KPK Tolak Permohonan "Justice Collaborator" Fahmi Darmawansyah

Kompas.com - 10/05/2017, 16:11 WIB
Direktur Utama PT Merial Esa Indonesia (MEI) Fahmi Dharmawansyah usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (27/12/2016). Lutfy Mairizal PutraDirektur Utama PT Merial Esa Indonesia (MEI) Fahmi Dharmawansyah usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (27/12/2016).
|
EditorKrisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) menolak permohonan justice collaborator yang diajukan Direktur Utama PT Merial Esa Fahmi Darmawansyah. Penolakan itu disampaikan jaksa KPK saat membacakan surat tuntutan terhadap Fahmi.

"Sesuai kriteria JC yang dijelaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung, maka permohonan JC terdakwa tidak dapat dikabulkan," ujar jaksa KPK saat membaca surat tuntutan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (10/5/2017).

Dalam pertimbangannya, jaksa menilai Fahmi tidak memenuhi syarat dan ketentuan JC yang tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (Sema) Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana dan Saksi Pelaku yang Bekerja Sama dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu.

(Baca: Suap Pejabat Bakamla, Fahmi Darmawansyah Dituntut 4 Tahun)

Semah tersebut menjelaskan beberapa pedoman untuk menentukan status JC. Misalnya, pemohon JC haruslah mengakui perbuatan, mengungkap keterlibatan pelaku lain, bersikap kooperatif, serta memberi keterangan dan barang bukti yang signifikan dan relevan.

Selain itu, Sema tersebut memberi pemohon bahwa JC adalah tersangka atau terdakwa yang bukan sebagai pelaku utama dalam suatu kasus korupsi.

Fahmi dituntut 4 tahun penjara dan membayar denda Rp 200 juta subsider 6 bulan kurungan.

Menurut jaksa, Fahmi terbukti menyuap empat pejabat Badan Keamanan Laut ( Bakamla). Pemberian uang dilakukan untuk memenangkan perusahaan yang dimiliki Fahmi, yakni PT Melati Technofo Indonesia, dalam pengadaan monitoring satelit.

Anggaran proyek tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara perubahan (APBN-P) Tahun 2016.

Keempat pejabat Bakamla yang diduga menerima suap yakni, Deputi Bidang Informasi Hukum dan Kerjasama Bakamla Eko Susilo Hadi sebesar 100.000 dollar Singapura dan 88.500 dollar AS, dan 10.000 Euro.  Eko juga sebagai Sekretaris Utama Bakamla dan kuasa pengguna anggaran (KPA) Satuan Kerja Bakamla Tahun Anggaran 2016.

(Baca: Fahmi Darmawansyah Didakwa Menyuap Empat Pejabat Bakamla)

Kemudian, Bambang Udoyo, selaku Direktur Data dan Informasi pada Deputi Bidang Informasi, Hukum dan Kerjasama Bakamla sebesar 105.000 dollar Singapura. Ia juga merangkap sebagai pejabat pembuat komitmen (PPK).

Selanjutnya, Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Bakamla Nofel Hasan sebesar 104.500 dollar Singapura, dan Tri Nanda Wicaksono selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha Sestama Bakamla sebesar Rp 120 juta.

Dalam surat dakwaan, total suap yang diberikan Fahmi secara bertahap sebesar 309.500 dollar Singapura, 88.500 dollar AS, 10.000 Euro dan Rp 120 juta.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemerintah Mengharapkan Tokoh Agama Sebarluaskan Pesan Damai

Pemerintah Mengharapkan Tokoh Agama Sebarluaskan Pesan Damai

Nasional
Polisi Panggil Kasatpol PP Kabupaten Bogor terkait Acara Rizieq Shihab di Megamendung

Polisi Panggil Kasatpol PP Kabupaten Bogor terkait Acara Rizieq Shihab di Megamendung

Nasional
Bareskrim Berencana Limpahkan Berkas Kepala Cabang Maybank Cipulir ke Jaksa Minggu Depan

Bareskrim Berencana Limpahkan Berkas Kepala Cabang Maybank Cipulir ke Jaksa Minggu Depan

Nasional
Rapat, DPR-Kominfo Bahas DIM RUU Perlindungan Data Pribadi

Rapat, DPR-Kominfo Bahas DIM RUU Perlindungan Data Pribadi

Nasional
PGI Percayakan Kasus Pembunuhan di Sigi pada Polisi dan Minta Masyarakat Tenang

PGI Percayakan Kasus Pembunuhan di Sigi pada Polisi dan Minta Masyarakat Tenang

Nasional
Adik Jaksa Pinangki Sebut Pengeluaran Bulanan Kakaknya Rp 70 Juta-Rp 80 Juta

Adik Jaksa Pinangki Sebut Pengeluaran Bulanan Kakaknya Rp 70 Juta-Rp 80 Juta

Nasional
Kapolri ke Anggotanya: Tindak Tegas Kelompok MIT!

Kapolri ke Anggotanya: Tindak Tegas Kelompok MIT!

Nasional
Kamar Isolasi Mandiri di Wisma Atlet Tinggal 20 Persen, untuk Pasien Bergejala 50 Persen

Kamar Isolasi Mandiri di Wisma Atlet Tinggal 20 Persen, untuk Pasien Bergejala 50 Persen

Nasional
Tangani Covid-19, Epidemiolog: Pemerintah Tak Bisa Hanya Sekedar Ingatkan dan Beri Imbauan

Tangani Covid-19, Epidemiolog: Pemerintah Tak Bisa Hanya Sekedar Ingatkan dan Beri Imbauan

Nasional
Kepada Tenaga Kesehatan, Kepala Sekretariat Wisma Atlet: Lelah Itu Biasa, tapi Tetap Harus Jaga Semangat

Kepada Tenaga Kesehatan, Kepala Sekretariat Wisma Atlet: Lelah Itu Biasa, tapi Tetap Harus Jaga Semangat

Nasional
IDI Sebut Tak Kurang dari 180 Dokter Meninggal Selama Pandemi Covid-19

IDI Sebut Tak Kurang dari 180 Dokter Meninggal Selama Pandemi Covid-19

Nasional
Hakim Nilai Pemeriksaan Jaksa Pinangki oleh Jamwas Aneh

Hakim Nilai Pemeriksaan Jaksa Pinangki oleh Jamwas Aneh

Nasional
IDI Harap Pemerintah Tiadakan Libur Akhir Tahun

IDI Harap Pemerintah Tiadakan Libur Akhir Tahun

Nasional
Kasus Covid-19 Meningkat, Wisma Atlet Akui Masih Sanggup Bertahan Hingga Akhir Tahun

Kasus Covid-19 Meningkat, Wisma Atlet Akui Masih Sanggup Bertahan Hingga Akhir Tahun

Nasional
Kemlu Sebut Dua WNI Ditangkap Terkait Temuan Jasad Wanita Dalam Koper di Mekkah

Kemlu Sebut Dua WNI Ditangkap Terkait Temuan Jasad Wanita Dalam Koper di Mekkah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X