Mantan Komisioner KPU Nilai Perlu Dibentuk Dapil Luar Negeri

Kompas.com - 03/06/2017, 17:34 WIB
Komisioner KPU RI Hadar Nafis Gumay di Kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (3/3/2017). Nursita SariKomisioner KPU RI Hadar Nafis Gumay di Kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (3/3/2017).
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hadar Nafis Gumay menilai daerah pemilihan ( dapil) luar negeri perlu dibentuk untuk mengakomodasi suara Warga Negara Indonesia (WNI) di luar negeri.

Untuk membentuk dapil luar negeri, ia juga mengusulkan agar dilakukan dari kursi yang diredistribusi atau direalokasi.

"Ambil kursi dari daerah yang kelebihan, alokasikan ke dapil luar negeri," kata Hadar melalui pesan singkat, Sabtu (3/6/2017).

Pembentukan dapil luar negeri, menurut dia, tak akan rumit. Sebab, cukup didefinisikan sebagai dapil anggota pemilihan DPR dengan seluruh wilayah di luar Indonesia.

Titik administrasi pengelolaannya merupakan semua wilayah kantor perwakilan Indonesia di luar negeri.

Hal yang perlu dipersiapkan, kata Hadar, adalah sosialisasi kepada masyarakat yang tinggal di luar negeri tersebut, para calon legislatif, dan partai politik peserta pemilihan.

"Bahwa wakil rakyat dapil luar negeri haruslah memahami dan memperjuangkan aspirasi warga di luar negeri melalui peran dan tugas anggota DPR," tuturnya.

Sebelumnya, Diaspora Indonesia mengajukan adanya dapil luar negeri saat audiensi bersama Pansus RUU Pemilu, Jumat (2/6/2017).

Koordinator Gugus Tugas Advokasi Dapil Luar Negeri Diaspora Indonesia, Mohamad Al-Arief menyampaikan sejumlah alasan pentingnya pembentukan dapil luar negeri.

Berdasarkan data Kementerian Luar Negeri, WNI yang berdomisili di luar negeri berjumlah hampir 4,7 juta orang. Jumlah tersebut sama dengan jumlah penduduk Republik Irlandia dan Kosta Rika.

Saat ini, suara WNI di luar negeri digabungkan ke dapil DKI Jakarta 2, yakni Jakarta Selatan dan Jakarta Pusat. Padahal, jumlah warga di dua wilayah tersebut bahkan jauh lebih sedikit dari jumlah WNI di luar negeri.

Jumlah warga Jakarta Pusat sekitar 900.000 dan Jakarta Selatan 2,3 juta. Sementara, perwakilan dapil DKI Jakarta 2 terkadang lupa bahwa WNI di luar negeri juga merupakan konstituen mereka.

Kondisi ini dinilai berpengaruh pada keterwakilan WNI di luar negeri tersebut. Keterwakilan mereka di parlemen tak jelas, padahal kontribusinya besar bagi negara.

(Baca juga: Menimbang Urgensi Pembentukan Dapil Luar Negeri)

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi: Belum Ada Penelitan Tunjukkan Virus Corona B.1.1.7 Lebih Mematikan

Jokowi: Belum Ada Penelitan Tunjukkan Virus Corona B.1.1.7 Lebih Mematikan

Nasional
Jokowi: Indonesia Telah Memiliki 38 Juta Dosis Vaksin Covid-19

Jokowi: Indonesia Telah Memiliki 38 Juta Dosis Vaksin Covid-19

Nasional
VIDEO: Cerita Pasien 01 Covid-19 Sita Tyasutami soal Penyakit dan Stigma yang Dialaminya

VIDEO: Cerita Pasien 01 Covid-19 Sita Tyasutami soal Penyakit dan Stigma yang Dialaminya

Nasional
Kementerian PAN-RB Siapkan Penerimaan 189.000 Pegawai Pemda di Seluruh Indonesia

Kementerian PAN-RB Siapkan Penerimaan 189.000 Pegawai Pemda di Seluruh Indonesia

Nasional
ICW Menentang Rencana KPK Terbitkan SP3

ICW Menentang Rencana KPK Terbitkan SP3

Nasional
Kasus Pengadaan Alkes Unair, Mantan Pejabat Kemenkes Didakwa Rugikan Negara Rp 14,1 Miliar

Kasus Pengadaan Alkes Unair, Mantan Pejabat Kemenkes Didakwa Rugikan Negara Rp 14,1 Miliar

Nasional
KPK: Terungkapnya Kasus Suap di Ditjen Pajak Berasal dari Laporan Masyarakat

KPK: Terungkapnya Kasus Suap di Ditjen Pajak Berasal dari Laporan Masyarakat

Nasional
KPK: Pencegahan Pejabat Ditjen Pajak ke Luar Negeri Terkait Dugaan Suap

KPK: Pencegahan Pejabat Ditjen Pajak ke Luar Negeri Terkait Dugaan Suap

Nasional
Jokowi: Angka Kematian Pasien Covid-19 di Indonesia Masih Lebih Tinggi Dibanding Rata-rata Dunia

Jokowi: Angka Kematian Pasien Covid-19 di Indonesia Masih Lebih Tinggi Dibanding Rata-rata Dunia

Nasional
Jokowi Minta Kasus Aktif Covid-19 Turun Tanpa Kurangi Testing Harian

Jokowi Minta Kasus Aktif Covid-19 Turun Tanpa Kurangi Testing Harian

Nasional
Januari hingga Juni, Jokowi Targetkan 40 Juta Orang Divaksinasi

Januari hingga Juni, Jokowi Targetkan 40 Juta Orang Divaksinasi

Nasional
ICJR: Kita Mengkhianati Akal Sehat jika UU ITE Tak Direvisi

ICJR: Kita Mengkhianati Akal Sehat jika UU ITE Tak Direvisi

Nasional
Jokowi Minta Masyarakat Tak Khawatir dengan Mutasi Virus Corona B.1.1.7

Jokowi Minta Masyarakat Tak Khawatir dengan Mutasi Virus Corona B.1.1.7

Nasional
Jokowi: 4,6 Juta Dosis Vaksin AstraZeneca Tiba di Indonesia Maret Ini

Jokowi: 4,6 Juta Dosis Vaksin AstraZeneca Tiba di Indonesia Maret Ini

Nasional
Satu Tahun Pandemi, Kejagung Lakukan Lebih dari 500.000 Sidang Online

Satu Tahun Pandemi, Kejagung Lakukan Lebih dari 500.000 Sidang Online

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X