Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Demokrat Berpotensi Usung AHY pada Pilpres, Ini Kata PAN, PKB, dan PPP

Kompas.com - 08/05/2017, 11:57 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrat berpotensi mengusung Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) untuk Pemilihan Presiden 2019.

Hal itu diungkapkan Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Hinca Panjaitan menanggapi kemungkinan angka presidential threshold (ambang batas pencalonan presiden) sebesar 0 persen.

Adapun pada Pilkada DKI Jakarta 2017, tiga partai selain Partai Demokrat turut mengusung AHY sebagai calon gubernur. Tiga partai itu yakni Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Bagaimana tanggapan tiga partai tersebut terkait kemungkinan majunya AHY pada pilpres?

Sekretaris Jenderal PAN Eddy Soeparno tidak berkomentar banyak. Menurut dia, pembahasan soal presidential threshold bahkan masih belum selesai dibahas oleh Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU Pemilu) dan pemerintah.

"Saya kira masalah PT ini masih dibahas di DPR dan pandangan PAN perlu adanya PT agar presiden yang diusung parpol memiliki dukungan, baik parlemen maupun rakyat," kata Eddy saat dihubungi melalui pesan singkat, Senin (8/5/2017).

Sementara itu, PKB menilai hal itu menjadi hak Partai Demokrat. Wakil Sekretaris Jenderal PKB Daniel Johan menuturkan, pihaknya belum melakukan pembahasan pilpres 2019 karena momentumnya masih jauh.

"Bagi kami, itu sepenuhnya keputusan Demokrat," kata Daniel.

Hal serupa diungkapkan Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani. Menurut Arsul, pengusungan calon presiden merupakan hak masing-masing parpol.

Adapun koalisi PPP dan Demokrat, kata dia, sebatas Pilkada DKI Jakarta putaran pertama. Sedangkan koalisi tersebut kini sudah selesai.

"Jadi soal selebihnya, seperti koalisi pilpres maka itu sesuatu yang masih jauh dan belum pernah sedikit pun disinggung di antara kedua parpol ini," ucap Arsul.

Saat ini, PPP sebagai bagian dari koalisi pendukung pemerintah masih fokus untuk menyukseskan Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

"Jika pemerintahan ini berhasil dan elektabilitasnya tinggi di masyarakat maka prioritas PPP logisnya adalah mendukung pencalonan kembali Pak Jokowi jika beliau akan kembali jadi capres," ucapnya.

(Baca juga: Demokrat Anggap AHY Punya Modal untuk Maju pada Pilpres 2019)

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Hinca Panjaitan menuturkan, ambang batas pilpres sangat krusial dalam memengaruhi peta politik pencapresan di pemilu 2019. Ia merasa saat ini di DPR lebih banyak partai yang menginginkan PT sebesar 0 persen.

Menurut dia, Partai Demokrat siap bila harus mengusung capres sendiri jika PT ditiadakan.

Saat ditanya apakah putra sulung Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yakni Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang bakal diusung, Hinca tak langsung menjawab. Namun, Hinca juga tak membantah.

(Baca: Jika "Presidential Threshold" 0 Persen, Demokrat Berpotensi Usung AHY)

"Beliau (AHY) punya pengalaman September sampai Februari di DKI (Pilkada DKI Jakarta), cepat sekali. Tapi juga cepat sekali melahirkan dia sebagai orang yang dikenal. Bahkan di daerah juga seperti di Kepulauan Riau dan kamu lihat sendiri di NTB, antusiasme masyarakat tinggi sekali kan," kata Hinca.

Kompas TV Alasan Agus Yudhoyono Menangis Saat Mengundurkan Diri dari TNI
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

KPU Mulai Tetapkan Kursi DPRD, Parpol Sudah Bisa Berhitung Soal Pencalonan di Pilkada

KPU Mulai Tetapkan Kursi DPRD, Parpol Sudah Bisa Berhitung Soal Pencalonan di Pilkada

Nasional
PKB Jajaki Pembentukan Koalisi untuk Tandingi Khofifah di Jatim

PKB Jajaki Pembentukan Koalisi untuk Tandingi Khofifah di Jatim

Nasional
PKB Bilang Sudah Punya Figur untuk Tandingi Khofifah, Pastikan Bukan Cak Imin

PKB Bilang Sudah Punya Figur untuk Tandingi Khofifah, Pastikan Bukan Cak Imin

Nasional
KPK Sita Gedung Kantor DPD Nasdem Milik Bupati Nonaktif Labuhan Batu

KPK Sita Gedung Kantor DPD Nasdem Milik Bupati Nonaktif Labuhan Batu

Nasional
MA Kuatkan Vonis 5 Tahun Penjara Angin Prayitno Aji

MA Kuatkan Vonis 5 Tahun Penjara Angin Prayitno Aji

Nasional
Soal Jokowi Jadi Tembok Tebal antara Prabowo-Megawati, Sekjen PDI-P: Arah Politik Partai Ranah Ketua Umum

Soal Jokowi Jadi Tembok Tebal antara Prabowo-Megawati, Sekjen PDI-P: Arah Politik Partai Ranah Ketua Umum

Nasional
TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Pelat Nomor Kendaraan yang Marak Terjadi Akhir-akhir Ini

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Pelat Nomor Kendaraan yang Marak Terjadi Akhir-akhir Ini

Nasional
Andi Gani Ungkap Alasan Ditunjuk Jadi Penasihat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Andi Gani Ungkap Alasan Ditunjuk Jadi Penasihat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Nasional
PKB Siap Bikin Poros Tandingan Hadapi Ridwan Kamil di Pilkada Jabar

PKB Siap Bikin Poros Tandingan Hadapi Ridwan Kamil di Pilkada Jabar

Nasional
Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Nasional
Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasihat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasihat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Nasional
Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Nasional
PAN Persoalkan Selisih 2 Suara tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

PAN Persoalkan Selisih 2 Suara tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

Nasional
Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Nasional
KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com