JAKARTA, KOMPAS.com - Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket DPR terhadap KPK tetap dibentuk meski dikritik berbagai pihak.
Susunan kepanitian Pansus Angket KPK diumumkan di akhir Rapat Paripurna, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (30/5/2017).
Saat ini, Pansus Angket KPK baru terdiri dari lima fraksi yang secara resmi sudah mengirim wakilnya ke Pimpinan DPR.
Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/3/2017).Ini Daftar 26 Anggota DPR Pengusul Hak Angket KPK
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menyatakan, saat ini Pimpinan DPR masih menunggu kepastian dari lima fraksi lain yang belum mengirim perwakilan di Pansus Angket KPK.
"Ada yang masih mempertimbangkan sikap, ada yang masih menunggu keputusan DPP partai, kita tunggu aja," ujar Fahri saat diwawancarai seusai memimpin Rapat Paripurna.
"Tapi ini sudah resmi terbentuk meski ada yang belum mengirim wakil. Kalau enggak nanti kinerja Dewan enggak efektif dong," lanjut dia.
(baca: SBY: Hak Angket DPR terhadap KPK Berbahaya)
Ia menambahkan, sejauh ini tersisa dua fraksi yang menyatakan menolak mengirim wakil, yakni Fraksi PKS dan Demokrat.
"Tapi Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR tetap akan menyurati fraksi yang belum mengirim wakil sebagai pemberitahuan," kata politisi yang dipecat PKS itu.
Hak angket terhadap KPK dimulai dari protes yang dilayangkan sejumlah anggota Komisi III kepada KPK terkait persidangan kasus dugaan korupsi proyek e-KTP di Pengadilan Tipikor Jakarta.
(baca: PKS Desak MKD DPR Beri Sanksi untuk Fahri Hamzah)
Dalam persidangan, penyidik KPK, Novel Baswedan, yang dikonfrontasi dengan politisi Hanura Miryam S Haryani, mengatakan bahwa Miryam ditekan oleh sejumlah anggota Komisi III DPR agar tidak mengungkap kasus korupsi dalam pengadaan e-KTP.
Menurut Novel, hal itu diceritakan Miryam saat diperiksa di Gedung KPK.
Melalui pansus hak angket, Komisi III ingin rekaman pemeriksaan Miryam di KPK diputar secara terbuka serta beberapa hal lainnya.
Terkini Lainnya
Terpopuler
Now Trending
