Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Saat Kader Pertanyakan Dukungan Golkar untuk Jokowi di Pilpres 2019

Kompas.com - 22/05/2017, 08:02 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

BALIKPAPAN, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham menegaskan keputusan Partai Golkar untuk mengusung Joko Widodo pada Pilpres 2019 sudah final.

Hal itu diungkapkannya dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Golkar.

Idrus menjawab usulan salah satu kader untuk mengevaluasi dukungan Golkar terhadap Jokowi.

Kader itu mengacu pada hasil survei yang menyebut bahwa dukungan Golkar untuk Jokowi tak menuai hasil apapun. Elektabilitas partai tak juga meninggi meski mendukung Jokowi sejak dini. 

Usulan tersebut sempat mendapat dukungan dari sejumlah kader lain.

(Baca: Luhut: Konsolidasi Tinggal Setahun, Golkar Tak Usah Bicara Aneh-aneh)

"Masalah pencalonan, sekali lagi, bagi kita ini sudah final. Tidak lagi kita bahas itu," ujar Idrus di Balikpapan, Minggu.

Idrus menjelaskan, DPP Partai Golkar telah memutuskan pencalonan Jokowi pada Rapimnas Golkar Juli 2016.

Hal itu didasari sejumlah pertimbangan, yakni pertimbangan ideologis, politik praktis, visi-misi, dan coat-tail effect.

Ia meyakini, pencalonan Jokowi tetap akan berpengaruh terhadap elektabilitas Golkar, berapapun jumlahnya.

Selain itu, dalam rangka meningkatkan pengaruh pencalonan tersebut, ia justru menginginkan agar sosialisasi pencalonan Jokowi lebih diefektifkan.

"Ada beberapa daerah yang belum kita jelaskan, justru karena kita belum efektif menyosialisasikan pencalonan Jokowi maka tentu dampak terhadap elektabilitas Golkar masih rendah," ucap mantan Anggota DPR dari daerah pemilihan Sulawesi Selatan itu.

Adapun Rapimnas kedua Golkar di bawah kepemimpinan Novanto ini menurutnya tak lagi untuk membahas pencalonan Jokowi melainkan untuk mematangkan langkah sosialisasi pencalonan Jokowi.

Saat ini, Golkar memiliki tanggungjawab untuk menyukseskan Pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla.

Jika sukses, maka akan menjadi modal politik bagi Golkar di 2019 mendatang. Kerja Golkar untuk meraih kesuksesan di 2019 menjadi lebih ringan.

(Baca: Akbar Tanjung Sebut Elektabilitas Golkar Turun Sejak Setya Novanto Jadi Ketum)

"Kalau sukses, kita punya modal politik," ujar Idrus.

Adapun dalam survei yang disampaikan Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada Rapimnas Golkar, Minggu malam, salah satu poin yang disampaikan adalah terkait positif-negatif Golkar mencalonkan Jokowi di Pilpres 2019.

Kekurangannya, elektabilitas Jokowi tengah menurun. Selain itu, PDI-P cenderung lebih diuntungkan dan mendapatkan efek elektoral Jokowi lebih besar ketimbang partai lain, termasuk Golkar.

"Survei Mei 2017, sebanyak 55 persen menyatakan bahwa PDI-P adalah partai yang paling dekat dengan Jokowi. Hanya 20,5 persen yang menyatakan Golkar," tutur Peneliti LSI Adjie Alfaraby.

Kompas TV Rapimnas Golkar Bahas Bahan Pemenangan Pemilu
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

May Day 2024, Kapolri Tunjuk Andi Gani Jadi Staf Ahli Ketenagakerjaan

May Day 2024, Kapolri Tunjuk Andi Gani Jadi Staf Ahli Ketenagakerjaan

Nasional
Jumlah Menteri dari Partai di Kabinet Prabowo-Gibran Diprediksi Lebih Banyak Dibanding Jokowi

Jumlah Menteri dari Partai di Kabinet Prabowo-Gibran Diprediksi Lebih Banyak Dibanding Jokowi

Nasional
Menparekraf Ikut Kaji Pemblokiran 'Game Online' Mengandung Kekerasan

Menparekraf Ikut Kaji Pemblokiran "Game Online" Mengandung Kekerasan

Nasional
Jokowi di NTB Saat Buruh Aksi 'May Day', Istana: Kunker Dirancang Jauh-jauh Hari

Jokowi di NTB Saat Buruh Aksi "May Day", Istana: Kunker Dirancang Jauh-jauh Hari

Nasional
Jokowi di NTB Saat Massa Buruh Aksi 'May Day' di Istana

Jokowi di NTB Saat Massa Buruh Aksi "May Day" di Istana

Nasional
Seorang WNI Meninggal Dunia Saat Mendaki Gunung Everest

Seorang WNI Meninggal Dunia Saat Mendaki Gunung Everest

Nasional
Kasus Korupsi SYL Rp 44,5 Miliar, Bukti Tumpulnya Pengawasan Kementerian

Kasus Korupsi SYL Rp 44,5 Miliar, Bukti Tumpulnya Pengawasan Kementerian

Nasional
Keterangan Istri Brigadir RAT Beda dari Polisi, Kompolnas Tagih Penjelasan ke Polda Sulut

Keterangan Istri Brigadir RAT Beda dari Polisi, Kompolnas Tagih Penjelasan ke Polda Sulut

Nasional
Jokowi: Selamat Hari Buruh, Setiap Pekerja adalah Pahlawan

Jokowi: Selamat Hari Buruh, Setiap Pekerja adalah Pahlawan

Nasional
Pakai Dana Kementan untuk Pribadi dan Keluarga, Kasus Korupsi SYL Disebut Sangat Banal

Pakai Dana Kementan untuk Pribadi dan Keluarga, Kasus Korupsi SYL Disebut Sangat Banal

Nasional
'Brigadir RAT Sudah Kawal Pengusaha 2 Tahun, Masa Atasan Tidak Tahu Apa-Apa?'

"Brigadir RAT Sudah Kawal Pengusaha 2 Tahun, Masa Atasan Tidak Tahu Apa-Apa?"

Nasional
Prabowo: Selamat Hari Buruh, Semoga Semua Pekerja Semakin Sejahtera

Prabowo: Selamat Hari Buruh, Semoga Semua Pekerja Semakin Sejahtera

Nasional
Peringati Hari Buruh Internasional, Puan Tekankan Pentingnya Perlindungan dan Keadilan bagi Semua Buruh

Peringati Hari Buruh Internasional, Puan Tekankan Pentingnya Perlindungan dan Keadilan bagi Semua Buruh

Nasional
Pertamina Bina Medika IHC dan Singhealth Kolaborasi Tingkatkan Layanan Kesehatan

Pertamina Bina Medika IHC dan Singhealth Kolaborasi Tingkatkan Layanan Kesehatan

Nasional
Prabowo Diprediksi Tinggalkan Jokowi dan Pilih PDI-P Usai Dilantik Presiden

Prabowo Diprediksi Tinggalkan Jokowi dan Pilih PDI-P Usai Dilantik Presiden

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com