Keterlibatan Kepala Bakamla Disebut untuk Kali Keempat dalam Dakwaan

Kompas.com - 03/05/2017, 16:00 WIB
Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) Laksamana Madya Arie Soedewo bersaksi di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (26/4/2017). KOMPAS.com/ABBA GABRILLINKepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) Laksamana Madya Arie Soedewo bersaksi di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (26/4/2017).
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Nama Kepala Badan Keamanan Laut ( Bakamla) Laksamana Madya Arie Soedewo disebut untuk kali keempat dalam surat dakwaan jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Arie disebut terlibat dalam perkara korupsi terkait pengadaan monitoring satelit.

Kali ini nama Arie tercantum dalam surat dakwaan terhadap Deputi Informasi, Hukum dan Kerja Sama Bakamla, Eko Susilo Hadi, yang dibacakan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (3/5/2017).

Pada akhir Oktober 2016, Arie disebut memerintahkan Eko untuk meminta fee yang akan diserahkan perusahaan pemenang tender dalam pengadaan monitoring satelit.

"Arie menyampaikan kepada terdakwa mengenai adanya jatah 15 persen dari nilai kontrak pengadaan yang telah dimenangkan oleh PT Melati Technofo Indonesia," ujar jaksa Kresno Anto Wibowo saat membaca dakwaan.

Menurut jaksa, dari 15 persen tersebut, sebesar 7,5 persen akan diberikan kepada pihak Bakamla. Namun, dalam realisasinya, Arie meminta agar PT Melati Technofo memberikan lebih dulu sebesar 2 persen.

Atas arahan tersebut, Eko memanggil Bambang Udoyo selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) untuk memanggil pihak PT Melati Technofo.

Eko kemudian menyampaikan arahan Arie kepada pegawai PT Melati Technofo, Muhammad Adami Okta.

"Terdakwa kemudian menyampaikan kepada Arie hasil pertemuan tersebut," kata jaksa.

Selanjutnya, menurut jaksa, Arie menginstruksikan agar Eko menerima uang dan membagikan kepada sejumlah pejabat Bakamla. Masing-masing kepada Bambang Udoyo sebesar Rp 1 miliar dan Nofel Hasan selaku Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi sebesar Rp 1 miliar.

Kemudian, Arie meminta Eko menerima sebesar Rp 2 miliar.

Menurut jaksa, pemberian uang  dilakukan untuk memenangkan PT Melati Technofo Indonesia yang dimiliki Fahmi Darmawansyah dalam pengadaan monitoring satelit. Anggaran proyek tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara perubahan (APBN-P) Tahun 2016.

Saat menjadi saksi dalam persidangan untuk terdakwa lain, Arie Soedewo membantah terlibat dalam kasus ini. Ia mengatakan bahwa ia tidak pernah meminta fee kepada perusahaan pemenang lelang proyek pengadaan monitoring satelit.

(Baca: Kepala Bakamla Bantah Minta "Fee" Terkait Proyek Pengadaan Monitoring Satelit)



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ketua Satgas Akui Pemerintah Lengah Awasi Libur Panjang pada Agustus

Ketua Satgas Akui Pemerintah Lengah Awasi Libur Panjang pada Agustus

Nasional
Komnas HAM: 12 Kasus Pelanggaran HAM Berat Belum Diselesaikan Pemerintah

Komnas HAM: 12 Kasus Pelanggaran HAM Berat Belum Diselesaikan Pemerintah

Nasional
6.375 Akun Medsos Didaftarkan untuk Kampanye Pilkada, Facebook Paling Banyak

6.375 Akun Medsos Didaftarkan untuk Kampanye Pilkada, Facebook Paling Banyak

Nasional
Ketua Komisi X Apresiasi Politik Anggaran Nadiem Makarim

Ketua Komisi X Apresiasi Politik Anggaran Nadiem Makarim

Nasional
Mahfud: Keliru Rakyat Minta TNI-Polri Ditarik dari Papua, yang Minta Itu KKB

Mahfud: Keliru Rakyat Minta TNI-Polri Ditarik dari Papua, yang Minta Itu KKB

Nasional
Resmikan Pameran UMKM Virtual, Gubernur Babel Minta Pelaku Usaha Terbiasa dengan Market Place

Resmikan Pameran UMKM Virtual, Gubernur Babel Minta Pelaku Usaha Terbiasa dengan Market Place

Nasional
Kampanye Daring Hanya Dilakukan 23 Persen Paslon Pilkada, KPU Akan Evaluasi Efektivitasnya

Kampanye Daring Hanya Dilakukan 23 Persen Paslon Pilkada, KPU Akan Evaluasi Efektivitasnya

Nasional
Setahun Nadiem, Ketua Komisi X Minta Kemendikbud Perbaiki Komunikasi Publik

Setahun Nadiem, Ketua Komisi X Minta Kemendikbud Perbaiki Komunikasi Publik

Nasional
Setahun Jokowi-Ma'ruf, Komnas HAM: Perlindungan terhadap Jurnalis Jadi Isu Pinggiran

Setahun Jokowi-Ma'ruf, Komnas HAM: Perlindungan terhadap Jurnalis Jadi Isu Pinggiran

Nasional
Moeldoko: Semua Ditegur Presiden, Komunikasi terkait UU Cipta Kerja Sangat Jelek

Moeldoko: Semua Ditegur Presiden, Komunikasi terkait UU Cipta Kerja Sangat Jelek

Nasional
Selamatkan Dana Rp 12,7 Triliun, Mendes Canangkan Pendirian Lembaga Keuangan Desa

Selamatkan Dana Rp 12,7 Triliun, Mendes Canangkan Pendirian Lembaga Keuangan Desa

Nasional
Majelis Hakim Tolak Eksepsi Jaksa Pinangki, Sidang Dilanjutkan

Majelis Hakim Tolak Eksepsi Jaksa Pinangki, Sidang Dilanjutkan

Nasional
Setahun Jokowi-Ma'ruf, Komnas HAM: Pemajuan dan Penegakan HAM Stagnan

Setahun Jokowi-Ma'ruf, Komnas HAM: Pemajuan dan Penegakan HAM Stagnan

Nasional
Bawaslu Ungkap Persoalan Ketegasan Aparat Hukum Bubarkan Kerumunan Kampanye

Bawaslu Ungkap Persoalan Ketegasan Aparat Hukum Bubarkan Kerumunan Kampanye

Nasional
9372 KPM Terima Bantuan Beras Sebesar 30 Kg per Penerima

9372 KPM Terima Bantuan Beras Sebesar 30 Kg per Penerima

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X