Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Diharapkan Segera Lantik Anggota DKPP Periode 2017-2022

Kompas.com - 01/06/2017, 06:50 WIB
Moh. Nadlir

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Masa jabatan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) periode 2012-2017 akan berakhir pada tanggal 12 Juni 2017.

Terkait itu, Ketua DKPP, Jimly Asshiddiqie mengatakan bahwa sampai saat ini sudah ada dua nama dari tujuh nama anggota DKPP untuk periode 2017-2022.

"DKPP terdiri dari tujuh orang, satu ex officio dari Komisi Pemilihan Umum, satu ex officio dari Badan Pengawas Pemilu, dua dari pemerintah dan tiga dari DPR," kata Jimly ketika ditemui di kantor Wakil Presiden, Jakarta, Rabu (31/5/2017).

Dua nama itu kata Jimly, yaitu Hasyim Asyari dari KPU RI dan Dewi Pettalolo dari Bawaslu RI.

"Dari ex officio KPU sesuai SK yang ditetapkan sebagai anggota DKPP, yaitu Hasyim Asyari. Dari ex officio Bawaslu yang sudah ditetapkan sebagai anggota DKPP Dewi Pettalolo," kata Jimly.

Sementara itu, kata Jimly, lima anggota lainnya yang terdiri dari unsur masyarakat akan dipilih oleh Presiden Joko Widodo dan Dewan Perwakila Rakyat RI.

"Lima lagi dari masyarakat, dua akan dipilih oleh Presiden dan tiga akan dipilih oleh DPR," kata Jimly.

"Tiga nama itu sedang diproses oleh DPR. Saya belum tahu siapa-siapa saja. Begitu juga dua dari pemerintah. Dari Presiden itu saya dengar sudah ada namanya cuma belum diumumkan," tambah dia.

Jimly berharap, ketujuh nama tersebut bisa diumumkan segera dan dilantik sebelum masa kepemimpinannya habis awal bulan Juni mendatang.

"Mudah-mudahan sebelum tanggal 12 (Juni 2017) pelantikan di Istana itu bisa dijadwalkan sebagaimana mestinya," kata Jimly.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pakar Sebut Penyitaan Aset Judi Online Bisa Lebih Mudah jika Ada UU Perampasan Aset

Pakar Sebut Penyitaan Aset Judi Online Bisa Lebih Mudah jika Ada UU Perampasan Aset

Nasional
Eks Pejabat Kemenkes Sebut Harga APD Covid-19 Ditentukan BNPB

Eks Pejabat Kemenkes Sebut Harga APD Covid-19 Ditentukan BNPB

Nasional
Transaksi Judi 'Online' Meningkat, Kuartal I 2024 Tembus Rp 101 Triliun

Transaksi Judi "Online" Meningkat, Kuartal I 2024 Tembus Rp 101 Triliun

Nasional
Hari Ini, Gaspol Ft Sudirman Said: Pisah Jalan, Siap Jadi Penantang Anies

Hari Ini, Gaspol Ft Sudirman Said: Pisah Jalan, Siap Jadi Penantang Anies

Nasional
Habiburokhman: Judi 'Online' Meresahkan, Hampir Tiap Institusi Negara Jadi Pemainnya

Habiburokhman: Judi "Online" Meresahkan, Hampir Tiap Institusi Negara Jadi Pemainnya

Nasional
Baru 5 dari 282 Layanan Publik Pulih Usai PDN Diretas

Baru 5 dari 282 Layanan Publik Pulih Usai PDN Diretas

Nasional
Penerbangan Garuda Indonesia Tertunda 12 Jam, Jemaah Haji Kecewa

Penerbangan Garuda Indonesia Tertunda 12 Jam, Jemaah Haji Kecewa

Nasional
Perdalam Pengoperasian Jet Tempur Rafale, KSAU Kunjungi Pabrik Dassault Aviation

Perdalam Pengoperasian Jet Tempur Rafale, KSAU Kunjungi Pabrik Dassault Aviation

Nasional
Cek Harga di Pasar Pata Kalteng, Jokowi: Harga Sama, Malah di Sini Lebih Murah

Cek Harga di Pasar Pata Kalteng, Jokowi: Harga Sama, Malah di Sini Lebih Murah

Nasional
Kasus Korupsi Pengadaan Lahan JTTS, KPK Sita 54 Bidang Tanah dan Periksa Sejumlah Saksi

Kasus Korupsi Pengadaan Lahan JTTS, KPK Sita 54 Bidang Tanah dan Periksa Sejumlah Saksi

Nasional
Jokowi Klaim Program Bantuan Pompa Sudah Mampu Menambah Hasil Panen Padi

Jokowi Klaim Program Bantuan Pompa Sudah Mampu Menambah Hasil Panen Padi

Nasional
Soal Izin Usaha Tambang Ormas Keagamaan, Pimpinan Komisi VII Ingatkan Prinsip Kehati-hatian dan Kepatutan

Soal Izin Usaha Tambang Ormas Keagamaan, Pimpinan Komisi VII Ingatkan Prinsip Kehati-hatian dan Kepatutan

Nasional
Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

Nasional
Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Nasional
Terima Kunjungan Delegasi Jepang, Kepala BNPT Perkenalkan Program Deradikalisasi

Terima Kunjungan Delegasi Jepang, Kepala BNPT Perkenalkan Program Deradikalisasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com