Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Diminta Prakarsai Upaya Dialogis di Papua

Kompas.com - 04/05/2017, 18:55 WIB
Fachri Fachrudin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo diminta segera memprakarsai upaya dialogis di Papua untuk mewujudkan kondisi yang kondusif dan damai.

Hal ini disampaikan Rektor Universitas Katolik Parahyangan Bandung Mangadar Situmorang, mewakili Forum Akademisi untuk Papua Damai dalam focus group discussion yang digelar di Hotel Aryaduta, Jakarta, Kamis (4/5/2017).

Pernyataan tersebut diungkapkan Mangadar menangapi upaya percepatan pembangunan di Papua.

(Baca: Reaksi Jokowi Saat Ditanya soal Kebebasan Pers di Papua)

"Kami tahu bahwa Jokowi memberikan prioritas bagi percepatan pembangunan infrastruktur, termasuk di Papua. Pembangunan ini membawa implikasi-implikasi yang harus dicermati," ujar Mangadar.

Mangadar menyoroti potensi konflik yang timbul atas percepatan pembangunan di Papua. Oleh karena itu, harus diambil langkah agar konflik yang timbul bisa diantisipasi.

"Pelaksanaan pembangunan mustahil bisa berlangsung sesuai rencana tanpa perdamaian. Pembangunan akan sulit diwujudkan dalam situasi konflik," kata Mangadar.

"Kami sepakat bahwa kebijakan percepatan pembangunan di Papua harus didasarkan pada kondisi damai. Dengan kata lain, kami mau mengatakan bahwa perdamaian di tanah Papua merupakan prasyarat utama bagi percepatan pembangunan di tanah Papua," tambah dia.

Sementara Guru Besar Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Gajah Mada Purwo Santoso menyebut kondisi Papua saat ini sudah berubah.

Berbagai masalah yang ada di dalamnya semakin kronis. Namun, situasi yang seperti itu tidak direspons pemerintah secara proporsional.

Purwo menyinggung dana otonomi khusus bagi Papua yang salah satu penggunaannya untuk membiayai pendidikan.

(Baca: Jokowi Akan Temui Masyarakat Adat dan Pengusaha Papua)

Menurut dia, alokasi dana untuk pendidikan itu telah menghasilkan generasi muda yang terdidik dan memiliki kapasitas mengatasi masalah lebih tajam dalam berfikir dan juga mahir menggalang suara.

"Ketika itu tidak terantisipasi dengan baik maka pembiaran dalam penangannya itu sama dengan membiarkan situasi semakin buruk dan akan menjadi ledakan konflik yang sulit untuk dikelola," kata dia.

Menurut dia, upaya meredam potensi konflik memang sulit namun tetap bisa dilakukan dengan terus mendorong terjadinya komunikasi dialogis. Sehingga, muncul rasa saling percaya.

Kompas TV Tanah Papua mempunyai kekayaan alam yang luar biasa, yang layak untuk dijadikan sebagai destinasi wisata, salah satunya di Kota Merauke.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Nasional
Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Nasional
Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com