Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Cerita Jokowi Rumahya Pernah Didatangi Orang yang Termakan Isu Komunis

Kompas.com - 10/06/2017, 12:21 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

TASIKMALAYA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menyebut, isu komunisme yang menerpa dirinya merupakan bentuk politisasi.

"Itu kan masalah politik, lalu didorong-dorongkan ke saya, disodor-sodorkan ke saya. Seolah-saya melindungi (komunisme)," ujar Jokowi dalam dalam acara silaturahim di Pondok Pesantren Miftahul Huda, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, Sabtu (10/6/2017).

Jokowi lalu mencontohkan beberapa isu yang menerpa dirinya. Pertama, Jokowi adalah pengikut komunisme.

Jokowi menegaskan, hal itu tidak masuk akal.

"Lah, wong waktu PKI itu dibubarkan saja saya baru berumur 3,5 tahun. Logikanya di mana?" ujar Jokowi.

(baca: Jokowi Sebut Gebuk Komunisme, Santri dan Ulama Tepuk Tangan)

Tidak hanya dirinya yang dituduh komunis, orangtuanya pun tak lepas dari sasaran fitnah itu.

Sampai-sampai kediamannya di Solo pernah didatangi oleh beberapa orang yang ingin mengklarifikasi soal isu itu.

"Ada yang datang ke rumah dua kali. Yang nemuni pembantu. Ibu saya baru pulang pengajian, juga langsung ketemu," cerita Jokowi.

"Setelah ketemu, sudah. Dari sisi fisik saja sudah kelihatan, seperti itu, ndak berani nanya juga dia. Ya sudah rampung (terklarifikasi) berarti," lanjut dia.

(baca: Jokowi: Di Rusia dan China Komunisme Enggak Laku, Mereka Lebih Kapitalis)

Jokowi menambahkan, sebenarnya tidak terlalu sulit memastikan bahwa keluarga Jokowi tak terkait dengan organisasi terlarang itu.

"NU kan di Solo ada cabangnya, dicek saja dari orangtua, kakek dan nenek hingga buyut, desanya di mana jelas. Ini sesuatu hal yang sebetulnya gampang dicek. Jadi kenapa masih pakai isu-isu seperti ini?" ujar Jokowi.

Jokowi menegaskan, Indonesia memiliki TAP MPRS Nomor 25 Tahun 1966 yang menyatakan bahwa komunis dan PKI adalah hal yang terlarang.

Oleh sebab itu, pemerintah akan menindak tegas jika memang ada gerakan komunisme di Indonesia.

"Kalau memang ada betul, ya tunjukan ke pemerintah. Detik itu juga akan saya gebuk," lanjut Jokowi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 23 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 23 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Nasional
Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Nasional
Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Nasional
Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Nasional
Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Nasional
Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Nasional
Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Nasional
Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Nasional
Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Nasional
Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Nasional
Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Nasional
Bawaslu Akui Kesulitan Awasi 'Serangan Fajar', Ini Sebabnya

Bawaslu Akui Kesulitan Awasi "Serangan Fajar", Ini Sebabnya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com