Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tunggu Dilantik Jokowi Jadi Kepala Unit Kerja Pancasila, Ini yang Dilakukan Yudi Latief

Kompas.com - 02/06/2017, 14:54 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Meski belum dilantik, Yudi Latif yang diproyeksikan memimpin Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP), sudah mempersiapkan sejumlah rencana kerja.

Yudi mengaku akan melengkapi struktur kelembagaan. Salah satunya mengajukan nama-nama calon deputi kepada Presiden Joko Widodo.

"Karena berdasarkan Perpres, deputi itu diusulkan kepala kepada Presiden. Setelah itu, baru Kepala UKP-PIP memilih kelengkapan yang lain. Tenaga ahli dan lain-lain," ujar Yudi kepada Kompas.com, Jumat (2/6/2017).

Setelah melengkapi struktur kelembagaan, UKP-PIP akan mulai bekerja.

Yudi mengatakan, ia sudah mempersiapkan rencana kerja agar dalam waktu singkat, bisa bekerja cepat dan efektif.

Masa kerja UKP-PIP menyesuaikan dengan periode kepemimpinan Presiden.

Baca: Apa Itu Unit Kerja Presiden Pembinaan Pancasila?

Prioritas kerja

Yudi menetapkan tiga prioritas kerja setelah struktural UKP-PIP lengkap.

Kerja-kerja UKP-PIP dilakukan untuk membumikan nilai-nilai Pancasila.

"Pertama, kami mulai rapat memikirkan bagaimana memberikan cara baru pembelajaran Pancasila di dunia pendidikan," ujar Yudi.

Orientasinya, cara baru belajar Pancasila itu dimasukkan dalam kurikulum pendidikan.

Pendidikan Pancasila akan menjadi mata pelajaran wajib, bukan pilihan atau pelengkap.

Kedua, UKP-PIP akan menjalin kerja sama dengan stakeholder, misalnya tokoh agama, tokoh adat, komunitas seni, sineas, bloggers hingga jurnalis.

"Kami ingin ruang publik diisi oleh narasi-narasi tentang Pancasila. Pancasila kami harapkan kembali menjadi perhatian publik," ujar Yudi.

Ketiga, UKP-PIP akan berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga yang selama ini juga melakukan pembinaan ideologi Pancasila.

Kementerian dan lembaga itu, di antaranya, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pertahanan, Lembaga Pertahanan Nasional hingga DPR RI dan MPR RI.

"Kami akan mengatur supaya pembinaan Pancasila lebih efisien. Bukannya kami mengambil kewenangan kementerian dan lembaga, namun mengatur porsi agar efektif dan tidak menghambur-hamburkan anggaran," ujar Yudi.

Soal rencana pelantikan, Yudi mengaku tidak mengetahuinya. Ia hanya menunggu arahan langsung dari Presiden Jokowi.

Kompas TV Hari Pancasila, Perahu Nelayan Parade di Kota Ende
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Nasional
Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Nasional
Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Nasional
TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

Nasional
Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Nasional
Pakar Hukum Duga Ada 'Orang Kuat' Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Pakar Hukum Duga Ada "Orang Kuat" Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Nasional
Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia 'The New Soekarno'

Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia "The New Soekarno"

Nasional
TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

Nasional
Terseretnya Nama Jokowi dalam Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Terseretnya Nama Jokowi dalam Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Nasional
Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Nasional
Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com