JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti menilai, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo terlalu berlebihan saat menanggapi kritik yang disampaikan pendukung Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).
Ray menilai, apa yang dilakukan Tjahjo sangat tidak patut.
"Berlebihan, karena upaya melaporkan ke polisi itu jelas berpotensi menimbulkan rasa tak nyaman bagi warga negara dalam menyampaikan pendapatnya," ujar Ray saat dimintai pendapat terkait hal tersebut, Jumat (12/5/2017).
Mendagri Peringatkan Wanita yang Kritik Jokowi saat Berorasi Bela Ahok
Menurut Ray, apa yang dinyatakan oleh pendukung Ahok berinisial VKL tak lebih dari pendapat biasa yang semestinya cukup dihadapi dengan bantahan.
Ray menilai, kritik yang disampaikan VKL tak perlu sampai masuk ke wilayah hukum. Apalagi, menurut Ray, upaya hukum itu dilakukan oleh seorang Menteri Dalam Negeri.
"Bila sekiranya Presiden tersinggung dengan ucapan itu, lebih tepat diwakili oleh Menko Polhukam, bukan Mendagri," kata Ray.
(baca: Mendagri Tetap Tuntut Klarifikasi Pengkritik Jokowi)
Setelah dikritik banyak pihak, Mendagri tetap menuntut klarifikasi VKL.
"Silahkan lihat videonya itu saja. Silahkan dengar video omongannya dia. Pantas enggak sebagai orang terpelajar bersimpati kepada Pak Ahok," kata Tjahjo.
Tjahjo berujar, VLK punya hak untuk mengkritik Presiden Jokowi. Hanya, kata Tjahjo, pesan yang ada di dalam video itu bisa ditangkap oleh masyarakat seakan-akan VLK menyalahkan Jokowi.
"Itu hak dia (VLK), tapi kenapa membawa-bawa rezim Pak Jokowi. Menuduh-menuduh Pak Jokowi. Yang ditangkap orang kan dari video itu kan seolah-olah yang salah pak Jokowi," kata dia.
Kontras Kritik Mendagri yang Ancam Polisikan Pendukung Ahok
Tjahjo juga beralasan bahwa wajar saja jika ia reaktif menanggapi kritik ke Presiden Jokowi. Sebab, ia adalah bagian dari rezim pemerintahan saat ini.
"Saya hanya minta klarifikasi, saya bagian dari rezim Pak Jokowi. Wajar kan. Kalau Anda saya maki-maki pasti nanya apa salah saya," ujar dia.