Menteri Agama Tegaskan Pemerintah Sudah Peringatkan HTI

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin membantah adanya anggapan bahwa pemerintah terkesan tidak memberi peringatan terkait rencana pembubaran ormas Hizbut Tahrir Indonesia.

Lukman menegaskan bahwa Pemerintah sudah memberikan peringatan dan imbauan secara langsung kepada HTI sejak 2016.

"Sebelum pernyataan resmi dari pemerintah, saya sudah berdialog dan menyampaikan imbauan," ujar Lukman dalam sebuah diskusi bertajuk 'Memperteguh Keindonesiaan' di Museum Kebangkitan Nasional, Jakarta Pusat, Rabu (17/5/2017).

Lukman menjelaskan, pada Desember 2016 Kementerian Agama mengundang pimpinan Hizbut Tahrir indonesia untuk berdialog.

(Baca: Apa Kata Ketua MUI soal Pembubaran HTI)

Dalam pertemuan tersebut dia mempersilakan HTI melakukan kegiatan dakwah. Namun, pemerintah akan melarang jika kegiatan dakwah tersebut menyinggung soal Pancasila dan NKRI.

"Pada Desember 2016 kami undang tokoh HTI, saya katakan silakan berdakwah tapi jangan menyentuh Pancasila dan NKRI. Itu akan berhadapan langsung dengan aparat negara," tutur Lukman.

Sebelumnya, Juru bicara Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Ismail Yusanto menilai bahwa upaya pembubaran HTI oleh Pemerintah tidak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

Ismail mengaku pihaknya tidak pernah menerima surat peringatan dari pemerintah sebelum wacana pembubaran HTI.

"Sebelumnya tidak ada surat peringatan dari pemerintah. Surat peringatan apa, lha wong kami enggak punya salah kok. Makanya aneh," ujar Ismail saat ditemui di kantornya, di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Senin (8/5/2017).

(Baca: Jimly Sarankan Presiden Bikin Keppres untuk Bubarkan HTI)

Ismail menegaskan, selama ini HTI tidak pernah melakukan pelanggaran hukum maupun memiliki ideologi anti-Pancasila seperti yang dituduhkan oleh pemerintah.

Menurut dia, wacana pembubaran HTI, merupakan bentuk kesewenang-wenangan pemerintah sekaligus menjadi sebuah pelanggaran terhadap undang-undang.

"Katanya ini negara hukum. Pemerintah harus berpegang pada hukum, jangan semena-mena," kata Ismail.