Ini Kata A.M Hendropriyono soal Radikalisme di Indonesia...

Kompas.com - 08/05/2017, 13:37 WIB
Mantan Kepala BIN Hendropriyono di Kantor Wilayah Wajib Pajak Besar, Jakarta, Rabu (21/9/2016) Yoga Sukmana/Kompas.comMantan Kepala BIN Hendropriyono di Kantor Wilayah Wajib Pajak Besar, Jakarta, Rabu (21/9/2016)
|
EditorKrisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) A.M. Hendropriyono menyebut, paham radikalisme dan terorisme merupakan gangguan dan hambatan bagi Indonesia untuk maju.

Salah satu yang menjadi sorotan mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) itu, yakni soal tujuan kelompok radikal mengganti sistem pemerintahan menjadi khilafah.

"Ada tiga hal pokok. Pertama, pemikiran khilafah itu berbicara soal umat. Sementara, NKRI berbicara soal warga negara inklusif," ujar Hendropriyono dalam sebuah diskusi di Hotel Dharmawangsa, Jakarta Selatan, Senin (8/5/2017).

(Baca: Radikalisme dan Politik Identitas)

Sistem khilafah, menurut Hendropriyono, tidak lebih baik dibanding konsep empat pilar Indonesia, yakni Pancasila, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika dan UUD 1945.

"Kalau umat, itu harus patuh kepada khalifah. Sedangkan jika warga negara boleh berbeda pendapat dengan pemerintah sekalipun," ujar Hendropriyono.

Kedua, khilafah berbicara soal bagaimana menjadi manusia berdasar kacamata Islam versi mereka.

Sementara Republik Indonesia pasti akan menjamin hak setiap warga negara untuk menjalankan kehidupan beragamanya sesuai dengan keyakinan masing-masing selama tidak keluar dari konteks Pancasila.

(Baca: "Bapak Kapolri, Sikat Aja Radikalisme, Jangan Ragu...")

Ketiga, sistem khilafah tidak mungkin mengakomodasi demokrasi. Salah satunya soal memilih pemimpin. Sementara, NKRI dipastikan menjamin hak seluruh warga negara tanpa kecuali.

"Ini membuat kita akan lebih banyak alternatif untuk mendapatkan pemimpin yang cakap dan kompeten," ujar Hendropriyono.

Kompas TV Di Denpasar, Bali, belasan karangan bunga dikirim ke kantor Mapolda Bali.

 

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Komplain Penyaluran Bansos dari Daerah Belum Terintegrasi dengan Pusat

Komplain Penyaluran Bansos dari Daerah Belum Terintegrasi dengan Pusat

Nasional
Relakan THR Miliknya untuk Nelayan Pesisir, 2 Prajurit TNI Ini Dapat Penghargaan Ketua MPR

Relakan THR Miliknya untuk Nelayan Pesisir, 2 Prajurit TNI Ini Dapat Penghargaan Ketua MPR

Nasional
Kapolri Ganti 2 Wakapolda dan Satu Direktur di Bareskrim, Total 120 Perwira Dimutasi

Kapolri Ganti 2 Wakapolda dan Satu Direktur di Bareskrim, Total 120 Perwira Dimutasi

Nasional
Kemendagri Gelar Lomba Sosialisasi New Normal, Pemda Pemenang Dapat Dana Insentif hingga Rp 169 Miliar

Kemendagri Gelar Lomba Sosialisasi New Normal, Pemda Pemenang Dapat Dana Insentif hingga Rp 169 Miliar

Nasional
Setelah 11 Minggu Tutup, Masjid Mabes TNI AU Akhirnya Laksanakan Shalat Jumat

Setelah 11 Minggu Tutup, Masjid Mabes TNI AU Akhirnya Laksanakan Shalat Jumat

Nasional
Data Amnesty: 69 Kasus Pembunuhan di Luar Proses Hukum di Papua, Pelakunya Tak Ada yang Diadili

Data Amnesty: 69 Kasus Pembunuhan di Luar Proses Hukum di Papua, Pelakunya Tak Ada yang Diadili

Nasional
Kasus Suap 14 Anggota DPRD Sumut, KPK Terima Pengembalian Uang Rp 1,78 Miliar

Kasus Suap 14 Anggota DPRD Sumut, KPK Terima Pengembalian Uang Rp 1,78 Miliar

Nasional
Kemendagri: Ada Sejumlah Fase Sebelum Daerah Bisa Terapkan New Normal

Kemendagri: Ada Sejumlah Fase Sebelum Daerah Bisa Terapkan New Normal

Nasional
BNN: Sindikat Narkoba Manfaatkan Kendaraan Logistik agar Lolos Pemeriksaan PSBB

BNN: Sindikat Narkoba Manfaatkan Kendaraan Logistik agar Lolos Pemeriksaan PSBB

Nasional
Eks Komisioner KPK: Istri Nurhadi Bisa Jadi Pintu Masuk Usut Dugaan Pencucian Uang

Eks Komisioner KPK: Istri Nurhadi Bisa Jadi Pintu Masuk Usut Dugaan Pencucian Uang

Nasional
KPK Periksa Eks Dirut PT Dirgantara Indonesia, Firli: Sudah Masuk Penyidikan

KPK Periksa Eks Dirut PT Dirgantara Indonesia, Firli: Sudah Masuk Penyidikan

Nasional
Amnesty: Selama 2010-2018, 95 Orang di Papua Jadi Korban Pembunuhan di Luar Proses Hukum

Amnesty: Selama 2010-2018, 95 Orang di Papua Jadi Korban Pembunuhan di Luar Proses Hukum

Nasional
Dicopot dari Adhi Karya, Fadjroel Jabat Komisaris Waskita Karya

Dicopot dari Adhi Karya, Fadjroel Jabat Komisaris Waskita Karya

Nasional
BW Sebut Kasus Nurhadi sebagai 'Family Corruption'

BW Sebut Kasus Nurhadi sebagai "Family Corruption"

Nasional
KPK Mulai Terapkan New Normal, Hanya Setengah Pegawai Kerja di Kantor

KPK Mulai Terapkan New Normal, Hanya Setengah Pegawai Kerja di Kantor

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X