Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ujian Demokrasi dan Kebangsaan Kita

Kompas.com - 23/05/2017, 20:37 WIB

Volume informasi melimpah dengan konten berisi sensasi dan kurangnya kemampuan kita berpikir kritis membuat kita sendiri menjadi bingung. Keadaan bertambah buruk karena sebagian media massa justru kehilangan kredibilitas sebagai penyampai fakta yang benar. Apa yang mesti kita kerjakan?

Pertama, pendekatan persuasif dan edukatif. Semua level kepemimpinan harus berupaya menenangkan semua elemen masyarakat. Pendekatan paralel, seperti penyelesaian konflik komunal di Poso dan Ambon, bisa kita adaptasi dalam skala yang lebih luas. Pejabat pemerintah, tokoh agama dan masyarakat agar berbicara kepada kelompok-kelompok yang sedang dipenuhi prasangka dan amarah.

Dialog antarkelompok identitas yang berbeda seperti dilakukan Presiden Jokowi harus diperbanyak. Ini penting untuk mencari konsensus bersama dengan tetap setia pada ideologi dan falsafah Pancasila, yang menjadi sumpah para abdi negara, termasuk prajurit TNI dan Polri.

Jangan mengompori

Jangan ada pejabat pemerintah, tokoh agama dan masyarakat mengompor-ngompori. Juga, jangan ada fenomena lilin versus obor. Tenangkan masyarakat, supaya hati dan pikiran mereka jernih, serta tidak terprovokasi untuk saling berhadapan.

Di samping itu, media massa mempunyai peran kunci. Penting sekali bagi media massa untuk berpikir obyektif dalam menyikapi berbagai peristiwa dan opini yang mengiringinya agar masyarakat paham situasi sebenarnya.

Kedua, penegakan hukum secara adil. Memang Indonesia negara demokrasi yang menjunjung kebebasan berekspresi, tetapi bebas bukan berarti bablas. Keadaban kita sebagai bangsa justru tecermin pada kebebasan yang bertanggung jawab, menjunjung tinggi etika dan norma hukum, sehingga mencegah munculnya tindakan anarkistis.

Ketiga, sebesar apa pun masalah kita, mari kita selesaikan sendiri secara bersama. Jangan menjual isu apa pun ke luar negeri sehingga memancing dunia internasional untuk mencampuri urusan kita. Toh, mereka juga belum tentu paham akar dan konteks permasalahannya.

Selain itu, kita juga wajib waspada terhadap agenda asing yang dapat mengancam kedaulatan bangsa dan negara.

(Baca juga: Demokrasi Pancasila)

Mari bersatu

Akhirnya, mari kita bersatu mendukung pemerintah, tokoh agama dan masyarakat untuk menghadapi ujian ini. Lakukan rekonsiliasi, jangan menunggu terjadinya konflik, apalagi krisis. Sebab, satu krisis akan memicu krisis lain, baik politik, ekonomi, sosial, maupun keamanan.

Kita sendiri dapat berperan aktif dalam mengatasi potensi konflik ini. Cara paling mudah adalah berpikir kritis dan bersikap bijaksana. Jangan mudah menyebarkan informasi yang belum tentu benar. Lihat segala sesuatu dengan jernih dari berbagai perspektif. Meskipun ada perbedaan cara pandang, dahulukan semangat persatuan dan persaudaraan, di mana pun kita berada.

Dengan demikian, persatuan Indonesia akan langgeng dan keberagaman ini menjadi berkah dari Tuhan Yang Mahakuasa.

Atas rida-Nya, kita akan berhasil melalui ujian demokrasi dan kebangsaan ini dengan baik, bahkan insya Allah lebih baik dari para pendahulu kita.

Selamat Hari Kebangkitan Nasional.

Agus Harimurti Yudhoyono,
Alumnus John F Kennedy School of Government, Universitas Harvard, AS
---
Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 23 Mei 2017, di halaman 6 dengan judul "Ujian Demokrasi dan Kebangsaan Kita".

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Bingung Mau Siapkan Jawaban

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Bingung Mau Siapkan Jawaban

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Nasional
Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Nasional
Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Nasional
Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Nasional
Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com