Kompas.com - 01/06/2017, 14:04 WIB
Sebuah kendaraan tempur milik marinir Filipina bergerak di jalanan kota Marawi yang lengang, sementara di belakangnya asap hitam mengepul dari sebuah bangunan yang mungkin terkena tembakan roket. Ted ALJIBE / AFPSebuah kendaraan tempur milik marinir Filipina bergerak di jalanan kota Marawi yang lengang, sementara di belakangnya asap hitam mengepul dari sebuah bangunan yang mungkin terkena tembakan roket.
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com - Serangan milisi pro-ISIS ke Kota Marawi, Mindanao, Filipina Selatan, membuat TNI memperketat perbatasan Indonesia-Filipina.

TNI tidak ingin milisi memperluas arena serangan mereka ke tanah air.

Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo telah menginstruksikan jajarannya untuk tidak melepaskan pengawasan terhadap daerah perbatasan Indonesia-Filipina.

"Jadi kami ini melakukan operasi laut. Mulai dari Halmahera Utara, Morotai, Siangir sampai Laut Sulawesi," ujar Panglima TNI di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri, Jakarta Pusat, Kamis (1/6/2017).

(baca: Diduga Terlibat Serangan di Marawi, Tujuh WNI Masuk DPO di Filipina)

Tidak hanya mengerahkan personel beserta alat utama sistem persenjataan, Panglima TNI juga meminta bantuan para nelayan setempat untuk ikut mengawasi masuknya orang asing melalui jalur laut.

"Kami mengkoordinasi nelayan di sepanjang pesisir pantai kita bersama-sama Babinsa dan intelejen di sana," ujar Gatot.

Gatot menambahkan, dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Terorisme, sulit untuk menindak orang asing yang masuk ke Indonesia untuk melakukan aksi teror.

(baca: Panglima TNI: Bodoh jika Masih Pakai UU Anti-Terorisme yang Sekarang)

"Kalau undang-undangnya seperti ini, orang asing masuk dari mana saja boleh-boleh saja. Wong dia berbuat (teror) dulu, baru diperiksa. Paling aman (untuk kelompok teror)," ujar Gatot.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Johan Budi 'Ceramahi' Pimpinan KPK: Tak Ada Gunanya Ajari Orang, kalau Anda Tak Berintegritas

Johan Budi "Ceramahi" Pimpinan KPK: Tak Ada Gunanya Ajari Orang, kalau Anda Tak Berintegritas

Nasional
Ketum PBNU Tegur PCNU Banyuwangi dan Sidoarjo karena Dugaan Terlibat Politik Praktis

Ketum PBNU Tegur PCNU Banyuwangi dan Sidoarjo karena Dugaan Terlibat Politik Praktis

Nasional
Ketua DPR Harap Perjanjian Ekstradisi RI-Singapura Kuatkan Komitmen Penegakan Hukum

Ketua DPR Harap Perjanjian Ekstradisi RI-Singapura Kuatkan Komitmen Penegakan Hukum

Nasional
Eijkman Jelaskan Efektivitas Vaksin Booster Lawan Varian Omicron

Eijkman Jelaskan Efektivitas Vaksin Booster Lawan Varian Omicron

Nasional
Kerangkeng Manusia di Langkat, Pimpinan Komisi III Minta Penegak Hukum Tak Pandang Bulu

Kerangkeng Manusia di Langkat, Pimpinan Komisi III Minta Penegak Hukum Tak Pandang Bulu

Nasional
Airlangga Sebut Penyandang Disabilitas Bisa Jadi Mesin Penggerak Perekonomian

Airlangga Sebut Penyandang Disabilitas Bisa Jadi Mesin Penggerak Perekonomian

Nasional
Aliran Dana Pencucian Uang Mantan Pejabat Ditjen Pajak Diduga Sampai ke Eks Pramugari Siwi Widi Purwanti

Aliran Dana Pencucian Uang Mantan Pejabat Ditjen Pajak Diduga Sampai ke Eks Pramugari Siwi Widi Purwanti

Nasional
PCNU Banyuwangi dan Sidoarjo Penuhi Panggilan PBNU di Jakarta

PCNU Banyuwangi dan Sidoarjo Penuhi Panggilan PBNU di Jakarta

Nasional
KPK Tahan Eks Bupati Bupati Buru Selatan Tagop Sudarsono Soulisa

KPK Tahan Eks Bupati Bupati Buru Selatan Tagop Sudarsono Soulisa

Nasional
TNI AD Segera Bangun Kodim Hingga Satuan Zeni Baru di Awal Kepindahan Ibu Kota Negara

TNI AD Segera Bangun Kodim Hingga Satuan Zeni Baru di Awal Kepindahan Ibu Kota Negara

Nasional
Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Langkat, Penyelenggara Negara yang Terlibat Perdagangan Orang Bisa Dikenai Pidana Tambahan

Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Langkat, Penyelenggara Negara yang Terlibat Perdagangan Orang Bisa Dikenai Pidana Tambahan

Nasional
Jadi Tersangka KPK, Eks Bupati Buru Selatan Punya Harta Rp 15,8 Miliar

Jadi Tersangka KPK, Eks Bupati Buru Selatan Punya Harta Rp 15,8 Miliar

Nasional
Perjanjian Ekstradisi Disepakati, Ini Daftar Koruptor yang Diduga Masih dan Sempat Kabur ke Singapura

Perjanjian Ekstradisi Disepakati, Ini Daftar Koruptor yang Diduga Masih dan Sempat Kabur ke Singapura

Nasional
Jadi Tersangka KPK, Eks Bupati Buru Selatan Diduga Terima Suap Rp 10 Miliar Terkait Proyek Infrastruktur

Jadi Tersangka KPK, Eks Bupati Buru Selatan Diduga Terima Suap Rp 10 Miliar Terkait Proyek Infrastruktur

Nasional
Eks Bupati Buru Selatan Jadi Tersangka, Kerap Tentukan Pemenang Proyek

Eks Bupati Buru Selatan Jadi Tersangka, Kerap Tentukan Pemenang Proyek

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.