Kompas.com - 10/05/2017, 21:56 WIB
EditorKrisiandi

Oleh: Syamsuddin Haris

Beberapa hari lalu Presiden Joko Widodo memberi sinyal akan merombak kembali kabinetnya jika kinerja para menteri tak sesuai target. Ke mana arah perombakan kabinet jilid 3, kocok ulang parpol koalisi atau benar-benar berbasis kinerja?

Memegang jabatan sebagai menteri negara tentu menjadi idaman banyak orang. Pada era Orde Baru (1966-1998), para menteri pada umumnya mengemban jabatan mereka secara penuh, yakni selama lima tahun. Sejumlah menteri, terutama di bidang ekonomi, bahkan memegang jabatan itu hingga dua sampai empat periode.

Almarhum Ali Wardhana, misalnya, menjadi menteri kepercayaan Soeharto selama hampir 20 tahun (1968-1988). Begitu pula Radius Prawiro yang malang melintang menjadi menteri selama 20 tahun (1973-1993), sementara Widjojo Nitisastro, salah seorang arsitek ekonomi Orde Baru, mengepalai Bappenas hingga menjabat menko ekuin selama hampir 13 tahun (1971-1983).

Namun, menjadi pembantu presiden di era reformasi tidak bisa ”tenang” seperti pada era Soeharto. Para menteri setiap saat harus siap dicopot atau digeser ke posisi lain jika kinerja mereka tidak sesuai dengan harapan, atau sikap politik partai politik mereka, jika berpartai, bertentangan dengan posisi politik sang presiden.

Hal itu pernah dialami oleh para menteri Kabinet Persatuan Nasional pada era almarhum Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur, 1999-2001). Beberapa menteri hanya menjabat selama 3-6 bulan, beberapa lainnya kurang dari satu tahun, dan beberapa lainnya lagi mundur tidak lama setelah menjabat.

Mungkin trauma dengan era Gus Dur, Presiden Megawati Soekarnoputri (2001-2004) yang membentuk Kabinet Gotong Royong tidak melakukan perombakan kabinet. Namun, dua periode kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (2004-2014) berlangsung lima kali perombakan Kabinet Indonesia Bersatu, masing-masing dua kali pada periode I dan tiga kali saat periode II. Kecuali pada perombakan kabinet skala besar pada 11 Oktober 2011, dua kali perombakan KIB periode IIbersifat terbatas.

Manuver parpol koalisi

Selama lebih dari separuh masa pemerintahannya, Presiden Jokowi telah dua kali merombak Kabinet Kerja, yakni pada Agustus 2015 dan Juli 2016. Yang menarik, pasca-perombakan kabinet jilid 2, Presiden Jokowi secara mengejutkan memberhentikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar yang baru tiga pekan dilantik karena disinyalir berkewarganegaraan ganda.

Sekitar dua bulan kemudian Arcandra kembali diangkat dalam jabatan wakil menteri ESDM, mendampingi menteri ESDM yang baru, Ignasius Jonan, mantan menteri perhubungan yang dua bulan sebelumnya dicopot oleh Presiden Jokowi.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.