Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bagaimana UKP-PIP Sosialisasikan Pancasila dengan Cara Kekinian?

Kompas.com - 07/06/2017, 13:57 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menginginkan sosialisasi nilai-nilai Pancasila yang dilakukan Unit Kerja Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP) bisa menyentuh masyarakat, khususnya generasi muda.

Singkatnya, Jokowi berharap produk UKP-PIP bersifat kekinian.

Di sisi lain, formasi Dewan Pengarah UKP-PIP ternyata diisi oleh tokoh-tokoh senior.

Ada 9 orang yang duduk di Dewan Pengarah, di antaranya Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri, Wakil Presiden keenam RI Try Sutrisno, mantan Ketua PP Muhammadiyah Ahmad Syafii Maarif, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD, Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj, Ketua Umum Majelis Budhayana Indonesia Sudhamek, mantan Ketua PGI Andreas Anangguru Yewangoe, dan Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia Wisnu Bawa Tenaya.

Bagaimana para tokoh senior itu bisa mengimplementasikan arahan Presiden Jokowi tersebut?

Eksekutif UKP-PIP Yudi Latif mengatakan, jajaran Dewan Pengarah hanya memberikan arahan mengenai bagaimana nilai-nilai Pancasila sebagaimana yang diwariskan oleh pendiri bangsa.

"Sementara itu, implementasinya di saya, di eksekutif," ujar Yudi, seusai dilantik di Kompleks Istana Presiden, Rabu (7/6/2017).

Baca: Megawati Terpilih sebagai Ketua Dewan Pengarah UKP Pancasila

Sebagai eksekutif, Yudi akan dibantu sejumlah deputi serta para tenaga profesional.

Ia akan memilih deputi dan tenaga profesional yang dinilai mampu menyosialisasikan nilai-nilai luhur Pancasila dengan cara yang kekinian, sesuai arahan Presiden Jokowi.

Anggota Dewan Pengarah UKP-PIP Andreas Anangguru Yewangoe menambahkan, publik jangan melihat kesembilan Dewan Pengarah berdasarkan usianya.

Publik harus melihat cara berpikir mereka.

"Tidak usah dilihat dari mereka sepuh. Tapi lihat juga cara berpikir mereka, saya kira kami ini tidak akan statis dan akan selalu mengaktualisasikan diri. Jadi usia tidak jadi soal," ujar Andreas.

Dewan Pengarah akan sangat mendukung sosialisasi nilai-nilai Pancasila dengan cara-cara kekinian dan dapat menyentuh masyarakat zaman sekarang.

Meski demikian, mengenai bentuk sosialisasi yang tepat, Andreas belum bisa menyampaikannya karena harus dibahas terlebih dahulu.

Halaman:


Terkini Lainnya

Soal DPA, Jusuf Kalla: Kan Ada Watimpres, Masak Ada Dua?

Soal DPA, Jusuf Kalla: Kan Ada Watimpres, Masak Ada Dua?

Nasional
LHKPN Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Rp 6,39 M, tapi Beri Utang Rp 7 M, KPK: Enggak Masuk Akal

LHKPN Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Rp 6,39 M, tapi Beri Utang Rp 7 M, KPK: Enggak Masuk Akal

Nasional
PDI-P Setuju Revisi UU Kementerian Negara dengan Lima Catatan

PDI-P Setuju Revisi UU Kementerian Negara dengan Lima Catatan

Nasional
Prabowo Yakin Pertumbuhan Ekonomi RI Bisa 8 Persen, Airlangga: Kalau Mau Jadi Negara Maju Harus di Atas Itu

Prabowo Yakin Pertumbuhan Ekonomi RI Bisa 8 Persen, Airlangga: Kalau Mau Jadi Negara Maju Harus di Atas Itu

Nasional
Jadi Saksi Karen Agustiawan, JK: Negara Harus Petahankan Kebijakan Pangan dan Energi

Jadi Saksi Karen Agustiawan, JK: Negara Harus Petahankan Kebijakan Pangan dan Energi

Nasional
Prabowo Diminta Kurangi Pernyataan Kontroversi Jelang Pilkada Serentak

Prabowo Diminta Kurangi Pernyataan Kontroversi Jelang Pilkada Serentak

Nasional
Prabowo Terbang ke Sumbar dari Qatar, Cek Korban Banjir dan Beri Bantuan

Prabowo Terbang ke Sumbar dari Qatar, Cek Korban Banjir dan Beri Bantuan

Nasional
Soal Pernyataan 'Jangan Mengganggu', Prabowo Disarankan Menjaga Lisan

Soal Pernyataan "Jangan Mengganggu", Prabowo Disarankan Menjaga Lisan

Nasional
BNPB Harap Warga di Zona Merah Banjir Lahar Gunung Marapi Mau Direlokasi

BNPB Harap Warga di Zona Merah Banjir Lahar Gunung Marapi Mau Direlokasi

Nasional
Revisi UU Kementerian Negara Disetujui Jadi Usul Inisiatif DPR

Revisi UU Kementerian Negara Disetujui Jadi Usul Inisiatif DPR

Nasional
Prabowo Ogah Pemerintahannya Diganggu, Pakar: Sistem Kita Demokrasi

Prabowo Ogah Pemerintahannya Diganggu, Pakar: Sistem Kita Demokrasi

Nasional
Sistem Pemilu Harus Didesain Ulang, Disarankan 2 Model, Serentak Nasional dan Daerah

Sistem Pemilu Harus Didesain Ulang, Disarankan 2 Model, Serentak Nasional dan Daerah

Nasional
Brigjen (Purn) Achmadi Terpilih Jadi Ketua LPSK Periode 2024-2029

Brigjen (Purn) Achmadi Terpilih Jadi Ketua LPSK Periode 2024-2029

Nasional
JK Bingung Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan Bisa Jadi Terdakwa Korupsi

JK Bingung Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan Bisa Jadi Terdakwa Korupsi

Nasional
Jadi Saksi Karen Agustiawan, JK: Kalau Perusahaan Rugi Direkturnya Harus Dihukum, Semua BUMN Juga Dihukum

Jadi Saksi Karen Agustiawan, JK: Kalau Perusahaan Rugi Direkturnya Harus Dihukum, Semua BUMN Juga Dihukum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com