buka Pendaftaran Komponen Cadangan setelah Terbit Peraturan Menteri

Kemenhan Buka Pendaftaran Komponen Cadangan setelah Terbit Peraturan Menteri

Nasional
Kemenkes Berharap WNI di Luar Negeri Mendapat Vaksin Covid-19 dari Pemerintah Setempat

Kemenkes Berharap WNI di Luar Negeri Mendapat Vaksin Covid-19 dari Pemerintah Setempat

Nasional
Pemerintah Akan Tindak Tegas Praktik Intoleransi di Sekolah

Pemerintah Akan Tindak Tegas Praktik Intoleransi di Sekolah

Nasional
Jumlah Vaksin Terbatas, Pemerintah Tak Prioritaskan Penyintas Covid-19 dalam Vaksinasi

Jumlah Vaksin Terbatas, Pemerintah Tak Prioritaskan Penyintas Covid-19 dalam Vaksinasi

Nasional
Nadiem: Sekolah Tak Boleh Wajibkan Siswa Berseragam Model Pakaian Agama Tertentu

Nadiem: Sekolah Tak Boleh Wajibkan Siswa Berseragam Model Pakaian Agama Tertentu

Nasional
Rizieq Shihab Dilaporkan soal Lahan Pesantren di Megamendung, FPI: Kami Punya Bukti

Rizieq Shihab Dilaporkan soal Lahan Pesantren di Megamendung, FPI: Kami Punya Bukti

Nasional
UPDATE: Sebaran 11.788 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI dengan 3.512 Kasus

UPDATE: Sebaran 11.788 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI dengan 3.512 Kasus

Nasional
UPDATE 24 Januari: Ada 80.114 Kasus Suspek Covid-19 di Indonesia

UPDATE 24 Januari: Ada 80.114 Kasus Suspek Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 24 Januari: Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Mencapai 162.617

UPDATE 24 Januari: Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Mencapai 162.617

Nasional
UPDATE: Bertambah 48.002, Total 8.754.507 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19

UPDATE: Bertambah 48.002, Total 8.754.507 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19

Nasional
UPDATE 24 Januari: Bertambah 171, Pasien Meninggal akibat Covid-19 Kini 27.835

UPDATE 24 Januari: Bertambah 171, Pasien Meninggal akibat Covid-19 Kini 27.835

Nasional
UPDATE 24 Januari: Bertambah 7.751, Pasien Sembuh dari Covid-19 Kini 798.810

UPDATE 24 Januari: Bertambah 7.751, Pasien Sembuh dari Covid-19 Kini 798.810

Nasional
UPDATE: Bertambah 11.788, Kasus Covid-19 di Indonesia Mencapai 989.262

UPDATE: Bertambah 11.788, Kasus Covid-19 di Indonesia Mencapai 989.262

Nasional
Kematian Anggota FPI Dilaporkan ke Komite Antipenyiksaan Internasional

Kematian Anggota FPI Dilaporkan ke Komite Antipenyiksaan Internasional

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X