Wakil Ketua DPR Minta Hakim Sidang Ahok Pertimbangkan Aspirasi Pengunjuk Rasa

Kompas.com - 04/05/2017, 12:18 WIB
Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (4/5/2017). KOMPAS.com/Nabilla TashandraWakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (4/5/2017).
|
EditorKrisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan menilai, unjuk rasa merupakan salah satu bentuk masyarakat menyampaikan aspirasi di era reformasi.

Taufik mengomentari rencana aksi demo 5 Mei yang akan digelar oleh Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI (GNPF-MUI) pada Jumat (5/5/2017).

Aksi tersebut dilakukan menjelang sidang pembacaan putusan hakim terhadap kasus dugaan penistaan agama oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok pada 9 Mei 2017.

Menurut Taufik, demonstrasi itu bertujuan agar proses peradilan terhadap Ahok berjalan secara adil, bijak dan tidak ada keberpihakan terhadap pihak manapun.

Untuk itu, dia meminta majelis hakim mempertimbangkan aspirasi para peserta aksi 5 Mei

(Baca: Wapres Kalla: Unjuk Rasa 5 Mei Tidak Perlu, tetapi...)

"(Tetapi) Sekiranya itu (peradilan) kemudian ada unsur-unsur "yang dirasakan" pengunjuk rasa atau peserta aksi demo itu mungkin kurang memenuhi rasa keadilan, tentunya kami berharap semoga Pak Hakim memenuhi aspek keadilan yang diharapkan dan dituntut oleh pengunjuk rasa besok," kata Taufik ditemui di gedung DPR, Jakarta, Kamis (4/5/2017).

Taufik menolak apabila aksi unjuk rasa GNPF MUI itu sebagai bentuk intervensi publik terhadap proses peradilan Ahok.

"Yang dimaksud intervensi (apa?). Kan tidak ada kekuatan apapun. Kecuali (demo itu hanya) aspirasi masyarakat," imbuh Taufik.

Taufik meminta semua pihak untuk menghargai pengunjuk rasa, karena unjuk rasa merupakan hak berdemokrasi.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kementerian BUMN Sebut Vaksinasi Gotong Royong Tidak Bentrok dengan Vaksinasi oleh Pemerintah

Kementerian BUMN Sebut Vaksinasi Gotong Royong Tidak Bentrok dengan Vaksinasi oleh Pemerintah

Nasional
Pengamat: Nasdem Gelar Konvensi untuk Cari Capres Alternatif, Bisa Anies atau Ridwan Kamil

Pengamat: Nasdem Gelar Konvensi untuk Cari Capres Alternatif, Bisa Anies atau Ridwan Kamil

Nasional
Wapres Akui Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 Tahap Pertama Lamban

Wapres Akui Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 Tahap Pertama Lamban

Nasional
Resmi Dilantik, Bupati IDP Bertekat Wujudkan Visi Luwu Utara

Resmi Dilantik, Bupati IDP Bertekat Wujudkan Visi Luwu Utara

Nasional
Beri Dukungan ke Anggota Keluarga yang Terpapar Covid-19, Satgas Sarankan 4 Hal Ini

Beri Dukungan ke Anggota Keluarga yang Terpapar Covid-19, Satgas Sarankan 4 Hal Ini

Nasional
Tahanan KPK Bukan Prioritas, Pimpinan DPR Minta Kemenkes Mengevaluasi

Tahanan KPK Bukan Prioritas, Pimpinan DPR Minta Kemenkes Mengevaluasi

Nasional
Biaya Vaksinasi Gotong Royong untuk Buruh dan Karyawan Swasta Ditanggung Perusahaan

Biaya Vaksinasi Gotong Royong untuk Buruh dan Karyawan Swasta Ditanggung Perusahaan

Nasional
Vaksinasi Gotong Royong Tak Pakai Sinovac, AstraZeneca, Novavax, dan Pfizer

Vaksinasi Gotong Royong Tak Pakai Sinovac, AstraZeneca, Novavax, dan Pfizer

Nasional
Kemenkes: Vaksinasi Gotong Royong untuk Percepat Kekebalan Komunitas

Kemenkes: Vaksinasi Gotong Royong untuk Percepat Kekebalan Komunitas

Nasional
Kemenkes: Vaksinasi Gotong Royong Gratis untuk Karyawan dan Keluarga

Kemenkes: Vaksinasi Gotong Royong Gratis untuk Karyawan dan Keluarga

Nasional
UPDATE 26 Februari: Sebaran 8.232 Kasus Baru Covid-19 di 34 Provinsi, Jabar Tertinggi

UPDATE 26 Februari: Sebaran 8.232 Kasus Baru Covid-19 di 34 Provinsi, Jabar Tertinggi

Nasional
Jokowi Sebut Transformasi Digital Pintu Masuk UMKM ke 'Marketplace'

Jokowi Sebut Transformasi Digital Pintu Masuk UMKM ke "Marketplace"

Nasional
UPDATE: 1.583.581 Nakes Sudah Divaksinasi, 865.870 di Antaranya Telah Disuntik Dosis Kedua

UPDATE: 1.583.581 Nakes Sudah Divaksinasi, 865.870 di Antaranya Telah Disuntik Dosis Kedua

Nasional
Sekjen DPR Sebut Vaksinasi di DPR Berlakukan Protokol Ketat, Bukan Tertutup

Sekjen DPR Sebut Vaksinasi di DPR Berlakukan Protokol Ketat, Bukan Tertutup

Nasional
UPDATE 26 Februari: Ada 75.822 Suspek Terkait Covid-19

UPDATE 26 Februari: Ada 75.822 Suspek Terkait Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X