Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jika "Presidential Threshold" 0 Persen, Demokrat Berpotensi Usung AHY

Kompas.com - 08/05/2017, 09:36 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Hinca Panjaitan mengatakan, partainya terus memantau pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu di DPR, terutama terkait ambang batas pemilihan presiden atau presidential threshold (PT).

Menurut Hinca, ambang batas pilpres sangat krusial dalam memengaruhi peta politik pencapresan di pemilu 2019. Ia merasa saat ini di DPR lebih banyak partai yang menginginkan PT sebesar 0 persen.

"Kalau kita bicara itu (RUU Pemilu), Demokrat tertantang membaca arah politik. Rakernas (Rapat Kerja Nasional) kami ini penting merespons RUU itu," ujar Hinca saat ditemui di Mataram, Nusa Tenggara Barat, dalam rangkaian acara Rakernas Partai Demokrat, Senin (8/5/2017).

Ia mengatakan, Partai Demokrat siap bila harus mengusung capres sendiri jika PT ditiadakan.

Menurut dia, sangat disayangkan bila Partai Demokrat harus berkoalisi mengusung capres dari partai lain. Karena, dengan demikian, nama Partai Demokrat tak ikut terkatrol jika capres yang diusung tak ada keterkaitan dengan Partai Demokrat.

Saat ditanya apakah putra sulung Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yakni Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang bakal diusung, Hinca tak langsung menjawab. Namun, Hinca juga tak membantah.

"Beliau (AHY) punya pengalaman September sampai Februari di DKI (Pilkada DKI Jakarta), cepat sekali. Tapi juga cepat sekali melahirkan dia sebagai orang yang dikenal. Bahkan di daerah juga seperti di Kepulauan Riau dan kamu lihat sendiri di NTB, antusiasme masyarakat tinggi sekali kan," kata Hinca.

(Baca juga: Ini Alasan Pemerintah Dorong "Presidential Threshold" 20-25 Persen)

Ia menambahkan, saat ini Indonesia membutuhkan alternatif pemimpin baru di kancah politik. Menurut dia, jika nanti yang maju di pemilu 2019 hanya Presiden Joko Widodo dan Prabowo Subianto, rakyat tak mendapat alternatif baru.

Karena itu, Hinca menilai, Agus Yudhoyono memenuhi dua syarat seseorang bisa menjadi pemimpin, yakni merupakan sosok yang tepat dan muncul di momen yang tepat pula.

"Setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Masa ini (usia) kepala 3 dan 4 lah (usia 30-an dan 40-an) yang punya masa," tutur Hinca.

Ia bahkan tak menampik bila ada penerimaan positif dari internal Partai Demokrat untuk menerima kehadiran AHY sebagai pemimpin.

"Kami merasakan ada gairah yang kuat sekali menerima beliau. Kalau kami ukur dulu 17 persen suara di DKI. Kalau kemudian keliling ke daerah dan dia bisa mengangkatnya ya bagus," ucap Hinca.

"Tentu setiap kompetisi di depannya harus diikuti semuanya. Yang bisa dikuti ya diikuti," kata dia.

Kompas TV Langkah Kuda Agus Yudhoyono
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Nasional
Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com