Yudi Latif: Jangan "Over" Ekspektasi pada UKP Pancasila

Kompas.com - 07/06/2017, 10:56 WIB
Pengamat politik Yudi Latif Fabian Januarius KuwadoPengamat politik Yudi Latif
Penulis Ihsanuddin
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila ( UKP-PIP) Yudi Latif berharap, unit baru yang dipimpinnya semakin memperkuat nilai-nilai Pancasila di tengah masyarakat.

Meski demikian, ia meminta publik tidak terlalu banyak berharap.

"Dibentuknya unit ini juga jangan over ekespektasi karena unit ini tidak terlalu luas kewenangannya. Lebih pada fungsi koordinasi dan pengendalian dan pembenahan pengajaran pancasila di sekolah-sekolah," kata Yudi, seusai dilantik Jokowi, di Istana Negara, Jakarta, Rabu (7/5/2017).

"Sebenarnya kewenangan terbatas, tapi ekspektasi publik sangat besar," tambah Yudi.

Yudi mengatakan, UKP-PIP sebagai institusi negara hanya fasilitator. Sementara, kunci sukses pembinaan ideologi Pancasila ini tetap ada di masyarakat.

Baca: Tanpa Pancasila,Tidak Ada Indonesia

"Yang bergerak itu simpul-simpul relawan dari berbagai komunitas, saya kira gembala-gembala komunitas, rohaniawan, budayawan, sineas, jurnalis, tetua adat, itu akan kami jaring dalam kontektivitas supaya sama-sama melakukan pengisian dan bertanggung jawab dalam pancasila," ujar Yudi.

Selain itu, UKP-PIP juga akan berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait.

Misalnya untuk menghidupkan kembali pelajaran mengenai Pancasila di sekolah dan perguruan tinggi, maka UKP-PIP akan berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi.

"Kalau kementerian terkait mewajibkan pelajaran pancasila sebagai pelajaran eksplisit, kami hanya bisa membantu supaya pelajaran pancasila menjadi bahan ajar, sistem delivery, metodologinya itu harus lebih berbobot, menarik, lebih sesuai dengan perkembangan masyarakat," kata Yudi.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ancaman Krisis Ekonomi, SBY: Jangan Salahkan Presiden Jokowi

Ancaman Krisis Ekonomi, SBY: Jangan Salahkan Presiden Jokowi

Nasional
Proses Hukum Jaksa Harus Izin Jaksa Agung, Pakar: KUHAP Tak Bisa Dikalahkan Aturan Internal

Proses Hukum Jaksa Harus Izin Jaksa Agung, Pakar: KUHAP Tak Bisa Dikalahkan Aturan Internal

Nasional
Kelompok Buruh dan DPR Sepakat Bentuk Tim Kerja Bahas Klaster Ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja

Kelompok Buruh dan DPR Sepakat Bentuk Tim Kerja Bahas Klaster Ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja

Nasional
Kebebasan Beragama Alami Kesulitan, BPIP Minta Penegak Hukum Bertindak Tegas

Kebebasan Beragama Alami Kesulitan, BPIP Minta Penegak Hukum Bertindak Tegas

Nasional
KY: Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc di MA Harus Buat Pakta Integritas untuk Seleksi Tahap II

KY: Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc di MA Harus Buat Pakta Integritas untuk Seleksi Tahap II

Nasional
Kemendagri: 11 Kabupaten/Kota Belum Pangkas Jabatan, Termasuk Surabaya

Kemendagri: 11 Kabupaten/Kota Belum Pangkas Jabatan, Termasuk Surabaya

Nasional
Baru DKI Jakarta yang Masif Tes Covid-19, Satgas Minta Daerah Lain Meniru

Baru DKI Jakarta yang Masif Tes Covid-19, Satgas Minta Daerah Lain Meniru

Nasional
KY Ajak Masyarakat Beri Informasi Jejak Rekam Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc

KY Ajak Masyarakat Beri Informasi Jejak Rekam Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc

Nasional
Megawati: Pilkada 2020 Bagian dari Regenerasi Menuju 2024

Megawati: Pilkada 2020 Bagian dari Regenerasi Menuju 2024

Nasional
Kemendagri Pastikan Pangkas Jabatan Eselon IV di DPMPTSP Tingkat Daerah

Kemendagri Pastikan Pangkas Jabatan Eselon IV di DPMPTSP Tingkat Daerah

Nasional
Sebaran 1.693 Kasus Baru Covid-19, Penambahan Tertinggi di Jakarta

Sebaran 1.693 Kasus Baru Covid-19, Penambahan Tertinggi di Jakarta

Nasional
Satgas Covid-19: Pemda Wajib Kembali Tutup Sekolah jika Kondisi Tak Aman

Satgas Covid-19: Pemda Wajib Kembali Tutup Sekolah jika Kondisi Tak Aman

Nasional
Soal Izin Pemanggilan-Penahanan Jaksa, YLBHI: Bisa Jadi Alat Impunitas

Soal Izin Pemanggilan-Penahanan Jaksa, YLBHI: Bisa Jadi Alat Impunitas

Nasional
Sekjen PDI-P Sebut Akhyar Nasution Ada Indikasi Tersangkut Kasus Hukum

Sekjen PDI-P Sebut Akhyar Nasution Ada Indikasi Tersangkut Kasus Hukum

Nasional
Koopssus TNI Gelar Latihan Penanggulangan Terorisme Ancaman Senjata Biologi

Koopssus TNI Gelar Latihan Penanggulangan Terorisme Ancaman Senjata Biologi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X