Panglima TNI Pastikan Usut Pejabat Militer yang Terkait Korupsi Pengadaan Heli

Kompas.com - 26/05/2017, 19:10 WIB
Konferensi pers Ketua KPK Agus Rahardjo dan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo di Gedung KPK Jakarta, Jumat (26/5/2017). KOMPAS.com/ABBA GABRILLINKonferensi pers Ketua KPK Agus Rahardjo dan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo di Gedung KPK Jakarta, Jumat (26/5/2017).
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo memastikan semua pihak yang terlibat dalam korupsi pengadaan helikopter AgustaWestland AW 101 akan ditindaklanjuti melalui proses hukum. Gatot mengatakan, hal itu tidak terkecuali bagi pejabat militer yang tidak lagi aktif sebagai TNI.

"Saya katakan, ini baru hasil sementara, kami akan kejar terus, karena panglima yang tertinggi di TNI adalah hukum," ujar Gatot dalam konferensi pers, di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jakarta, Jumat (26/5/2017).

Dalam konferensi pers dengan pimpinan KPK, Gatot mengumumkan penetapan tiga tersangka. Ketiganya adalah, Marsekal Pertama TNI FA selaku pejabat pembuat komitmen (PPK), dan Letkol. Adm TNI WW selaku pemegang kas.

Kemudian, Pembantu Letnan Dua (Pelda) SS yang diduga menyalurkan dana pada pihak tertentu.

Baca: Pembelian Heli AW 101 Diduga Rugikan Negara Rp 220 Miliar

Gatot mengatakan, dalam kasus ini sangat mungkin bertambah tersangka yang diduga ikut bertanggung jawab mengakibatkan kerugian negara.

Gatot menegaskan bahwa POM TNI tidak akan segan untuk melakukan proses hukum terhadap pejabat tinggi militer, baik yang masih aktif atau sudah pensiun.

"Saya pernah mengatakan, sampai pensiun juga akan kami kejar. Seperti dulu Pak djaja Suparman, Letjen, sudah pensiun tapi dibawa ke mahkamah militer karena perbuatannya terjadi saat dia masih militer," kata Gatot.

Menurut Gatot, dalam proyek senilai Rp 738 miliar tersebut diduga terdapat kerugian keuangan negara sebesar Rp 220 miliar.

Baca: Panglima TNI Umumkan 3 Tersangka Kasus Pembelian Heli AgustaWestland

Sebagai bukti, POM TNI telah memblokir rekening bank atas nama PT Diratama Jaya Mandiri. Uang dalam rekening perusahaan penyedia alutsista tersebut berjumlah Rp 139 miliar.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

1,38 Juta Kasus Covid-19 dan Penurunan Angka Pemeriksaan Spesimen

1,38 Juta Kasus Covid-19 dan Penurunan Angka Pemeriksaan Spesimen

Nasional
Mantan Wakil Ketua DPC Demokrat Ungkap Kejanggalan KLB Sumut, Moeldoko Langsung Terpilih hingga Pertanyakan KTA

Mantan Wakil Ketua DPC Demokrat Ungkap Kejanggalan KLB Sumut, Moeldoko Langsung Terpilih hingga Pertanyakan KTA

Nasional
Saksi Ungkap Pembagian Jatah Paket Bansos Tergantung Permintaan Juliari

Saksi Ungkap Pembagian Jatah Paket Bansos Tergantung Permintaan Juliari

Nasional
Satgas Ingatkan Dampak Libur Panjang saat Pandemi: Dari Kasus Aktif Meningkat hingga Kematian Dokter Tinggi

Satgas Ingatkan Dampak Libur Panjang saat Pandemi: Dari Kasus Aktif Meningkat hingga Kematian Dokter Tinggi

Nasional
Cerita Kader Demokrat Diiming-imingi Rp 100 Juta untuk Ikut KLB, Nyatanya Cuma Terima Rp 5 Juta

Cerita Kader Demokrat Diiming-imingi Rp 100 Juta untuk Ikut KLB, Nyatanya Cuma Terima Rp 5 Juta

Nasional
Terungkap Nama Pengusul Vendor Bansos Covid-19, Termasuk Juliari dan 2 Anggota DPR

Terungkap Nama Pengusul Vendor Bansos Covid-19, Termasuk Juliari dan 2 Anggota DPR

Nasional
AHY: Saya Tetap Hormati Moeldoko, tetapi...

AHY: Saya Tetap Hormati Moeldoko, tetapi...

Nasional
Kerumunan dalam KLB Demokrat di Deli Serdang Dilaporkan ke Polisi

Kerumunan dalam KLB Demokrat di Deli Serdang Dilaporkan ke Polisi

Nasional
Saksi Sebut Fee Bansos Covid-19 Digunakan untuk Bayar Hotma Sitompul Rp 3 Miliar

Saksi Sebut Fee Bansos Covid-19 Digunakan untuk Bayar Hotma Sitompul Rp 3 Miliar

Nasional
Pengakuan Mantan Kader Demokrat yang Ikut KLB: Moeldoko Jadi Anggota dengan Nomor Khusus

Pengakuan Mantan Kader Demokrat yang Ikut KLB: Moeldoko Jadi Anggota dengan Nomor Khusus

Nasional
Jhoni Allen: Moeldoko Tak Pernah Berpikir Jadi Ketum Demokrat, Kami yang Meminang

Jhoni Allen: Moeldoko Tak Pernah Berpikir Jadi Ketum Demokrat, Kami yang Meminang

Nasional
KSP: Saat ini yang Paling Mendesak adalah Pengesahan RUU PKS

KSP: Saat ini yang Paling Mendesak adalah Pengesahan RUU PKS

Nasional
Indonesia Dapat 11.748.000 Vaksin Covid-19 dari Jalur Multilateral pada 'Batch' Pertama

Indonesia Dapat 11.748.000 Vaksin Covid-19 dari Jalur Multilateral pada "Batch" Pertama

Nasional
AHY: Saya Kecewa Moeldoko Terlibat...

AHY: Saya Kecewa Moeldoko Terlibat...

Nasional
AHY Sebut KLB Sumut Dihadiri 32 Mantan Ketua DPC yang Sudah Dicopot

AHY Sebut KLB Sumut Dihadiri 32 Mantan Ketua DPC yang Sudah Dicopot

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X