"Bukan karena Putusan PTUN Lalu OSO Jadi Legal"

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat hukum dari Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada, Hifdzil Alim, menilai penolakan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta tidak serta-merta membuat kepemimpinan Oesman Sapta Odang di DPD legal.

Menurut Hifdzil, PTUN hanya menolak untuk mengadili perkara tersebut karena merasa hal itu bukan kewenangannya.

"Jadi bukan karena putusan PTUN lalu kemudian OSO (Oesman Sapta Odang) legal, tidak begitu konstruksi hukumnya. Ini pengadilan tidak dapat menerima bukan berarti OSO dan kawan-kawan legal. Ini yang harus dijelaskan ke publik," ucap Hifdzil Alim dalam sebuah diskusi di Cikini, Jakarta Pusat, Jumat (9/6/2017).

Hifdzil menambahkan, ilegalitas kepemimpinan Oesman Sapta masih berlanjut karena putusan Mahkamah Agung (MA) terkait judicial review Peraturan DPD RI Nomor 1 Tahun 2016 dan 2017 yang salah satunya mengatur masa jabatan Pimpinan DPD masih berlaku.

Dengan adanya putusan MA tersebut, maka proses pemilihan Oesman Sapta, Darmayanti Lubis, dan Nono Sampono dinilai tidak sah.

"Jadi sudah selesai bahwa kepemimpinan 5 tahun, tatib 2,5 tahun bertentangan dengan peraturan di atasnya," ujar Hifdzil.

"Publik tidak boleh keliru membaca utusan PTUN, bahwa putusan PTUN tidak menyebutkan legalitas kepemimpinan OSO, artinya ilegalitas kepemimpinan OSO dan kawan kawan masih berlanjut. Dan ini yang bermasalah konstitusi dalam kehidupan hukum kita," lanjut dia.

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta tidak menerima permohonan/fiktif positif yang disampaikan oleh GKR Hemas agar pemanduan sumpah pimpinan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung RI dibatalkan.

Dalam amar putusannya, Majelis Hakim PTUN yang diketuai oleh Ujang Abdullah menyampaikan putusan perkara dengan Nomor 4/P/FP/2017PTUN-JKT.

"Satu, menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima. Dua, menuntut para pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 386.000," kata Ujang, membacakan amar putusan di PTUN, Jakarta, Kamis (8/6/2017).

(Baca juga: PTUN Tolak Permohonan Hemas Terkait Pembatalan Pemanduan Sumpah DPD)

Ujang mengatakan, putusan PTUN ini bersifat final dan mengikat sesuai dengan Pasal 66 PER MA Nomor 5 Tahun 2015.

Meski demikian, berdasarkan kaidah hukum yang digariskan Putusan MA Nomor 175PK/TUN/2016, masih ada kesempatan kepada pihak yang tidak sependapat untuk mengajukan Peninjauan Kembali (PK) dalam rangka corrective justice.

"Namun apabila sependapat bisa melakukan forum lain sebagaimana disebutkan dalam putusan pengadilan," kata dia.