Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kerap Jadi Target Teroris, Polisi Perlu Regulasi Jaminan Keselamatan

Kompas.com - 26/05/2017, 09:06 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane menganggap teror bom Kampung Melayu kemarin bisa jadi momentum untuk merevisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri.

Neta mengusulkan ada pasal yang mengatur soal perlindungan keselamatan anggota Polri dalam UU itu. Salah satunya dengan memberikan jaminan kesehatan selama bertugas di lapangan.

"IPW menilai keberadaan polisi sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat harus disikapi dengan adil agar keselamatan anggota Polri saat bertugas di lapangan tetap terjaga," ujar Neta melalui keterangan tertulis, Jumat (26/5/2017).

(Baca: Penghargaan bagi yang Gugur Dalam Ledakan Bom Kampung Melayu)

Setidaknya ada empat poin yang diusulkan untuk perlindungan keamanan anggota Polri, pertama, perlu adanya asuransi kesehatan polisi.

Selama ini, dengan risiko yang tinggi, belum ada jaminan untuk keselamatan mereka. Neta menegaskan bahwa tugas polisi sangat berbeda dengan tugas aparatur lainnya.

"Polisi yang bertugas di lapangan selalu berhadapan dengan ancaman keamanan dirinya sendiri, sehingga keselamatannya sangat rentan," kata Neta.

Kemudian, ia mengusulkan agar anggota Polri yang bertugas di lapangan dan di daerah konflik diberikan uang lembur.

Sebab, mereka bisa bekerja 24 jam tak kenal waktu. Lalu anggota Polri juga perlu dilatih secara intensif dan dilengkapi peralatan yang memadai.

Dengan demikian, ia bisa bisa melindungi dirinya sendiri maupun orang lain saat bertugas di lapangan.

Terakhir, Neta menganggap sudah saatnya dibuat aturan tentang sanksi yang berat bagi para kriminal yang membunuh polisi.

"Misalnya, mengacu ke konsep Police Protection Act milik AS yang menetapkan 30 tahun penjara hingga hukuman mati bagi pembunuh seorang anggota polisi," kata Neta.

"Sanksi ini sangat diperlukan mengingat polisi adalah pelindung, pengayom dan pengayom masyarakat," lanjut dia.

(Baca: Gugur akibat Bom Kampung Melayu, Bripda Ridho Dinaikkan Pangkatnya)

Neta berharap ke depan ada jaminan tersebut untuk anggota Polri, khususnya yang ditempatkan di wilayah konflik.

Perlindungan tersebut diyakini akan membuat polisi nyaman dalam bertugas meski para teroris menjadikan mereka sebagai target serangan teror bom, seperti di Kampung Melayu.

Dalam peristiwa itu, tiga polisi tewas dan lima polisi luka-luka. Neta mengatakan, setidaknya dalam lima tahun terakhir, sejak 2011 hingga 2016, sebanyak 146 polisi tewas.

Sementara itu, sebanyak 203 polisi luka-luka saat bertugas dan berhadapan dengan pelaku kriminal.

Kompas TV Teror bom kembali terjadi. Tiga orang polisi tewas saat dua bom meledak di terminal Kampung Melayu, Jakarta Timur.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 22 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 22 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Nasional
Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Nasional
Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri 'Drone AI' Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri "Drone AI" Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Nasional
Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Nasional
Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Nasional
Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Nasional
Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Nasional
15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, 'Prof Drone UI' Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, "Prof Drone UI" Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

Nasional
Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

Nasional
Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Nasional
Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Nasional
Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Nasional
9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

Nasional
Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com