Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Rentetan Aksi Masyarakat dari Kacamata Pengamat Sosial

Kompas.com - 15/05/2017, 15:18 WIB
Estu Suryowati

Penulis

Jakarta, sebagai barometer politik dan sosial menjadi bahan bakar bagi tumbuhnya aksi-aksi serupa di wilayah lain.

"Hal ini menjadi kekuatan bagi masyarakat lainnya, bahwa mereka tidak sendirian dalam menghadapi sebuah fenomena sosial," ucap Devie.

"Mereka pun kemudian dengan percaya diri mengikuti pola yang sama. Kekuatan media sebagai sarana penyampai cerita dan fakta, sebagaimana yang dipertontonkan Jakarta, sebagai lokomotif trend, mendorong warga di daerah daerah lain melakukan imitasi dari perilaku perilaku sosial," jelasnya lagi.

Sosiolog sekaligus Rektor Universitas Ibnu Chaldun Musni Umar melihat, banyaknya aksi-aksi massa yang terjadi belakangan menunjukkan masyarakat Indonesia tengah sakit dan kecewa berat.

"Menurut saya, masyarakat kita sedang dalam kondisi sakit. Banyak masalah yang dihadapi, kemudian tidak ada yang memberikan solusi kepada mereka," kata Musni kepada Kompas.com.

Tentu saja ada latar belakang yang berbeda untuk setiap aksi yang dilakukan. Namun, secara umum, masyarakat saat ini memang tengah mudah terprovokasi oleh framing dan stigma.

Ironisnya, kata dia, provokasi ini tak hanya dilakukan oleh para elite politik, namun juga cerdik melalui media sosial mereka, juga para tokoh agama melalui mimbar-mimbar.

Lantas pertanyaannya, apa yang membuat masyarakat begitu mudah terprovokasi? Singkatnya, menurut Musni, faktor pendidikan yang rendah dan tekanan ekonomi.

"Pendidikan kita 76 persen hanya tamatan SMP dan tidak sekolah. Yang seperti ini, sangat mudah diombang-ambingkan dengan isu yang dilempar ke masyarakat," kata Musni.

Selain pendidikan, Musni juga melihat tekanan ekonomi yang dirasakan masyarakat kelas bawah utamanya, membuat mereka menjadi begitu sensitif dan mudah terprovokasi.

Menarik dari kacamata Musni, kekecewaan masyarakat kelas bawah yang tak kunjung merasakan perbaikan ekonomi itu justru ditangkap para elite untuk mencapai tujuan pribadi.

"Tokoh-tokoh lokal juga menggunakan kesempatan untuk mendapatkan dukungan publik," kata dia.

Kekecewaan masyarakat, imbuh Musni, juga muncul karena ekspektasi mereka terhadap kepala daerah atau wakil rakyat yang mereka pilih untuk duduk di Senayan, tidak terealisasi.

"Itu yang membuat mereka mudah diprovokasi, karena kesulitan yang mereka hadapi," ucap Musni.

Lalu, jika virusnya adalah rendahnya pendidikan, tekanan ekonomi, dan pejabat yang membuat kecewa, lantas apa obatnya?

Halaman:


Terkini Lainnya

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com