Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PAN Gabung Pansus Angket KPK, Zulkifli Minta Tak Dikaitkan Kasus Amien

Kompas.com - 08/06/2017, 17:50 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan beralasan, sikap PAN gabung Pansus hak angket KPK yang dibentuk DPR bukan karena masalah yang menjerat Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais.

Nama Amien disebut menerima uang aliran dana korupsi pengadaan alat kesehatan yang tengah ditangani KPK.

"Itu jangan dikaitkan. Saya memang marahin (KPK) soal itu, tapi bukan (karena itu)," ujar Zulkifli di Universitas Al Azhar, Jakarta Selatan, Kamis (8/6/2017).

(baca: Zulkifli: Jangan Ganggu KPK dengan Hak Angket DPR)

Zulkifli mengaku sejak awal tidak setuju penggunaan hak angket KPK. PAN mulanya tidak mengirimkan perwakilan karena berharap hak angket batal diajukan.

Ternyata, Pansus tetap dibentuk meski PAN tidak mengajukan diri.

"Kan tidak mungkin saya diam kalau KPK dibubarkan, misalnya. Masa saya diam saja? Maka saya harus ikut di dalam," kata Zulkifli.

(baca: Manuver Amien Rais dan Maju Mundurnya Sikap PAN soal Hak Angket)

Zulkifli mengatakan, dirinya tidak bisa diam saja menyaksikan Pansus tersebut mendesak KPK dan dikhawatirkan justru merampas kewenangan lembaga antirasuah itu.

"Kalau KPK dilemahkan masa saya nonton saja. Tidak tanggungjawab saya," kata dia.

Sebelum mengirim perwakilan ke Pansus Angket KPK, Amien Rais sempat mendatangi DPR untuk bertemu Wakil Ketua DPR yang juga politisi PAN Taufik Kurniawan.

Amien mengaku membahas Pansus Angket KPK.

Amien meminta publik memberi kesempatan pada Pansus Angket KPK untuk menjalanlan tugasnya demi memperbaiki KPK.

(baca: Kata Amien Rais, PAN Gabung Pansus Angket KPK Bukan untuk Bela Dirinya)

Menurut dia, dengan adanya pansus angket KPK, maka publik bisa mengetahui hal yang harus diperbaiki dari KPK.

"Jadi biarkan Pansus Hak Angket KPK ini berjalan. Nanti tentu akan pada lapor kepada Pansus ini. Apakah betul KPK hero, apakah betul memang pahlawan pendekar hukum yang dahsyat dan wangi baunya itu atau sebaliknya," kata Amien.

"Nanti akan ketahuan. Jadi saya masih memberikan kesempatan. Belum tentu saya bijak. Saya juga bisa keliru dan ternyata KPK terbukti benar," lanjut mantan Ketua MPR itu.

Kompas TV Amien Rais, menjelaskan kedatangannya ke DPR untuk mendorong agar pansus KPK bisa bekerja membuktikan apa yang disebutnya sebagai pembusukan.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com