Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Indonesia-Filipina Sepakat Buka Jalur Pelayaran Baru

Kompas.com - 28/04/2017, 19:49 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Indonesia dan Filipina sepakat membuka jalur pelayaran kapal 'roll-on roll-off' dari Davao/General Santos-Bitung, Sulawesi Utara.

Demikian salah satu komitmen kerja sama yang disampaikan melalui pernyataan pers bersama Presiden Joko Widodo dan Presiden Filipina Rodrigo Duterte, di Istana Malacanang, Jumat (28/4/2018).

"Tanggal 30 April 2017, kami berdua akan meresmikan pembukaan jalur pelayaran 'roll-on roll-off' dari Davao/General Santos ke Bitung yang merupakan bagian pentinf pembangunan konektivitas ASEAN," ujar Jokowi, sebagaimana dikutip dari siaran pers resmi Istana.

Selain pembukaan jalur pelayaran, kedua negara telah sepakat meningkatkan kerjasama di bidang politik, keamanan, ekonomi, keamanan maritim dan people to people contact.

Dalam pertemuan itu, Presiden Jokowi dan Presiden Duterte juga sama-sama menyaksikan penandatanganan kerja sama di bidang pertanian.

Dalam bidang perdagangan, Indonesia dan Filipina mencatatkan nilai pertumbuhan yang positif pada 2016.

Volume perdagangan kedua negara meningkat sebesar 32 persen dibandingkan tahun 2015.

"Kami sepakat menyelenggarakan joint working group on trade Indonesia-Filipina pada tahun ini," ujar Jokowi.

Di bidang investasi, Jokowi menyampaikan komitmennya untuk mendorong perusahaan-perusahaan Indonesia agar berpartisipasi dalam sektor retail dan pembangunan infrastruktur di Filipina.

Misalnya pembangkit listrik, jalan tol dan kereta api.

Sementara itu, dalam upaya memerangi kejahatan lintas batas dan terorisme, Jokowi dan Duterte sepakat untuk menyelenggarakan 'Joint Working Group on Counter Terrorism' pada tahun ini.

"Kami sepakat untuk memperpanjang MoU pemberantasan terorisme tahun 2014 lalu dan memperkuat kerja sama informasi intelejen," ujar Jokowi.

Adapun, di bidang people to people contact, Jokowi dan Duterte juga sepakat memperkuat kerja sama di bidang perlindungan warga kedua negara, terutama buruh migran ASEAN.

Peringatan 70 tahun hubungan diplomatik

Dalam pernyataan pers bersama itu, Presiden Duterte menyampaikan rasa hormatnya dapat menjadi tuan rumah dalam kunjungan kenegaraan Presiden Jokowi.

Kunjungan itu merupakan tanda 70 tahun hubungan diplomatik Indonesia-Filipina.

"Saya merasa terhormat menyambut Presiden Indonesia, salah satu negara terdekat Filipina. Dalam rangka menyambut 70 tahun hubungan resmi diplomatik kedua negara, kami telah memperkuat kerjasama di berbagai sektor. Hubungan kedua negara saat ini dalam posisi terkuat dari sebelumnya," ujar Duterte.

Duterte sempat menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Jokowi atas keterlibatan Indonesia dalam proses perdamaian di Mindanao, Filipina Selatan.

"Saya mengucapkan terima kasih kepada Presiden Joko Widodo atas dukungan dan komitmen Indonesia dalam proses perdamaian di Filipina Selatan. Kami berharap perdamaian di Mindanao dapat menjadi kenyataan," ujar Duterte.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Nasional
Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Nasional
Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Nasional
Chappy Hakim: Kita Belum Punya Konsep Besar Sistem Pertahanan Indonesia, Gimana Bicara Pengembangan Drone?

Chappy Hakim: Kita Belum Punya Konsep Besar Sistem Pertahanan Indonesia, Gimana Bicara Pengembangan Drone?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com