Kamis Pekan Depan DKPP Periode 2012-2017 Gelar Sidang Terakhir

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menjatuhkan sanksi kepada 26 penyelenggara pemilu pada 8 Juni 2017 mendatang.

Sanksi kepada mereka beragam. Mulai dari rehabilitasi, pemberhentian secara hormat hingga pemecatan.

"Jadi, 8 Juni itu adalah sidang terakhir periode DKPP. Sebab, tanggal 12 Juni itu, masa jabatan kami sudah selesai," ujar Ketua DKPP Jimly Asshiddiqie di Kompleks Widya Chandra, Jumat (2/7/2017).

"Dalam sidang itu, akan diputuskan 26 putusan soal pelanggaran penyelenggara pemilu. Kami pecat-pecatin," lanjut dia.

Jimly mengaku lupa, penyelenggara pemilu mana saja yang diputus bersalah dalam sidang mendatang.

(Baca: Jokowi Diharapkan Segera Lantik Anggota DKPP Periode 2017-2022)

Namun, beberapa daerah yang ia ingat adalah Provinsi Papua Barat dan Kabupaten Jaya Wijaya.

Sanksi tersebut, lanjut Jimly, diharapkan menjadi pelecut bagi penyelenggara pemilu yang lain agar tidak bermain-main dalam bekerja.

Sementara itu, soal pengganti dirinya dan jajaran DKPP, Jimly sudah berkoordinasi dengan Menteri Sekretaris Negara Pratikno.

"Tadi saya baru ngobrol-ngobrol dengan Pak Mensesneg. Beliau bilang (DKPP) yang baru sudah siap nama-namanya di DPR RI," ujar Jimly.