Kompas.com - 26/05/2017, 16:37 WIB
Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo di Gedung KPK Jakarta, Jumat (26/5/2017). KOMPAS.com/ABBA GABRILLINPanglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo di Gedung KPK Jakarta, Jumat (26/5/2017).
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Pembelian helikopter AgustaWestland (AW) 101 diduga menimbulkan kerugian negara sekitar Rp 220 miliar.

Soal heli ini sempat menjadi polemik karena Presiden Joko Widodo menolak pembeliannya.

Hal itu dikatakan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo saat menggelar konferensi pers bersama pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung KPK Jakarta, Jumat (26/5/2017).

"Hasil penyelidikan sementara dalam pengadaan AW 101, ditemukan kerugian negara Rp 220 miliar, dengan basis perhitungan nilai tukar dollar Amerika Serikat per Rp 13.000,"  ujar Gatot di Gedung KPK, Jakarta Selatan.

Baca: Panglima TNI Umumkan 3 Tersangka Kasus Pembelian Heli AgustaWestland

Menurut Gatot, diduga terjadi penggelembungan anggaran sehingga menimbulkan kerugian negara.

Awalnya, pengadaan dikhususkan pada heli jenis VVIP untuk keperluan Presiden. Anggaran untuk heli tersebut senilai Rp 738 miliar.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Meski ditolak oleh Presiden Joko Widodo, pembelian heli tetap dilakukan. Namun, jenis heli diubah menjadi heli untuk keperluan angkutan.

"Anggaran yang ada Rp 738 miliar itu untuk anggaran heli VVIP. Tapi heli angkut ini juga angarannya segitu, padahal spesifikasinya lebih tinggi yang VVIP," kata Gatot.

Selain itu, heli yang dibeli tersebut tidak cocok dengan spesifikasi yang dibutuhkan TNI Angkatan Udara. Misalnya, heli tidak menggunakan sistem rampdoor.

Baca: KPK-TNI Tengah Usut Pembelian Helikopter AgustaWestland

Dalam konferensi pers dengan KPK, Gatot mengumumkan penetapan tiga tersangka. Ketiganya adalah, Marsekal Pertama TNI FA selaku pejabat pembuat komitmen (PPK), dan Letkol. Adm TNI WW selaku pemegang kas.

Kemudian, Pembantu Letnan Dua (Pelda) SS yang diduga menyalurkan dana pada pihak tertentu.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

YLKI Minta Syarat Wajib Tes PCR untuk Naik Pesawat Dibatalkan, Ini Respons Kemenkes

YLKI Minta Syarat Wajib Tes PCR untuk Naik Pesawat Dibatalkan, Ini Respons Kemenkes

Nasional
Kemenag Hadiah untuk NU, Sekjen PBNU: Dengan Segala Hormat, Menag Kurang Bijaksana...

Kemenag Hadiah untuk NU, Sekjen PBNU: Dengan Segala Hormat, Menag Kurang Bijaksana...

Nasional
KSAU: AUKUS Dapat Tingkatkan Ketegangan Militer dan Lomba Senjata Nuklir di Kawasan

KSAU: AUKUS Dapat Tingkatkan Ketegangan Militer dan Lomba Senjata Nuklir di Kawasan

Nasional
Ketua Komisi VIII DPR Minta Menag Hindari Pernyataan yang Kontraproduktif dan Bikin Gaduh

Ketua Komisi VIII DPR Minta Menag Hindari Pernyataan yang Kontraproduktif dan Bikin Gaduh

Nasional
Kontras Desak Menteri Yaqut Minta Maaf Atas Pernyataan Kemenag Hadiah Negara untuk NU

Kontras Desak Menteri Yaqut Minta Maaf Atas Pernyataan Kemenag Hadiah Negara untuk NU

Nasional
Menag Yaqut Tegaskan Kemenag Bukan hanya untuk NU

Menag Yaqut Tegaskan Kemenag Bukan hanya untuk NU

Nasional
Jokowi Teken PP, KPK Kini Bisa Lelang Benda Sitaan Sejak Kasus dalam Penyidikan

Jokowi Teken PP, KPK Kini Bisa Lelang Benda Sitaan Sejak Kasus dalam Penyidikan

Nasional
Survei Elektabiltas Capres 2024, Ganjar Urutan Pertama Diikuti Prabowo dan Anies Baswedan

Survei Elektabiltas Capres 2024, Ganjar Urutan Pertama Diikuti Prabowo dan Anies Baswedan

Nasional
Survei Poltracking: 67,4 Persen Responden Puas terhadap kinerja Jokowi-Ma’ruf

Survei Poltracking: 67,4 Persen Responden Puas terhadap kinerja Jokowi-Ma’ruf

Nasional
Tanggapi Pernyataan Menag Yaqut, Pimpinan DPR: Kemenag untuk Semua Agama

Tanggapi Pernyataan Menag Yaqut, Pimpinan DPR: Kemenag untuk Semua Agama

Nasional
Waketum Gerindra: Seharusnya Menteri Agama Mengayomi Semua Golongan

Waketum Gerindra: Seharusnya Menteri Agama Mengayomi Semua Golongan

Nasional
Kasetwapres Jadi Dubes Prancis, Jubir: Wapres Sudah Siapkan Pelaksana Tugas

Kasetwapres Jadi Dubes Prancis, Jubir: Wapres Sudah Siapkan Pelaksana Tugas

Nasional
Siapakah Gubernur yang Bakal Jadi Capres 2024?

Siapakah Gubernur yang Bakal Jadi Capres 2024?

Nasional
Profil Ivan Yustiavandana, Kepala PPATK yang Baru Dilantik Jokowi

Profil Ivan Yustiavandana, Kepala PPATK yang Baru Dilantik Jokowi

Nasional
Kasus Suap Infrastruktur di Musi Banyuasin, KPK Panggil Istri Dodi Alex Noerdin sebagai Saksi

Kasus Suap Infrastruktur di Musi Banyuasin, KPK Panggil Istri Dodi Alex Noerdin sebagai Saksi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.