Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Diharapkan Segera Lantik Anggota DKPP Periode 2017-2022

Kompas.com - 01/06/2017, 06:50 WIB
Moh. Nadlir

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Masa jabatan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) periode 2012-2017 akan berakhir pada tanggal 12 Juni 2017.

Terkait itu, Ketua DKPP, Jimly Asshiddiqie mengatakan bahwa sampai saat ini sudah ada dua nama dari tujuh nama anggota DKPP untuk periode 2017-2022.

"DKPP terdiri dari tujuh orang, satu ex officio dari Komisi Pemilihan Umum, satu ex officio dari Badan Pengawas Pemilu, dua dari pemerintah dan tiga dari DPR," kata Jimly ketika ditemui di kantor Wakil Presiden, Jakarta, Rabu (31/5/2017).

Dua nama itu kata Jimly, yaitu Hasyim Asyari dari KPU RI dan Dewi Pettalolo dari Bawaslu RI.

"Dari ex officio KPU sesuai SK yang ditetapkan sebagai anggota DKPP, yaitu Hasyim Asyari. Dari ex officio Bawaslu yang sudah ditetapkan sebagai anggota DKPP Dewi Pettalolo," kata Jimly.

Sementara itu, kata Jimly, lima anggota lainnya yang terdiri dari unsur masyarakat akan dipilih oleh Presiden Joko Widodo dan Dewan Perwakila Rakyat RI.

"Lima lagi dari masyarakat, dua akan dipilih oleh Presiden dan tiga akan dipilih oleh DPR," kata Jimly.

"Tiga nama itu sedang diproses oleh DPR. Saya belum tahu siapa-siapa saja. Begitu juga dua dari pemerintah. Dari Presiden itu saya dengar sudah ada namanya cuma belum diumumkan," tambah dia.

Jimly berharap, ketujuh nama tersebut bisa diumumkan segera dan dilantik sebelum masa kepemimpinannya habis awal bulan Juni mendatang.

"Mudah-mudahan sebelum tanggal 12 (Juni 2017) pelantikan di Istana itu bisa dijadwalkan sebagaimana mestinya," kata Jimly.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

26.477 Jemaah Haji Indonesia Sudah Berada di Madinah

26.477 Jemaah Haji Indonesia Sudah Berada di Madinah

Nasional
Kejagung Sita Rumah Mewah di Summarecon Serpong terkait Kasus Korupsi Timah

Kejagung Sita Rumah Mewah di Summarecon Serpong terkait Kasus Korupsi Timah

Nasional
Pimpinan Komisi X DPR Setuju 'Study Tour' Dilarang: Kalau ke Tempat Wisata, Itu Namanya 'Healing'

Pimpinan Komisi X DPR Setuju "Study Tour" Dilarang: Kalau ke Tempat Wisata, Itu Namanya "Healing"

Nasional
Ikrar Nusa Bhakti Sebut Pemerintahan Prabowo-Gibran Bakal Sibuk jika DPA Dihidupkan Lagi karena...

Ikrar Nusa Bhakti Sebut Pemerintahan Prabowo-Gibran Bakal Sibuk jika DPA Dihidupkan Lagi karena...

Nasional
Airlangga Sebut Pemerintah Segera Evaluasi Kebijakan Subsidi Energi

Airlangga Sebut Pemerintah Segera Evaluasi Kebijakan Subsidi Energi

Nasional
Gubernur Malut Diduga Beli Aset Pakai Uang dari Pengusaha Tambang

Gubernur Malut Diduga Beli Aset Pakai Uang dari Pengusaha Tambang

Nasional
Eks Hakim Konstitusi: Revisi UU MK Ancam Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman

Eks Hakim Konstitusi: Revisi UU MK Ancam Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman

Nasional
Kemenag: Jemaah Umrah yang Nekat Ibadah Haji Terancam Dilarang ke Arab Saudi 10 Tahun

Kemenag: Jemaah Umrah yang Nekat Ibadah Haji Terancam Dilarang ke Arab Saudi 10 Tahun

Nasional
Bareskrim Kirim Tim Buru 3 Buron Kasus Pembunuhan Vina

Bareskrim Kirim Tim Buru 3 Buron Kasus Pembunuhan Vina

Nasional
Saksi Sebut Mutu Beton Tol Layang MBZ di Bawah Standar

Saksi Sebut Mutu Beton Tol Layang MBZ di Bawah Standar

Nasional
PDI-P Tidak Undang Jokowi ke Rakernas: Beliau Sangat Sibuk dan Menyibukkan Diri

PDI-P Tidak Undang Jokowi ke Rakernas: Beliau Sangat Sibuk dan Menyibukkan Diri

Nasional
Kacau-balau RUU Penyiaran, Ancam Demokrasi dan Pasung Kebebasan Pers

Kacau-balau RUU Penyiaran, Ancam Demokrasi dan Pasung Kebebasan Pers

Nasional
LPSK Beri Perlindungan dan Rehabilitasi Psikologis 4 Saksi Kasus Korupsi SYL

LPSK Beri Perlindungan dan Rehabilitasi Psikologis 4 Saksi Kasus Korupsi SYL

Nasional
Ikrar Nusa Bhakti: Jokowi yang Memang Ingin Tetap Dekat dengan Prabowo

Ikrar Nusa Bhakti: Jokowi yang Memang Ingin Tetap Dekat dengan Prabowo

Nasional
Kementerian KP Terjunkan Penyuluh Perikanan hingga Taruna untuk Bantu Korban Banjir Bandang di Sumbar

Kementerian KP Terjunkan Penyuluh Perikanan hingga Taruna untuk Bantu Korban Banjir Bandang di Sumbar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com