Kompas.com - 03/06/2017, 17:34 WIB
Komisioner KPU RI Hadar Nafis Gumay di Kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (3/3/2017). Nursita SariKomisioner KPU RI Hadar Nafis Gumay di Kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (3/3/2017).
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hadar Nafis Gumay menilai daerah pemilihan (dapil) luar negeri perlu dibentuk untuk mengakomodasi suara Warga Negara Indonesia (WNI) di luar negeri.

Untuk membentuk dapil luar negeri, ia juga mengusulkan agar dilakukan dari kursi yang diredistribusi atau direalokasi.

"Ambil kursi dari daerah yang kelebihan, alokasikan ke dapil luar negeri," kata Hadar melalui pesan singkat, Sabtu (3/6/2017).

Pembentukan dapil luar negeri, menurut dia, tak akan rumit. Sebab, cukup didefinisikan sebagai dapil anggota pemilihan DPR dengan seluruh wilayah di luar Indonesia.

Titik administrasi pengelolaannya merupakan semua wilayah kantor perwakilan Indonesia di luar negeri.

Hal yang perlu dipersiapkan, kata Hadar, adalah sosialisasi kepada masyarakat yang tinggal di luar negeri tersebut, para calon legislatif, dan partai politik peserta pemilihan.

"Bahwa wakil rakyat dapil luar negeri haruslah memahami dan memperjuangkan aspirasi warga di luar negeri melalui peran dan tugas anggota DPR," tuturnya.

Sebelumnya, Diaspora Indonesia mengajukan adanya dapil luar negeri saat audiensi bersama Pansus RUU Pemilu, Jumat (2/6/2017).

Koordinator Gugus Tugas Advokasi Dapil Luar Negeri Diaspora Indonesia, Mohamad Al-Arief menyampaikan sejumlah alasan pentingnya pembentukan dapil luar negeri.

Berdasarkan data Kementerian Luar Negeri, WNI yang berdomisili di luar negeri berjumlah hampir 4,7 juta orang. Jumlah tersebut sama dengan jumlah penduduk Republik Irlandia dan Kosta Rika.

Saat ini, suara WNI di luar negeri digabungkan ke dapil DKI Jakarta 2, yakni Jakarta Selatan dan Jakarta Pusat. Padahal, jumlah warga di dua wilayah tersebut bahkan jauh lebih sedikit dari jumlah WNI di luar negeri.

Jumlah warga Jakarta Pusat sekitar 900.000 dan Jakarta Selatan 2,3 juta. Sementara, perwakilan dapil DKI Jakarta 2 terkadang lupa bahwa WNI di luar negeri juga merupakan konstituen mereka.

Kondisi ini dinilai berpengaruh pada keterwakilan WNI di luar negeri tersebut. Keterwakilan mereka di parlemen tak jelas, padahal kontribusinya besar bagi negara.

(Baca juga: Menimbang Urgensi Pembentukan Dapil Luar Negeri)

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Cari KRI Nanggala, TNI Jelajahi Semua Area Perairan Utara Bali

Cari KRI Nanggala, TNI Jelajahi Semua Area Perairan Utara Bali

Nasional
Dalam Sepekan, Tercatat Ada 8 WNI Terjangkit Covid-19 di India

Dalam Sepekan, Tercatat Ada 8 WNI Terjangkit Covid-19 di India

Nasional
Ada Pengetatan Pra dan Pasca Larangan Mudik, Istana: Pemerintah Belajar dari India

Ada Pengetatan Pra dan Pasca Larangan Mudik, Istana: Pemerintah Belajar dari India

Nasional
Mulai 25 April, Pemerintah Tutup Sementara Pintu Masuk Perjalanan Orang dari India

Mulai 25 April, Pemerintah Tutup Sementara Pintu Masuk Perjalanan Orang dari India

Nasional
KPK Soroti Kerja Sama PAM Jaya-PT Aetra Air Jakarta, Ada Potensi Kecurangan

KPK Soroti Kerja Sama PAM Jaya-PT Aetra Air Jakarta, Ada Potensi Kecurangan

Nasional
Daryati Divonis Bebas Hukuman Mati Oleh Pengadilan Singapura

Daryati Divonis Bebas Hukuman Mati Oleh Pengadilan Singapura

Nasional
Menteri PPPA: Pengarusutamaan Gender di Tempat Kerja Bukan untuk Kepentingan Perempuan

Menteri PPPA: Pengarusutamaan Gender di Tempat Kerja Bukan untuk Kepentingan Perempuan

Nasional
Soal Rencana Kedatangan Pemimpin Junta Militer Myanmar ke Jakarta, Ini Kata Kemenlu

Soal Rencana Kedatangan Pemimpin Junta Militer Myanmar ke Jakarta, Ini Kata Kemenlu

Nasional
Cegah Penyebaran Covid-19, Pemerintah Diminta Tutup Akses Keluar Masuk India

Cegah Penyebaran Covid-19, Pemerintah Diminta Tutup Akses Keluar Masuk India

Nasional
TNI Harap Kapal Penyelamat Kapal Selam Singapura MV Swift Rescue Tiba Hari Ini

TNI Harap Kapal Penyelamat Kapal Selam Singapura MV Swift Rescue Tiba Hari Ini

Nasional
TNI Kerahkan 21 Kapal Perang Cari KRI Nanggala-402, Termasuk Kapal Selam Alugoro

TNI Kerahkan 21 Kapal Perang Cari KRI Nanggala-402, Termasuk Kapal Selam Alugoro

Nasional
Polri Kerahkan 4 Kapal Bantu Cari KRI Nanggala-402

Polri Kerahkan 4 Kapal Bantu Cari KRI Nanggala-402

Nasional
Alasan Mengapa Indonesia Perlu Awasi Perjalanan Orang dari India...

Alasan Mengapa Indonesia Perlu Awasi Perjalanan Orang dari India...

Nasional
MUI: Shalat Idul Fitri Sebaiknya di Rumah

MUI: Shalat Idul Fitri Sebaiknya di Rumah

Nasional
HWDI Ungkap Banyaknya Hambatan Penyandang Disabilitas Akses Layanan Bantuan Hukum

HWDI Ungkap Banyaknya Hambatan Penyandang Disabilitas Akses Layanan Bantuan Hukum

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X