Kompas.com - 15/05/2017, 16:16 WIB
Para saksi bersumpah sebelum memberikan keterangan dalam sidang kasus korupsi pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP) di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (15/5/2017). KOMPAS.com/ABBA GABRILLINPara saksi bersumpah sebelum memberikan keterangan dalam sidang kasus korupsi pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP) di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (15/5/2017).
|
EditorSabrina Asril


JAKARTA, KOMPAS.com - Harga satu keping Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP) yang dibuat pada 2011-2013 seharga Rp 7.500. Namun, harga yang dibayar Kementerian Dalam Negeri untuk satu keping e-KTP melonjak hingga Rp 16.000.

Hal itu dikatakan pegawai PT Sandipala Arthapura Fajri Agus Setiawan saat bersaksi di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (15/5/2017). Fajri bersaksi untuk dua terdakwa mantan pejabat Kemendagri, Irman dan Sugiharto.

"Menurut hitungan kami, HPP (harga pokok penjualan) yang saya hitung Rp 7.500 per keping," ujar Fajri kepada jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Jaksa KPK kemudian menanyakan kepada Fajri, berapa nilai kontrak atau harga yang dibayarkan Kemendagri untuk satu keping e-KTP yang dicetak oleh konsorsium. Menurut Fajri, nilai kontrak yang dibayar Kemendagri sebesar Rp 16.000.

Menurut Fajri, dalam proyek e-KTP PT Sandipala Arthapura mendapat keuntungan sebesar Rp 140 miliar. Keuntungan itu atas pencetakan e-KTP dari tahun 2011-2013.

(Baca: Mendagri Sebut "Mark Up" Korupsi E-KTP Capai Empat Kali Lipat)

Mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri, Irman dan mantan Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Sugiharto, didakwa merugikan negara sebesar Rp 2,314 triliun.

Kerugian negara tersebut diakibatkan penggelembungan anggaran dalam pengadaan e-KTP.

Menurut jaksa, kedua terdakwa diduga terlibat dalam pemberian suap terkait proses penganggaran proyek e-KTP di DPR RI, untuk tahun anggaran 2011-2013.

Selain itu, keduanya terlibat dalam mengarahkan dan memenangkan perusahaan tertentu untuk menjadi pelaksana proyek pengadaan e-KTP.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Cerita Hatta tentang Sahur di Hari ke-9 Puasa, Tepat di Hari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia

Cerita Hatta tentang Sahur di Hari ke-9 Puasa, Tepat di Hari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia

Nasional
Sidang Kasus Tes Swab Rizieq, JPU Hadirkan Dokter dari MER-C dan RS Ummi sebagai Saksi

Sidang Kasus Tes Swab Rizieq, JPU Hadirkan Dokter dari MER-C dan RS Ummi sebagai Saksi

Nasional
Jokowi: Selamat Hari Kartini, Habis Gelap Terbitlah Terang

Jokowi: Selamat Hari Kartini, Habis Gelap Terbitlah Terang

Nasional
UPDATE: Total 4.307 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri, Kasus Perdana di Irak

UPDATE: Total 4.307 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri, Kasus Perdana di Irak

Nasional
Bongkar Pasang Kabinet Jokowi

Bongkar Pasang Kabinet Jokowi

Nasional
Kandasnya Cita-cita Kartini dan Perjuangannya yang Relevan hingga Kini

Kandasnya Cita-cita Kartini dan Perjuangannya yang Relevan hingga Kini

Nasional
Sidang Kasus Tes Swab Rizieq Shihab Kembali Digelar, Agenda Pemeriksaan Saksi

Sidang Kasus Tes Swab Rizieq Shihab Kembali Digelar, Agenda Pemeriksaan Saksi

Nasional
Pantang Pulang Sebelum Padam ala Irma Hidayana, Inisiator Platform LaporCovid-19

Pantang Pulang Sebelum Padam ala Irma Hidayana, Inisiator Platform LaporCovid-19

Nasional
Kartini dan Pemikiran tentang Perempuan Berani, Mandiri, dan Penuh Perjuangan...

Kartini dan Pemikiran tentang Perempuan Berani, Mandiri, dan Penuh Perjuangan...

Nasional
Kunjungi Lapas Kelas IIA Tangerang, KPK Beri Penyuluhan untuk 25 Wanita Napi Korupsi

Kunjungi Lapas Kelas IIA Tangerang, KPK Beri Penyuluhan untuk 25 Wanita Napi Korupsi

Nasional
Nama KH Hasyim Asy'ari Hilang dalam Kamus Sejarah Indonesia, Kemendikbud Minta Maaf

Nama KH Hasyim Asy'ari Hilang dalam Kamus Sejarah Indonesia, Kemendikbud Minta Maaf

Nasional
Kemenkes: Insentif Nakes pada Januari-Maret 2021 Terealisasi Sebesar Rp 37,3 Miliar

Kemenkes: Insentif Nakes pada Januari-Maret 2021 Terealisasi Sebesar Rp 37,3 Miliar

Nasional
Daerah PPKM Mikro Bertambah, Kemenkes: Karena Terjadi Peningkatan Kasus Covid-19

Daerah PPKM Mikro Bertambah, Kemenkes: Karena Terjadi Peningkatan Kasus Covid-19

Nasional
Menanti Putusan MK untuk Hasil Uji Materi UU KPK...

Menanti Putusan MK untuk Hasil Uji Materi UU KPK...

Nasional
Daerah yang Alami Kenaikan Kasus Diminta Optimalkan Posko Covid-19 di Tingkat Mikro

Daerah yang Alami Kenaikan Kasus Diminta Optimalkan Posko Covid-19 di Tingkat Mikro

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X