JAKARTA, KOMPAS.com - Bulan puasa hingga Hari Raya Idul Fitri atau Lebaran kerap dijadikan momentum bagi pengepul untuk menaikkan harga sembako di pasaran.
Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian mengatakan, untuk mengantisipasi kenaikan harga, maka Polri membentuk satgas pangan.
"Persoalannya pada rantai distribusi. Adanya spekulan, pemain, monopoli, ini yang terjadi di lapangan," ujar Tito di Kompleks Mabes Polri, Jakarta, Rabu (3/5/2017).
Satgas tersebut dipimpin oleh Kepala Divisi Humas Polri Irjen Setyo Wasisto yamg sebelumnya merupakan Wakil Kepala Badan Intelijen dan Keamanan Polri.
Satgas ini akan berkoordinaai dengan beberapa stakeholder seperti Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Perum Bulog, dan KPPU.
"Nantinya selalu dievaluasi setiap dua minggu sekali," kata Tito.
(Baca: Kapolri dan Sejumlah Menteri Koordinasi soal Harga Pangan Jelang Ramadhan dan Lebaran)
Selain itu, satgas pangan juga dibentuk di tingkat Polda. Masing-masing Polda akan berkoordinasi dengan Dinas Pertanian, Dinas Perdagangan, dan pasar dalam pengawasan harga dan stok pangan.
"Dan juga melakukan langkah preventif sampai upaya hukum. Akan kami evaluasi juga setiap dua minggu," kata Tito.
Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol Rikwanto mengatakan, sebenarnya tak ada masalah dalam produksi bahan pangan di tingkat petani.
Namun, permasalahan muncul di tingkat distribusi hingga ke tangan konsumen.
Kenaikan harganya bisa mencapai tiga kali lipat.
Oleh karena itu, perlu pengawasan oleh Satgas Pangan bentukan Polri.
"Tim satgas pangan ini akan memeriksa distribusinya lewat mana saja, ke siapa saja, dan bagaimana itu bisa menaikan harga berkali-kali lipat sehingga merugikan konsumen," kata Rikwanto.
"Mudah-mudahan menghadapi bukan puasa dan lebaran nanti harga tidak bergejolak, tidak terlalu tinggi akibat faktor supply and demand," lanjut dia.