Kompas.com - 06/05/2017, 13:57 WIB
Sekretaris Jenderal Partai Idaman, Ramdansyah dalam diskusi di Jakarta, Sabtu (6/5/2017). KOMPAS.com/AMBARANIE NADIASekretaris Jenderal Partai Idaman, Ramdansyah dalam diskusi di Jakarta, Sabtu (6/5/2017).
|
EditorIndra Akuntono


JAKARTA, KOMPAS.com -
Sekretaris Jenderal Partai Idaman Ramdansyah mendukung penghapusan ambang batas pencalonan presiden atau "presidential threshold". Menurut dia, ambang batas tersebut justru menjegal partai-partai baru untuk berpartisipasi dalam Pemilu Presiden 2019.

"Dengan ambang batas nol persen, sebagai partai baru tidak ada diskriminasi dengan partai lama," ujar Ramdansyah, dalam diskusi Perspektif Indonesia di Jakarta, Sabtu (6/5/2017).

Ramdansyah menyampaikan hal itu mengacu kepada Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013 yang menyatakan bahwa pada Pemilu 2019, pemilihan legislatif serta pemilu presiden dan wakil presiden (pilpres) harus dilaksanakan secara serentak.

Kedua pemilu dilakukan pada hari yang sama.

"Kalau penafsiran MK (pemilu) serentak, maka kami anggap itu hilanglah presidential threshold. Kami berasumsi presidential threshold tidak ada," kata Ramdansyah.

(baca: Ini Alasan Pemerintah Dorong "Presidential Threshold" 20-25 Persen)

Dia menampik sikap Partai Idaman mendukung penghapusan ambang batas karena ingin mengajukan calon presiden. Terlepas dari Partai Idaman mengajukan calon atau tidak, Ramdansyah menganggap diberlakukannya ambang batas bertentangan dengan putusan MK.

"Jadi lebih pada perlakuan yang sama. Kalau ada penafsiran kita mau mencalonkan, itu belum dibahas," ucap dia.

Jika tak ada ambang batas, kata Ramdansyah, maka pilpres akan lebih menarik untuk masyarakat karena akan sangat mungkin muncul figur baru sebagai calon presiden.

"Kalau sekarang dihambat dengan ambang batas, ini kan menyebabkan partisipasi politik rendah," ujar Ramdansyah.

Kompas TV Partai Idaman Lolos Seleksi Badan Hukum
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jadi Tersangka Kasus Suap, Hakim Itong Isnaeni Diberhentikan Sementara

Jadi Tersangka Kasus Suap, Hakim Itong Isnaeni Diberhentikan Sementara

Nasional
KPK Amankan Uang Rp 140 Juta dalam OTT di PN Surabaya, Tanda Jadi untuk Hakim Itong Urus Perkara

KPK Amankan Uang Rp 140 Juta dalam OTT di PN Surabaya, Tanda Jadi untuk Hakim Itong Urus Perkara

Nasional
Hakim PN Surabaya 'Ngamuk' Saat KPK Umumkan Tersangka: Ini Omong Kosong!

Hakim PN Surabaya "Ngamuk" Saat KPK Umumkan Tersangka: Ini Omong Kosong!

Nasional
Hakim Itong, Panitera dan Pengacara yang Terjaring OTT di PN Surabaya Jadi Tersangka

Hakim Itong, Panitera dan Pengacara yang Terjaring OTT di PN Surabaya Jadi Tersangka

Nasional
RI Kecam Aksi Israel Gusur Permukiman Warga Palestina di Sheikh Jarah

RI Kecam Aksi Israel Gusur Permukiman Warga Palestina di Sheikh Jarah

Nasional
Satgas: Kasus Covid-19 dari Berbagai Varian di Indonesia Masih Terkendali

Satgas: Kasus Covid-19 dari Berbagai Varian di Indonesia Masih Terkendali

Nasional
KPK Sayangkan Rahmat Effendi Lakukan Pertemuan Daring di Luar Ketentuan

KPK Sayangkan Rahmat Effendi Lakukan Pertemuan Daring di Luar Ketentuan

Nasional
Kemenlu: RI Butuh Informasi Lebih Lengkap Untuk Kirim Bantuan ke Tonga

Kemenlu: RI Butuh Informasi Lebih Lengkap Untuk Kirim Bantuan ke Tonga

Nasional
Kemenkes: Kasus Covid-19 Varian Omicron Tembus 1.078

Kemenkes: Kasus Covid-19 Varian Omicron Tembus 1.078

Nasional
Hakim PN Surabaya yang Ditangkap, Itong Isnaeni Hidayat, Tiba di Gedung KPK

Hakim PN Surabaya yang Ditangkap, Itong Isnaeni Hidayat, Tiba di Gedung KPK

Nasional
Satgas: Kasus Covid-19 Naik 5 Kali Lipat dalam 3 Pekan

Satgas: Kasus Covid-19 Naik 5 Kali Lipat dalam 3 Pekan

Nasional
Kemenlu: Indonesia Bakal Kedatangan Vaksin dari Jerman dan China

Kemenlu: Indonesia Bakal Kedatangan Vaksin dari Jerman dan China

Nasional
Tahun 2022, Kementerian KP Fokus Genjot Peluang Investasi di Sektor Perikanan

Tahun 2022, Kementerian KP Fokus Genjot Peluang Investasi di Sektor Perikanan

Nasional
Sempat Kabur, Kakak Bupati Langkat Akhirnya Tiba di Gedung Merah Putih

Sempat Kabur, Kakak Bupati Langkat Akhirnya Tiba di Gedung Merah Putih

Nasional
Kemenlu Minta Malaysia Tindak Tegas Majikan yang Pekerjakan PMI Ilegal

Kemenlu Minta Malaysia Tindak Tegas Majikan yang Pekerjakan PMI Ilegal

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.