Kompas.com - 03/06/2017, 04:35 WIB
Kompas TV Pemerintah Tak Khawatir Penambahan Bebani Anggaran
|
EditorSabrina Asril

Hak politik terabaikan

Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titit Anggraini menilai hak-hak politik WNI yang tinggal di luar negeri saat ini cenderung diabaikan. Padahal, kontribusi mereka besar terhadap perekonomian tanah air.

Di samping itu, mereka juga memiliki hak-hak politik yang sama dengan WNI yang tinggal di dalam negeri. Para WNI yang tinggal di luar negeri justru dianggap memiliki kepentingan khusus dan memerlukan saluran politik tersendiri untuk menjamin terlindunginya hak-hak politik mereka.

"Untuk itu perlu dibentuk daerah pemilihan luar negeri agar WNI yang tinggal di luar negeri memiliki wakil di DPR, yang mana hal ini akan memudahkan penyaluran aspirasi politik dan perjuangan kepentingannya," kata Titi saat dihubungi melalui pesan singkat.

Dengan menggabungkan suara pemilih di luar negeri dengan suara pemilih di DKI Jakarta, Titi menilai bahwa perbedaan karakter dan kebutuhan pemilih diabaikan.

Dari segi jumlah, Titi membandingkannya dengan jumlah penduduk di beberapa daerah di Indonesia. Misalnya pada 2009, saat itu jumlah WNI di luar negeri berkisar 1,4 juta orang.

Jumlah tersebut sama dengan Sulawesi Tenggara (1,4 juta) dan Kalimantan Tengah (1,5 juta). Namun dua daerah tersebut masing-masing mendapatkan lima dan enam kursi di DPR RI.

Sementara Bangka Belitung, Sulawesi Barat, Gorontalo, Maluku Utara, dan Papua Barat yang memiliki pemilih kurang dari 1 juta orang, masing-masing memiliki tiga kursi di DPR RI. Sehingga, setidaknya dapil luar negeri mendapatkan tiga kursi.

"Jumlah kursi perwakilan tersebut sama dengan jumlah kursi minimal yang dimiliki setiap provinsi," ucap Titi.

Adapun mengenai opsi alternatif yang diungkapkan Ketua Pansus RUU Pemilu Lukman Edy, yakni menambah kursi di dapil DKI 2, Titi menilai tak akan menyelesaikan permasalahan yang ada.

Caleg DKI 2 nantinya tetap akan memprioritaskan suara pemilih di Jaksel dan Jakpus ketimbang pemilih di luar negeri.

"Justru karena mereka menolak bergabung dengan Jakarta 2 lah mengapa mereka minta dapil sendiri. Jadi kalau kursi ditambah tapi tetap bergabung dengan Dapil 2 Jakarta tidak akan pernah menyelesaikan masalah dan tak sesuai dengan aspirasi mereka," tuturnya.

Halaman:
Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X