Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Penjelasan KPK soal Aliran Dana yang Munculkan Nama Amien Rais

Kompas.com - 05/06/2017, 23:02 WIB
Estu Suryowati

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjelaskan aliran dana yang masuk ke rekening salah satu pendiri Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais, kepada utusan Amien yang mendatangi Gedung KPK hari ini.

Adapun politisi PAN yang menjadi utusan Amien Rais yang datang di antaranya Drajad Wibowo, Hanafi Rais, dan Idrus Sambo.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, dalam proses persidangan, KPK menghadirkan saksi-saksi dan bukti-bukti.

Tentu saja, kata dia, selain mengungkap indikasi penyimpangan dalam proses pengadaan alat kesehatan yang dilakukan mantan Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari, KPK juga perlu mengurai pihak-pihak yang berkaitan dengan aliran dana tersebut.

"Maka kami menemukan, setelah ada pembayaran dari Depkes ke Indofarma, kemudian ada pembayaran dari Indofarma ke PT Mitra Medidua. Kemudian ada dana pada rekening salah satu saksi, dan itu diakui oleh saksi," kata Febri kepada wartawan di Gedung KPK, Jakarta, Senin sore (5/6/2017).

Febri menambahkan, rekening saksi ini juga merupakan rekening dari Yayasan Soetrisno Bachir Foundations. Di dalam fakta persidangan, dari rekening itu pula ada bukti transfer rekening ke sejumlah pihak.

(Baca juga: Soetrisno Bachir Sebut Tak Ada Aliran Dana Alat Kesehatan, Hanya Pinjaman)

KOMPAS.com/GARRY ANDREW LOTULUNG Politisi PAN Dradjad Wibowo (dua kanan) memberikan keterangan pers di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (5/6/2017). Perwakilan ini direncanakan bertemu pimpinan KPK untuk memberikan keterangan soal penyebutan nama Amien Rais dalam sidang dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan yang menjerat mantan Menteri Kesehatan, Siti Fadilah Supari.
Bahkan, lanjut Febri, dari fakta persidangan KPK juga menemukan ada aliran dana lain sebelumnya, yang masuk ke rekening tersebut.

"Ini penting kami sebut karena KPK tidak bisa menyembunyikan fakta persidangan," ucap Febri.

"Tadi kami sampaikan ke Drajad Wibowo dan empat orang lain, konstruksi dana seperti itu. Aliran dana yang kami ungkap berdasarkan bukti yang ada di persidangan," ujarnya.

(Baca juga: Kepada Utusan Amien Rais, KPK Jelaskan soal Aliran Dana Korupsi Alkes)

Febri mengakui, kasus ini cukup panjang jika ingin dilihat dari aliran dananya. Sebab, pada mulanya kasus ini merupakan hasil kerja sama antara Kepolisian dengan KPK.

Namun, setelah diambil alih oleh KPK, dan dilakukan investigasi, ditemukanlah bukti-bukti baru. Atas dasar itu, KPK tidak bisa hanya berhenti pada mengungkap penyelewengan pengadaan alat kesehatan saja.

"Karena kami menemukan bukti, fakta-fakta bahwa terkait pengadaan itu ada dimensi lain, pihak yang diduga diperkaya di sini," kata Febri.

"Fakta persidangan yang muncul, dari keterangan salah satu saksi yaitu ada penunjukkan langsung," ucapnya.

Kompas TV Jurnalis Kompas TV, Maharani berkesempatan berbincang dengan Dradjad Wibowo seusai mengunjungi KPK siang tadi.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com