Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi: Proyek Strategis Nasional Harus Diawasi

Kompas.com - 03/05/2017, 15:48 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengatakan, saat ini pemerintah telah melakukan evaluasi pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) di 22 provinsi.

Jokowi menekankan bahwa seluruh PSN yang telah direncanakan harus betul-betul dimonitor dan diawasi.

"Sejauh mana kemajuan pelaksanaan di lapangan. Apa sudah dimulai, apakah ada hambatan. Harus terus kita ikuti," kata Jokowi saat membuka rapat terbatas di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (3/5/2017).

Jokowi mengaku sudah menerima laporan dari 225 proyek dan satu program di 14 sektor infrastruktur yang tersebar di berbagai provinsi, terdapat 9 persen atau 20 proyek yang telah selesai.

Sementara 94 proyek atau 42 persen memasuki tahap kontruksi. Adapun 13 proyek atau 5 persen dalam tahapan transaksi. Sisanya, 83 proyek atau 37 persen dalam tahap perencanaan.

"Saya juga mendapatkan laporan bahwa terdapat 7 persen yang diusulkan akan keluar dari PSN dan usulan 55 PSN yang baru serta 1 program," ucap Jokowi.

Terkait penambahan PSN ini, Jokowi mengingatkan beberapa hal. Pertama, ia meminta PSN yang baru diusulkan bukan semata-mata daftar panjang keinginan Kementerian/Lembaga, tapi benar-benar diseleksi dengan tepat.

"Menurut saya kalkulasinya karena ini tinggal waktu yang sangat pendek, saya kira yang baru tisak usah dimunculkan lagi," ucap Jokowi.

Jokowi juga mengingatkan kembali bahwa PSN yang sudah berjalan atau pun yang baru dimulai harus memberikan dampak pada upaya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, mampu mengentaskan kemiskinan mengurangi ketimpangan antar wilayah maupun ketimpangan pendapatan.

Untuk itu, harus bisa dihitung dampak dari PSN bagi penyerapan tenaga kerja maupun nilai tambah yang diciptakan bagi perekonomian daerah.

Jokowi juga meminta PSN baru juga harus mampu menopang mendukung sektor-sektor unggulan yang sedang dikembangkan oleh daerah. Jadi PSN harus betul-betul terintegrasi dengan sektor unggulan yang sedang dikembangkan oleh daerah.

"Dan hal ini selalu saya tekankan agar PSN bisa memberikan dampak yang signifikan yang nyata bagi perekonomian daerah," kata Jokowi.

(Baca juga: Pemerintah Tambah Proyek Strategis Nasional)

Terakhir, lanjut Jokowi, pemerintah harus terus mendorong keterlibatan swasta dan badan usaha untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur.

Untuk itu Jokowi meminta agar skema pembiayaan infrastruktur non pemerintah harus diatur dengan jelas sehingga mampu menarik investasi swasta.

Kompas TV Presiden Joko Widodo meresmikan rusunami di Serpong, Kota Tangerang Selatan.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Di Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional, Fahira Idris Sebut Indonesia Perlu Jadi Negara Tangguh Bencana

Di Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional, Fahira Idris Sebut Indonesia Perlu Jadi Negara Tangguh Bencana

Nasional
297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Bukti Hadapi Sidang di MK

297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Bukti Hadapi Sidang di MK

Nasional
Meski Anggap Jokowi Bukan Lagi Kader, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Meski Anggap Jokowi Bukan Lagi Kader, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Nasional
Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Nasional
Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasional
Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Nasional
KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

Nasional
Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis 'Pernah', Apa Maknanya?

Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis "Pernah", Apa Maknanya?

Nasional
Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Nasional
Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Nasional
Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Nasional
Menlu Sebut Judi 'Online' Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Menlu Sebut Judi "Online" Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Nasional
PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi 'Effect'

PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi "Effect"

Nasional
Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Nasional
Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com